PemdaSula – Laman 2 – Moderator Sua

Lagi, Pemda Sula Teken MoU Dengan Maskapai Trigana Air

MODERATORSUA.COM, SANANA – Pemerintah Kabupaten Kepualauan Sula (Kepsul), kembali teken Memorandum of Understanding (MoU) alias kerja sama dengan pihak Maskapai Trigana Air.

MoU yang ketiga ini berlangsung di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/23).

Hadir dalam penandatanganan MoU, Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus, di dampingi Kepala Dinas Perhubungan, Chairullah Mahdi. Sedangkan dari pihak Trigana Air dihadiri oleh wakil Direktur Trigana Air Erwin Asmar, Manager Service dan Development, Tatang Surya.

Kelanjutan kerja sama ini bertujuan untuk mempermudah masyakarat Sula dari sisi transportasi laut.

“Kita berharap Pihak Maskapai Trigana tetap memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga bisa mempermudah masyarakat dalam melakukan perjalanan apalagi kondisi laut yang tidak bersahabat saat ini,”kata Fifian usia teken MoU.

Kerja sama yang ke tiga ini, Pemda Sula masih tetap memberikan subsidi.

“Dengan pemberian Subsidi dapat memberi kemudahan bagi masyarakat,” ucap Fifian.

Bupati perempuan pertama di Maluku Utara ini, meminta agar pihak Trigana Air, bisa menambah satu fligh sehingga dalam seminggu tiga kali beroperasi.

“Dengan melihat Loading Factor penumpang yang selalu melebihi, agar Maskapai bisa menambahkan 1 fligh, sehingga dalam seminggu yang beroperasi hanya 2 kali, menjadi 3 dalam seminggu,”ujarnya.

Pemda Sula akan mengocek uang daerah sebesar Rp 24 juta, untuk subsidi dalam satu kali penerbangan. Sebab, dengan sistem subsidi full 40 seat (kursi) dibanderol Rp 600 ribu.

“Subsidi sesuai MoU, subsidi full seat (kursi) 40 dikalikan Rp 600 ribu per satu kali penerbangan,”jelas Kepala Dinas Perhubungan, Chairullah Mahdi.

MoU antara Pemda dengan Maskapai Trigana Air, resmi mulai dari tanggal 2 Januari sampai 31 Desember 2023.

“Dalam seminggu Trigana dua kali dan satu bulan 8 kali beroperasi,”tuturnya, pungkasnya. (gun).

Pedagang Musiman Butuh Sentuhan Pemda Sula

ModeratorSua.com, Sanana – Pedagang Musiman yang berjualan di bahu jalan Pasar Tradisional Kota Sanana, Kepulauan Sula butuh tempat layak untuk berjualan.

Mereka meminta perhatian Pemda Sula, melalui Dinas Perindagkop, agar menyediakan tempat jualan layak, supaya terlindung dari terik dan hujan.

Permintaan itu, disampaikan beberapa Pedagang saat ditemui moderatorsua.com, di Pasar Tradisional Sanana pada Jum’at, (20/01/2023).

“Kalau bisa, kami minta ada tempat yang layak, meskipun hanya berjualan beberapa jam, dari Subuh sampai jam 13.00 wit,” kata Mardiana Koroy, sambil menjajal dagangannya.

Pantauan ModeratorSua.com, kurang lebih terdapat 20 orang pedagang musiman yang berjualan di bahu jalan pasar Tradisional Sanana.

Mardiana dan teman-temannya tak meminta fasilitas istimewa dari Pemda Sula, terpenting bisa terlindung saat berjualan.

“Tak perlu bangunan bagus, yang penting tidak basah hujan, dan panas serta tidak mengganggu pengguna jalan,”tambah pedagang musiman itu.

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Mardiana tetap berjualan ketika terik, maupun turun hujan.

“Kadang kami hanya mendapatkan hasil dari penjualan sebesar Rp. 30.000 sampai Rp. 50.000. Bahkan seringkali tidak mencukupi kebutuhan keluarga,”bebernya mengakhiri (mg)

Editor: Tim

Silang Pendapat Dinkes Sula dan Perusahan Soal Proyek Rumdis PKM Falabisahaya

MODERATORSUA.COM, SANANA – Masalah Proyek pembangunan Rumah Dinas (Rumdis) Puskesmas (PKM) Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) hanya keterlambatan input dari Dinas Kesehatan Sula. Hal ini disampaikan, Kuasa Direktur CV Duta Sarana, Sukiman.

Dikatakan, setelah pihaknya masukkan progres pekerjaan, hanya saja pihak Dinas Kesehatan terlambat input ke aplikasi Omspan.

“Kita masukkan progres pekerjaan. Tapi memang terlambat input ke Omspan,”Sukiman Selasa (17/01/23).

Sukiman bilang, pihaknya juga ingin agar proyek tersebut tuntas dikerjakan, hanya terkendala anggaran.

“Kalau anggarannya ada tentu kita lanjut kerja. Tapi ini anggarannya sudah tidak bisa lagi ciarkan. Kalau bisa terinput di Omspan, maka kita bisa adendum waktu kerja,”jelasnya.

Bahkan, kata Sukiman, kendati realisasi anggaran baru 30 Persen, tapi progres pekerjaan di palangan 32,49 persen.

Lanjutnya, progres pekerjaan 32,49 persen tersebut belum terhitung dengan timbunan (CCO) di lokasi atau areal di atas bangunan.

“Jadi itu hanya masalah keterlambatan input progres pekerjaan ke Omspan saja,”ujarnya.

Baca: Proyek Ratusan Juta di Falabisahaya Jadi Temuan BPK

Selain itu, Sukiman juga menanggapi terkait kesalahan cepat papan informasi tertulis nomenklatur jenis kerjaan.

“Itu hanya salah cepak. Bukan Rehabilitasi, tapi bangun baru,”ungkapnya.

Berbeda dengan Sukiman, Kepala Dinas Kesehatan Sula, Suryati Abdullah menyampaikan, pihaknya terpaksa tidak menindaklanjuti pencairan 70 persen, lantaran presentase progres pekerjaan pertama hanya capai 16 persen.

“Presentase progres perkejaan pertama itu hanya 16 persen. Waktu juga sudah mepet, tidak memungkinkan pekerjaan terselesaikan 70 persen. Sehingga tidak bisa dicairkan,”jelasnya, Rabu (18/01/23).

Sementara terkait kelebihan volume pekerjaan, Suryati menegaskan akan jadi tanggunngan Dinas.

“Soal kelebihan pekerjaan proyek, kita Dinas akan tetap bertangggunng jawab,”ujarnya.

Sekedar diketahui, nilai proyek tersebut sebasar Rp 615.400.000,00, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2021. (gun).

Pastikan Uang Muka 2 Proyek Gagal di Mangoli Dikembalikan

MODERATORSUA.COM, SANANA – Anggaran proyek fisik ruas jalan di dalam Desa Waisakai dan Desa Kaporo-Capalulu, Kabupaten Kepualauan Sula (Kepsul). Masing-masing sudah dicairkan uang muka 30 persen.

Kendati begitu, kontraktor dua proyek tersebut hingga kini, tidak mengembalikan uang muka yang sudah terealisasi.

“Dua proyek itu memang baru cair uang muka 30 persen. Dan sampai saat ini tidak pengembalian terkait pencairan yang sudah realisasi,”kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sula, Gina S. Tidore, Senin (16/23).

Dua proyek jalan di Pulau Mangoli tahun 2022 itu, berbeda sumber anggarannya.

Baca: Dua Proyek Jalan di Pulau Mangoli Hangus

Jalan Kaporo-Capalulu menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 5 miliar, sedangkan jalan di dalam Desa Waisakai menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp 1,9 miliar.

Sementara itu, Abd Kadir Sapsuha, Anggota Komisi III DPRD Sula, memastikan uang muka dua proyek fisik gagal di Mangoli, yang sudah dicairkan akan dikembalikan.

“Uang muka kedua proyek itu dipastikan dikembalikan, karena selama tahun anggaran 2022 kedua proyek itu tidak dikerjakan,”pungkasnya.

Ketua Komisi III DPRD Sula, M Nasir Sangaji juga mendesak kepada pihak kontraktor, untuk segera kembalikan uang muka yang telah dicairkan itu.

“Segera dikembalikan. Sebab, pekerjaan dua proyek itu tidak ada progres,”tukasnya.

Penulis: Gunawan Tidore

Ini Tanggapan Diknas Sula, Soal Guru Honor Rangkap Aparat Desa

MODERATORSUA.COM, SANANA – Tidak sedikit guru honorer di Kabupaten Kepualauan Sula (Kepsul), yang merangkap tugas sebagai arapat desa. Praktis, proses belajar mengajar kurang efektif.

Menanggapi hal tersebut ,Pejabat (Pj) Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sula, Maulana Usia menyampaikan. Akan berkoordinasi dengan pihak Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Sula, kerkait upah yang diterima seorang guru honorer dari dua lembaga.

“Kita akan koordinasi dengan Inspektorat dan PM baru kita putuskan. Kalau tidak bisa, maka kita akan panggil guru yang bersangkutan untuk memilih salah satu dari dua profersi. Jadi guru atau aparat desa,”kata Maulana Usia pada ModeratorSua. Jum’at, (13/01/23)

Maulana bilang, aparat desa juga banyak tugas yang harus dikerjakan, begitu juga sebagai guru honor.

“Jadi nanti kita lihat aturannya bisa atau tidak. Sebab, kalau pembayaran gaji aparat desa yang bersangkutan dapat, gaji guru honor juga dapat. Kalau bukan di Dinas berarti melalui Dana BOS,”tuturnya.

Dia menyebut. Ada beberapa sekolah di Sula, ditemukan ada aparat desa berprofesi sebagai guru honorer.

“Ada beberapa sekolah ada bagitu. Ada BPD-nya, ada aparat desanya yang juga bertugas sebagai guru honorer. Karena itu, sekali lagi nanti koordinasikan dengan Inspektorat dan PMD,”pungkas Maulana.

Penulis: Gunawan Tidore

Antisipasi Diknas Sula Hadapi Lonjakan Pelamar Honda 2023

MODERATORSUA.COM, SANANA – Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Kepualauan Sula (Kepsul), bakal berbagi tanggung jawab dengan pihak sekolah terkait pembiayaan guru honor.

Mengingat, pelamar honor daerah (Honda) jauh lebih banyak dari kuota yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kepulauan Sula.

Dikonfirmasi ModeratorSua.com, Maulana Usia, Pejabat Kapala Diknas Sula menyampaikan, total jumlah pelamar Honda sekitar 1.190 orang. Sedangkan kuota yang disanggupi Pemda Sula, hanya 180 orang ditingkat, TK/PAUD, SD dan SMP.

“Artinya, 10.10 tidak masuk dalam kuota. Karen itu, kita panggil semua kepala sekolah untuk rapat membahas bersama. Karena tes Honda akan dilaksanakan bulan ini,”kata Maulana usai rapat dengan seluruh Kepala Sekolah di Sula, di gedung SD Negeri 1 di Desa Mangon Kecamatan Sanana, Jumat (13/01/23) malam.

Salah satu poin kesepakatan hasil rapat itu yakni, Diknas dan pihak sekolah, akan berbagi tanggung jawab dengan pihak sekolah yang nilai Dana BOS-nya (Bantuan Oprasional Sekolah) dibandingkan dengan jumlah guru honor.

Begitu juga sebaliknya, sekolah yang Dana BOS-nya besar sedangkan jumlah honorer sedikit, maka sekolah tersebut tidak diberi jatah Honda.

“Umpama ada sekolah yang BOS-nya 70 juta rupiah dan honorernya hanya 3 orang, maka sekolah tersebut tidak beri kuota Honda. Itu, dikembalikan ke pihak sekolah sesuai dengan petunjuk dana BOS. Dan itu harus pihak sekolah bikin kontrak,”jelasnya.

Maulana yang juga Kabag Humas dan Protokoler Setda Sula ini, memastikan perekrutan Guru Honda akan memprioritaskan sekolah-sekolah yang Dana BOS-nya redah, sedangkan jumlah honorernya banyak.

“Seperti SD Desa Lekosula yang BOS-nya hanya 17 juta. Itu satu tahap. Sedangkan guru honornya 12 orang. Kemudian di Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Mangoli Utara, Mangoli Barat dan Mangoli Utara Timur. Itu akan kita Prioritaskan,”janjinya.

Kesepakatan lain yaitu, Guru Honda yang direkrut, merupakan Guru yang sama Sekolah dan desanya.

“Misalnya, sekolah di Desa Waisum, maka guru Honda yang direktur juga asal Desa Waisum. Ini agar pengabdiannya juga terukur,”jelas Maulana.

Lebih lanjut, Maulana yang mantan Kepala Sekolah ini menyampaikan, sekitar 80 persen sekolah di wilayah Kota Sanana tidak diberi jatah Guru Honda.

“Alasannya karena memang kita lihat dari jumlah honor dan besaran Dana BOS-nya,”tambah Maulana.

Selanjutnya, dia menjelaskan jika kuota Honda di tahun ini berkurang dibandingkan dengan sebelumnya, hal ini karena adanya rekrutmen P3K.

“Ini memang kebijakan dari Pusat. Karena P3K ini bertujuan untuk mengurangi jumlah honorer. Dan P3K ini direkrut dari tenaga honorer. Kita (Pemda Sula) sudah lakukan rekrutmen dua kali, yakni di tahun 2021 dan tahun 2022. Di tahun 2022 kita punya kuota 35 orang, tapi belum diumumkan. Sesuai Juknis akan diumumkan di bulan Februari,”pungkasnya.

Penulis: Gunawan Tidore

Benarkah Nakes Honorer Daerah diberhentikan?

ModeratorSua.com, Sanana – Cek fakta terkait terbitnya kebijakan dirumahkan ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes), Honorer Daerah (Honda), oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula.

Apakah tenaga honorer diberhentikan tanpa alasan, ataukah berakhir masa kerja.

Diketaui saat ini, sebanyak 445 Honorer Daerah (Honda) telah diberhentikan. Lantas, apa alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan kebijakan tersebut?

Dari 445 Honorer Daerah (Honda) yang dirumahkan, sebanyak 60 orang bekerja di Dinas Kesehatan. Sementara 380 lainnya, tersebar di 13 Puskesmas di Kepulauan Sula.

Sejak beredarnya kebijakan tersebut, saat ini telah ramai diperbincangkan. Bahkan, ada yang menyebut tak adil jika tenaga honorter diberhentikan.

Fakta Honorer tak lagi dikerjakan dilingkungan Dinas Kesehatan.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK), Nomor 837/004.a/Dinkes-KS/1/2023. Tertanggal 4 januari 2023.
Dijelaskan dalam Surat Keputusan tersebut, 445 Tenaga Kesehatan (Nakes) dirumahkan, karena telah berakhir masa kerjanya, yang terhitung sejak 31 Desember 2022 lalu.
Setiap tenaga honorer menandatangani surat perjanjian kontrak kerja, sesuai dengan regulasi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
Kebijakan ini mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas kesehatan. Nomor 868/484.a/DINKES-KS/VI/2022. Tentang pengangkatan pegawai tidak tetap, di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula, pasal 7, ayat 1 poin B

Dokumen kesepakatan kerja tenaga honorer di lingkungan Dinas Kesehatan Kepulauan Sula.

Sumber: Kepala Dinas Kesehatan, Suriyati Abdullah.

Penulis: Gajali Fataruba | Editor: Gun

22 Unit Body Fiber Belum Disalurkan ke Kelompok Nelayan

MODERATORSUA.COM, SANANA – Proyek pengadaan body fiber 22 unit di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) telah rampung. Hanya saja, belum didistribusikan ke kelompok nelayan yang berhak mendapatkan.

Informasi yang dihimpun Moderatorsua.com, proyek yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2022 dengan nilai miliaran itu sudah selesai dikerjakan oleh pihak ke tiga beberapa bulan lalu.

Toni, pihak ketiga, ketika dikonfirmasi mengaku jika proyek tersebut telah rampung dan sudah dilakukan serah terima dengan DKP Sula.

“Sudah selesai dikerjakan sejak tahun lalu. Serah terima dengan Dinas terkait juga sudah. Tapi saya tidak tau kenapa belum diserahkan, itu tanya ke Dinas terkait,”kata Toni di kediamannya di Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara, Rabu (11/01/23).

Menurut Toni, proyek yang ditanganinya hanya body fiber. Sedangkan untuk mesin bukan lagi dirinya.

“Sebenarnya yang punya proyek ini sudah meninggal dunia. Saya hanya dipercayakan untuk dampingi pekerjaan ini saja. Jadi, body fiber itu kami yang kerjakan. Tapi untuk mesinnya orang lain. Bukan kita,”ungkapnya.

Toni juga tidak mengetahui pasti berapa nilai satu unit body fiber yang dikerjakan.

“Kalau itu saya tidak tau. Karena saya hanya mendampingi pekerjaan,”ucapnya.

Sementara itu, Sahlan Norau Kepala DKP Sula dikonfirmasi berujar, nilai proyek body fiber tersebut senilai Rp 1 miliar.

“Body fiber untuk kelompok nelayan. Ada 22 unit bodi fiber yang menggunakan DAK 2022 senilair Rp 1 miliar,”kata Sahlan.

Hanya saja, Salhan enggan membeberkan jumlah kelompok nelayan dengan sebaran desa-desa mana saja yang akan mendapatkan body fiber tersebut.

Sahlan bilang, pembagian body fiber ke kelompok nelayan akan disesuaikan dengan waktu Bupati, Fifian Adeningsih Mus.

“Masih tunggu waktu ibu Bupati untuk penyerahan. Mudah-mudahan minggu-minggu depan,”pungkasnya.

Amantan media ini, 22 unit body fiber masih terparkir di lokasi pabrik Fiber di Desa Waihama Kecamatan Sanana. Bahkan puluhan body fiber mulai tertutup rumput ilalang. (gun).

Penulis: Gunawan Tidore