Dibangun di Zaman Kecamatan, 98 Pangkalan Minyak Tanah di Sula Belum Diperbaharui

MODERATORSUA.COM, SANANA – Sebanyak 98 pangkalan minyak tanah yang terdaftar di Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah (Koperindag dan UKM) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dibangun di zaman Sula masih berstatus Kecamatan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperindag dan UKM Sula, Jena Tidore.

“Semua pangkalan minyak tanah ini dibangun saat Sula masih berstatus kecamatan,”katanya baru-baru ini.

Jena menyatakan, dimasa kepemimpinannya, belum ada satu pangkalan minyak tanah yang dibentuk.

“Sejak Juni 2021 saya menjabat sebagai Kadis, belum ada satu pangkalan pun yang didirikan,”ucapnya.

Jena bilang, ke 98 pangkalan minyak tanah bentukan jaman Kecamatan itu, hingga kini belum diperbaharui.

“Sejak saya menjabat sampai saat ini 98 pangkalan yang terdaftar, belum ada yang diperbaharui,”tuturnya.

Menurut Jena, hal tersebut perlu duduk bersama dengan pihak PT. Sanana Lestari, untuk membahasnya.

Baca juga: Dibalik Perbedaan Data Pangkalan Minyak Tanah di Sula

“Ini harus butuh duduk bersama. Karena ini rencana mau bangun pangkalan di beberapa kecamatan yang rekomendasinya dari Diskoperindag sebagai keterwakilan Pemerintah Daerah maka, ada persyaratannya yang harus dipenuhi, diantaranya harus ada keterangan izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan rekomendasi dari Diskoperindag,”jabarnya.

Jena bilang, sampai saat ini tidak ada retribusi atau pajak yang dipungut Pemda Sula dari hasil jualan minyak tanah di pangkalan.

“Tidak. Hanya reklame atau papan nama pangkalan yang dikenakan pajak. Itu kenanya per tahun,”ungkapnya.

Lanjutnya, berdasarkan hasil pantauannya, dari 98 jumlah pangkalan, semuanya ada papan reklamenya.

“Sampaikan detik ini, sesuai hasil pantauan kami, 98 pangkalan semuanya ada papan reklamenya,”pungkasnya. (gun)

Operasi Keselamatan Kie Raha Berlangsung Dua Pekan

MODERATORSUA.COM, SANANA – Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Sula gelar Operasi Keselamatan Kie Raha terhadap kendaraan bermotor. Operasi perdana berlangsung di depan Mapolres Sula, Selasa (07/02/23).

Giat tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Kepsul IPTU Walid Buamona, didampingi KBO Sat Lantas Polres Kepsul AIPDA Ridwan Buamona beserta 21 anggota personil Sat Lantas Polres Kepsul.

Operasi perdana ini selain melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor, sekaligus mengimbau pada pengendara agar taat berlalulintas.

“Kami menghimbau agar para pengendara harus taat berlalulintas dengan melengkapi surat-surat seperti STNK, SIM, mengenakan Helm dan bunyi sound sistem besar serta tidak menggunakan knalpot racing yang dapat menggangu ketertiban umum,”kata Walid.

Baca juga: Tilang Manual Bakal Kembali Diterapkan Di Sula

Dijelaskan, operasi Kie Raha ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar taat peraturan dalam berlalulintas demi menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan di Sula.

“Selain melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan, kami juga memberikan himbauan kepada pengendara agar tertib saat berlalu lintas,”ujarnya.

Sekedar diketahui, Operasi Kie Raha ini berlangsung selama 14 hari, mulai dari tanggal 7 Februari sampai 20 Februari 2023. (irlo)

Pemda Sula Tak Punya Uang Penuhi Kebutuhan Nelayan

MODERATORSUA.COM, SANANA – Gabungan kelompok nelayan dari Desa Malbufa, Bajo, Waiboga, Waiman, dan Paratina menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Senin, (6/2/23).

Aksi tersebut buntut dari ketidakpuasan kelompok nelayan, atas kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sula, mengamankan kapal tangkap ikan di perairan Sula yang dianggap melanggar aturan baru-baru ini.

Puluhan massa aksi yang dipimpin oleh Harahab Lek itu, menuju kantor Bupati menggunakan dua unit mobil pick up dan satu unit mobil angkutan umum, lengkap dengan sound system.

Di depan kantor Bupati, Harahab meminta agar pihak DKP memfasilitasi armada tangkap dan pengangkutan ikan.

“Kalau bisa pemerintah daerah seharusnya mampu menyediakan armada, supaya potensi mengelola ikan ini juga dengan baik dan menghasilkan ikan yang lebih banyak,”kata Harahab.

Baca juga: Proyek BRS di Sula Gagal Dibangun Tuntas, Kadis Perkim Bungkam

Harahab yang juga Ketua Kelompok Nelayan KUB Maju Bersama Desa Malbufa ini menyatakan, Pemda Sula yang harus menyediakan kapal tangkapan ikan, sebab mereka yang lebih paham prosedurnya.

“Kami sangat berharap semoga tuntutan ini bisa terima dan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Dan itu tidak dapat merugikan kami para nelayan,” imbuhnya.

Massa aksi pun meminta agar Kepala DKP, Sahlan Norau bisa menjelaskan terkait tuntutan para kelompok nelayan secara terbuka.

Permintaan massa aksi diakomudir. Sahlan pun mendatangi puluhan massa aksi tersebut.

Di hadapan massa aksi, Sahlan mengaku jika daerah tidak punya anggaran yang cukup untuk mengakomodir kebutuhan nelayan.

“Daerah kita daerah tidak mampu, karena tidak ada anggaran sampai sebesar itu, dan kementerian pun kita sudah usulkan dengan jumlah yang banyak. namun, dari hasil verifikasi hanya sekian buah yang diberikan ke kita,”ungkapnya.

Kendati begitu, Sahlan mengaku akan berupaya mendorong kebutuhan nelayan di Sula.

“Kami terus berupaya mendorong kebutuhan nelayan di Sula. Misalnya seperti nelayan ikan tuna dan sebagainya yang membutuhkan Armada dan juga nelayan ikan dasar,”pungkasnya. (Diman)

Proyek BRS di Sula Gagal Dibangun Tuntas, Kadis Perkim Bungkam

MODERATORSUA.COM, SANANA – Proyek Bantuan Rumah Swadaya (BRS) tahun 2022 di Kabupaten Kepualauan Sula (Kepsul), gagal dibangun tuntas.

Sebanyak 139 unit rumah bantuan yang tersebar di 8 desa, di Sula belum 100 persen dibangun. Padahal anggarannya sudah 100 persen terealisasi.

Amanatan Moderatorsua.com, ada dua unit BRS di Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Tengah, yang beton batakonya belum kelar dipasang.

Lantaran tidak selesai dibangun, ada sebagian penerima bantuan gunakan uang pribadi, untuk selesaikan proyek tersebut.

Salah seorang penerima bantuan rumah di Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Selatan, mengaku sangat kecewa dengan proyek tersebut. Pasalnya, dirinya harus mengocek kantong pribadi untuk selesaikan rumah bantuan itu.

“Saya sudah pakai uang pribadi saya untuk bikin rumah ini. Tentunya kita kecewa dengan proyek ini. Bukannya membantu rakyat, malah bikin tambah susah rakyat,”kata penerima rumah bantuan yang enggan namanya disebutkan, Minggu (05/02/23).

Informasi yang diperoleh media ini, ratusan rumah bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) di 8 desa itu, bahkan ada yang belum dibangun sama sekali.

Baca juga: Ayo Pakai Puluhan Twibbon Gratis Hari Pers Nasional 2023

Ke 8 desa tersebut yakni Desa Waihama, Umaloya Kecamatan Sanana, Desa Waiman, Desa Fat Iba Kecamatan sulabesi Tengah, Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat, Desa Fuata Kecamatan Sulabesi Tengah, Desa Mangoli dan Desa Jere Kecamatan Mangoli Tengah.

Ihwal ini diakui salah seorang mantan pejabat di Dinas Perumahakan dan Permukiman (Perkim) Sula. Dikatakan, anggaran proyek tersebut sudah cair 100 persen, namun bangunan fisik belum rampung 100 persen .

“Sudah cair 100 persen, tapi tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Samua desa belum ada yang selesai. Sedangkan uang sudah cair 100 persen,”ungkapnya.

Bahkan, kata dia, di salah satu desa belum dibangun sama sekali.

“Ada juga belum di bangun sama sekali,”bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Sula, Rahmat Fataruba dikonfirmasi terkait masalah tersebut namun tidak direspon.

Sebelumnya, Ismail Soamole, mantan Kepala Dinas Perkim Sula menyatakan, proyek BRS tersebut, 103 unit melalui DAK sedangkan 36 unit lainnya bersumber dari DAU.

“Desa yang mendapat DAK yakni Waihama 17 unit, Umaloya 18 unit, Waiman 17 unit, Fat Iba 17 unit, Desa Jere 17 unit, Mangoli 17 unit. Sedangkan dari DAK yakni Desa Nahi 16 unit dan Fuata 20 unit,”katanya baru-baru ini.

Ismail bilang, Masing-masing unit rumah, besaran anggarannya Rp 50 juta baik DAK maupun DAU. Artinya, total anggarannya kurang lebih Rp 6,9 miliar untuk proyek BRS.

“Rinciannya tiap rumah mendapat bantuan Rp 50 juta baik DAU maupun DAK,”ujarnya. (gun)

Dibalik Perbedaan Data Pangkalan Minyak Tanah di Sula

MODERATORSUA.COM, SANANA – Perbedaan data jumlah pangkalan minyak tanah, antara Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah (Koperindag dan UKM) dan pihak PT. Sanana Lestari masih menjadi tanda tanya bagi publik di Kabupaten Kepulauan Sula.

Bagaimana tidak, pihak PT. Sanana Lestari mengklaim ada 101 pangkalan, sedangkan dari Koperindag dan UKM bersikukuh hanya 98 pangkalan.

Sementara itu, dari jumlah pangkalan yang berbeda, namun kuota minyak per bulan tetap 460 ton.

Publik menduga ada ‘permainan gelap’ dibalik selisih tiga pangkalan tersebut.

Praktisi Hukum, Zulfitrah Hasim menduga ada yang tidak beres dari sistem distribusi minyak tanah.

“Jumlah pangkalan berbeda namun kuotanya sama yakni 460 ton. Artinya ada dugaan permainan di balik sistem distribusi minyak tanah,”kata Zulfitrah, Sabtu (04/02/23).

Masalah minyak tanah di Sula, menjadi tanggungjawab bersama. Karena itu harus diusut hingga ditemukan dalang di balik masalah ini.

Baca juga: Ada Peristiwa Hukum-Dibalik Kemelu Minyak Tanah di Sula

“Subsidi minyak tanah ini untuk masyarakat, karena itu sama-sama kita harus kawal hingga terbongkar apa dibalik tidak beres ini,”imbuhnya.

Dugaan tersebut diperkuat dengan beberapa temuan lapangan Kadis Koperindag dan UKM Sula, Jena Tidore melalui tim satgas.

Jena mengungkapkan, ada tiga pangkalan baru dari pihak PT. Sanana Lestari yang dibangun diam-diam, alias tanpa sepengetahuan Koperindag.

“Ada tiga pangkalan yang dibangun baru tanpa sepengetahuan kami (Koperindag). Dan ketika saya diminta tanda tangan (tambahan pangkalan) untuk dikirim ke Pertamina, saya tidak mau,”ungkapnya belum lama ini.

Jena bilang, data 98 pangkalan minyak tanah, sudah sesuai dengan ketetapan BPH Migas 460 ton minyak yang disuplai habis ke pangkalan.

“Kouta 460 ton minyak per bulan itu terbagi habis ke 98 pangkalan. Itu data kami, dan itu akurat,”ucapnya.

Bahkan, kata Jena, banyak ditemukan di lapangan dimana kuota minyak melebihi jumlah KK (Kepala Keluarga).

“Banyak ditemukan. Misalnya, kuota 5 ton minyak yang tersalur di pangkalan, tapi yang terjual ke konsumen akhir atau KK hanya 3 ton,”tuturnya.

Jena blak-blakan, ada dugaan main curang atas kelebihan minyak tanah di tingkat pangkalan.

“Kelebihan ini yang biasa dijual di atas harga. Ini banyak kedapatan. Ini kita mau evaluasi,”bebernya.

Hanya saja Jena belum tahu pasti, kelebihan minyak akan dijual ke mana.

Jena juga membantah, Pangkalan Hikmah di Desa Pastina Kecamatan Sanana yang dikalim PT. Sanana Lestari, masuk dalam 101 pangkalan.

Menurutnya, pangkalan tersebut masuk dalam data 98 pangkalan.

“Di Pastina itu masuk dalam data 98 pangkalan yang kami kantongi,”cecarnya.

Masalah serupa juga ditemukan di pangkalan Fitriansyah di Desa Falahu Kecamatan Sanana. Pangkalan milik mantan Manajer PT. Sanana Lestari, Yusuf Buamona itu menaungi tiga pangkalan lainnya yang tidak terdaftar di Koperindag.

“Tiga pangkalan itu tidak terdaftar. Memang awal terdaftar, kemudian mereka hapus. Contoh, dia beli pangkalan di Mangoli. Karena kapasitas dibeli, maka pangkalan itu melekat di pangkalan Fitriansyah. Satu pangkalan ini, kouta minyaknya 15 ton,”pungkasnya.

Masalah lainnya ditemukan di Pangkalan Nurmaida di Desa Mangega Kecamatan Sanana Utara. Pangkalan tersebut terpaksa dipindahkan ke Baleha, Kecamatan Sulabesi Timur. Lantaran data konsumen yang diambil sebagai syarat izin pendirian, menggunakan KK warga Desa Baleha.

“Karena datanya dari KK warga Baleha, sehingga harus dipindahkan ke sana (Baleha),”jabarnya.

Sementara itu, Sofyan Anwar, Manager PT Sanana Lestari dikonfirmasi Moderatorsua.com mempertanyakan SOP (Prosedur Operasi Standar) pembukaan pangkalan minyak tanah.

“SOP Pembukaan pangkalan seperti apa sebenarnya, coba konfirmasi ke dinas,”ujarnya.

Sofyan menegaskan, jika Dinas Koperindag tidak mengakui tiga pangkalan tersebut, bulan depan akan ditutup.

“Kalau dinas tidak mengakui pangkalan tersebut, bulan depan saya tutup. tidak ada masalah,”pungkasnya. (gun).

Reses di Auponhia, Darwis Beri Bantuan Semen dan Atap Seng di Masjid dan Gereja

MODERATORSUA.COM, SANANA – Dua rumah ibadah di Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan Kabupaten Kepualauan Sula (Kepsul), mendapat bantuan dari Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Darwis Gorontalo.

Bantuan berupa semen dan atap seng, dari politisi PDI Perjuangan ini, diberikan disela-sela acara reses perdananya di Daerah Pemilihan (Dapil) V Sula-Taliabu, Jumat (03/02/23).

Darwis menyebutkan, warga Desa Auponhia mengusulkan pembuatan talud penahan ombak. Pasalnya, beberapa rumah warga rusak berat, akibat dihantam ombak tahun lalu.

“Sekitar 3 rumah warga di pesisir pantai yang rusak parah karena dihantam ombak,”katanya Darwis.

Darwis bilang, usulan warga tersebut akan ditampun sebagai catatan penting, untuk disampaikan ke Pemprov Malut nantinya.

“Cukup urgen nasib warga ketika musim ombak. Karena itu, usulan warga ini menjadi catatan penting bagi saya, untuk disampaikan ke Pemerintah Provinsi,”ujarnya.

Disela-sela giat serap aspirasi warga, Darwis sempatkan diri melihat langsung kondisi Masjid Panca Annur dan Gereja Naha Jou Mahanaim, yang belum kelar dibangun.

Lewat kesempat tersebut, Darwis langsung sumbangkan semen dan atap seng untuk kelancaran pembangunan.

“Semoga bantuan ini bermanfaat bagi saudara-saudara saya di Desa Auponhia,”imbuhnya. (gun)

Empat Langkah BNN Malut Wujudkan Sula ‘Bersinar’

MODERATORSUA.COM, SANANA – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara (Malut), menggelar sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Kamis (02/02/23).

Giat yang berlangsung di Istana itu, dipimpin langsung oleh Kepala BNN Malut, Brigjen (Pol) Agus Rohman.

Kepada awak Media, Agus menyampaikan, giat tersebut bertujuan untuk ciptakan daya tangkal yang kuat di tingkat masyakarat.

“Tujuan dari kegiatan ini untuk menciptakan Sula lebih Bersinar (Bersih Dari Narkoba),”katanya usia giat.

Ada empat langkah BNN mewujudkan Sula ‘Bersinar’. Pertama, upaya pencegahan atau pendekatan secara lunak, kedua upaya pemberantasan yaitu melalui penyelidikan dan menyidikan, upaya rehabilitasi dan upaya pasca rehabilitasi.

“Pasca rehabilitasi ini berupa kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada eks napi Narkoba sehingga punya keterampilan agar bisa berkerja,”tuturnya.

Jenderal bintang satu ini menyatakan, Sula mendapat kiriman barang haram itu dari beberapa daerah, diantaranya: Ambon Maluku, Luwuk Sulawesi Tengah, Medan Sumatra Utara, serta Makassar dan Manado.

“Ini semua sudah kita deteksi, dan sudah kita lakukan upaya-upaya persuasif maupun upaya-upaya hukum secara tegas,”ungkap Agus sembari mengatakan dari 10 Kabupaten Kota di Malut, kasus narkotika terbanyak di Kota Ternate.

Lanjut Agus, pihaknya berencana mambangun kantor BNN di Kepsul. Karena itu, diharapkan Pemda Sula bisa menyiapkan lahannya.

“Nanti kita akan layangkan permohonannya terlebih dahulu kepada Bupati untuk mendapatkan hibah tanah,”ujarnya.

Pemda Sula menyambut baik rencana dari Kepala BNN tersebut. Karena itu Pemda akan berusaha siapkan lahan untuk pembangunannya.

“Karena ini untuk keselamatan generasi kita. Nanti saya laporkan kepada ibu Bupati dan saya pastikan ibu Bupati merespon ini dengan baik,”tutur Wakil Bupati, M Saleh Marasabessy.

Di tempat yang sama, Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Cahyo Widyatmoko membeberkan kasus narkoba yang ditangani. Di tahun 2022, ada tiga kasus narkoba yang ditangani Polres Sula.

“Masing-masing sudah ada yang tahap penyidikan dan ada yang sudah ditahan di Lapas. Mereka ada yang warga biasa juga ada residivis,”bebernya.

Cahyo menegaskan, pihaknya tidak akan beri ampun terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

“Kami dari Polres Sula tetap konsisten dan komitmen, terkait dengan pemberantasan narkoba. Dan itu kami tidak main-main dengan penyalahgunaan narkoba,”pungkasnya.

Amatan Moderatorsua.com, kegiatan sosialisasi BNN Malut itu, dirangkaikan dengan tes urine. Sejumlah pejabat dan Wartawan ikut tes urine, termasuk Wakil Bupati Sula. (gun).

12 Hari Reses di Sula-Taliabu, Darwis Gorontalo: Usulan Kebutuhan Warga Akan Ditampung

MODERATORSUA.COM, SANANA – Sebanyak 6 desa yang dikunjungi Darwis Gorontalo, Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Fraksi PDI Perjuangan, selama 12 hari kegiatan reses di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dan Pulau Taliabu.

Dari 6 desa tersebut, terbagi 6 desa di Pulau Mangoli yakni: Desa Waitina, Wai U, Capalalu, dan Buya Auponhia.

Sementara di Pulau Sulabesi hanya 2 desa yaitu, Desa Umaga dan Desa Waibau.

Banyak kebutuhan warga yang diusulkan melalui reses tersebut, diantaranya pembuatan Bronjong, talud, alat tangkap dan fiber bagi nelayan, serta bibit dan hama bagi petani.

“Waitina dan Capalulu Bronjong, Talud penahan ombak , alat tangkap dan fiber bagi nelayan, serta bibit dan hama bagi petani,”kata Darwis, Kamis (02/02/23).

Politisi Partai moncong putih ini bilang, semua usulan kebutuhan warga akan ditampung, dan akan disampaikan melalui pokok pikiran DPRD nantinya.

“Kita akan tampung semua kebutuhan warga yang diusulkan. Nanti baru kita tuangkan dalam pokok pikiran untuk disampaikan ke Pemprov,”pungkasnya. (gun).

Dinyatakan Buta Permanen, Wan: Yang Penting Saya Masih Sehat

MODERATORSUA.COM, JAKARTA – Setelah semua upaya pengobatan, dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Sula, untuk kesembuhan kedua mata Ridwan Buamona (Wan Manis). Di rumah sakit terakhir, dokter nyatakan ini.

Tak tanggung-tanggung untuk kesembuhan mata bawahannya. Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus meminta Kepala Dinas BPBD, dampingi Wan Manis berobat ke luar negeri.

Hal itu, disampaikan Kadis BPBD, Buhari Buamona, usai berkonsultasi dengan dokter ahli mata yang ke empat, di rumah sakit mata JEC, di Menteng Jakarta Pusat.

“Ibu Bupati sempat meminta saya dampingi Wan berobat ke Singapura, tapi dokter tidak mau,” kata Kepala Dinas BPBD Sula, saat menghubungi ModeratorSua.com, Rabu (01/02/2023).

Menurut Buhari, sebelum ke Rumah Sakit mata JEC, tiga dokter ahli mata di rumah sakit Gatot Subroto, telah beberkan kondisi mata Ridwan Buamona.

Baca juga: Rumah Sakit Terakhir Untuk Wan Manis

“Hari Jumat itu kita dari RS Gatot Subroto, kita bersama 3 dokter ahli sampai berjam-jam sebelum keluar, kalau mau terbuka sebenarnya mereka (dokter) sudah lepas tangan,” jelasnya

Buhari bilang, di rumah sakit mata JEC, Ridwan Buamona terima kondisi kedua bola matanya.

“Setelah dokter periksa sampai selesai, dokter jelaskan langsung pada Wan, dia terima dan dia bilang. Om kita pulang Sanana, saya mau bertemu anak, mata saya buta juga tidak apa-apa yang penting masih hidup,” ungkap Buhari mengutip ucapan Ridwan.

Di rumah sakit terakhir Ridwan (Wan Manis) korban ledakan kembang api perayaan tahun baru itu, dinyatakan buta permanen.

“Kita sempat bicara soal donor bola mata, tapi dokter bilang, untuk pasien bisa melihat lagi itu tidak mungkin, kecuali ada keajaiban,” tegas dokter pada Haji Buhari. (jali)

Rumah Sakit Terakhir Untuk Wan Manis

MODERATORSUA, JAKARTA – Dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanana, Kepulauan Sula, dirujuk ke RSUD Chasan Boesoirie Ternate, ini rumah sakit terakhir untuk upaya kembalikan penglihatan korban kembang api Tahun baru 2023.

Wan Manis, nama akrab dari Ridwan Buamona. Petugas Satpol-PP asal Desa Fagudu, Kabupaten Kepulauan Sula.

Letusan petasan raksasa menganai kedua mata Wan Manis, pada perayaan tahun baru 2023 di Istana Dearah Kepulauan Sula, 4 minggu lalu.

Didampingi Kepala Dinas BPBD, Buhari Buamona, Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus. Berharap, Wan Manis bisa melihat lagi.

“Saya diberi tugas oleh Ibu Bupati untuk dampangi Wan (Korban) berobat. Ibu bilang, usahakan sampai matanya sembuh, biar bisa lihat anak dan istrinya lagi,” pesan Bupati Sula pada bawahannya itu.

Menurut Haji Buhari, peluang untuk Ridwan bisa melihat lagi sangat kecil, hal ini karena saraf bagian dalam kedua matanya ikut terbakar.

“Waktu di RS Gatot Subroto juga operasi matanya, setelah itu setiap tiga hari ke poli mata untuk kontrol tapi belum ada perubahan. kata dokter, saraf matanya sudah hangus semua,” ujar Buhari, mengutip keterangan dokter RS Gatot Subroto.

Namun tambah Buhari, Pemerintah Daerah Sula tetap berupaya untuk mengembalikan penglihatan Ridwan Buamona.

“Saya minta rujukan dari RS Subroto, untuk berobat ke rumah sakit spesialis mata JEC di Menteng, saat ini kita mau bertemu dokter ahli,” tegas Buhari saat menghubungi ModeratorSua.com, Selasa (31/01/23).

Menurutnya, Rumah Sakit JEC adalah tempat terakhir untuk pengobatan Wan Manis, karena tak ada tak ada lagi rumah sakit khusus mata di Indonesia selain JEC.

“Ini pengobatan terakhir, karena tidak ada rumah sakit lain lagi selain ini, seandainya bisa donor mata, maka kita akan lakukan. nanti liat hasilnya karena ini kita mau bertemu dokter,” jelasnya

Sampai berita ini dipublish Kepala BPBD Kepulauan Sula, Buhari Buamona masih mendampingi Wan Manis dan istrinya di Rumah Sakit Mata JEC. (jali)