Tag: Maluku Utara

DBH Memanas Wali Kota Ancam Demo, Gubernur: Kepala Daerah Jaga Etika

Baru-baru ini Wali Kota Tidore Muhammad Sinen dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda saling berkomentar di media gegara pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) kabupaten dan kota di Maluku Utara.

Dikutip dari koran MalutPost edisi 16/4, Muhammad Sinen mengancam akan menggelar dan memimpin aksi demonstrasi, jika pemerintah provinsi belum juga melakukan pembayaran DBH Kota Tidore sebanyak Rp43 miliar.

Ia menilai pemerintah provinsi tebang pilih dalam proses pembayaran DBH. Karena itu Muhammad Sinen meminta, agar DBH milik Kota Tidore Kepulauan segera ditunaikan.

“Jadi saya minta ke Ibu gubernur agar sampaikan ke bagian keuangan perhatikan DBH Tidore Kepulauan, karena daerah lain sudah dibayar terus Tidore punya kapan? Pemprov terkesan tidak adil dalam merealisasikan DBH untuk kabupaten/kota,” pintanya.

Ia pun memberi waktu satu pekan untuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara menemukan solusi terbaik. jika tuntutan tidak segera direspons. Ia juga meminta aparat keamanan untuk tidak menghalangi jika pemerintah Kota Tidore memutuskan untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi.

“Jadi saya minta Pemprov agar secepatnya berikan kejelasan, sampai Minggu ini jika belum ada kejelasan, saya mohon maaf kepada pihak keamanan, jangan batasi kalau ada aksi dari pemerintah Kota Tidore, dan itu dipastikan saya pimpin langsung,” .

Menanggapi itu Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) secara transparan dan sesuai regulasi.

“Pemprov tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan Dana Bagi Hasil secara transparan, berdasarkan regulasi yang berlaku, serta memperhatikan mekanisme audit dan kemampuan fiskal daerah,” kata Sherly dikutip dari Halmeherapost, Senin (21/4/2025).

Bahkan Sherly mengultimatum agar bupati dan wali kota di Maluku Utara yang DBH-nya belum terbayar, supaya tetap memperhatikan etika berkomunikasi antarpemerintah.

“Pemerintah provinsi berharap seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan dapat menjaga stabilitas, etika, dan semangat kolaborasi demi membangun Maluku Utara yang damai, maju, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat,” pungkasnya.

Penulis: Algajali Fataruba

Bupati Halbar Terancam Dilaporkan Terkait Dugaan Bantuan Fiktif

Ternate – Setelah tiga tahun berlalu, Dealfrit Kaerasa, pemuda asal Jailolo, baru mengetahui bahwa namanya tercantum dalam daftar penerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sejak tahun 2022.

Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat, James Uang, Nomor 27.B/KPTS/I/2022, pemerintah menetapkan sebanyak 105 penerima bantuan dengan total anggaran sebesar Rp585.000.000.

Dalam keterangan tertulisnya, Dealfrit mengaku pernah mengajukan permohonan bantuan biaya akhir studi yang telah didisposisi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Barat pada Agustus 2022.

“Saya mengajukan proposal sejak Agustus 2022. Saya bahkan disarankan untuk menyesuaikan jumlah permintaan dari Rp8 juta menjadi Rp11 juta guna menghindari pemotongan saat pencairan,” tulis Dealfrit Kaerasa dalam keterangannya, Selasa (18/03/2025).

Namun, ia menyesalkan tidak adanya tindak lanjut atas permohonan dana tersebut hingga ia menyelesaikan studinya pada 12 Desember 2022, tanpa menerima sepeser pun dari bantuan yang dijanjikan.

Setelah mengetahui bahwa namanya tercantum sebagai penerima bantuan pendidikan dari anggaran tahun 2022, Dealfrit, yang juga anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Maramoi itu, berencana melaporkan dugaan penyalahgunaan dana ke Kejaksaan Negeri Halmahera Barat.

“Untuk sementara, sudah ada tiga orang yang mengaku namanya ada dalam daftar penerima, tetapi mereka tidak pernah menerima dana tersebut,” ungkapnya.

“Saat ini kami masih mendata dan berdiskusi mengenai nama-nama yang tercantum dalam Keputusan Bupati. Kami berencana membuat laporan resmi ke Kejaksaan Negeri Halmahera Barat,” pungkasnya.

Penulis: Gajali Fataruba
Editor: Redaksi Moderartor

Alexander Bakal Dilantik, Eks Cawabup Taliabu Sempat Keberatan

Ternate, Moderatorsua – Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dari mendiang Ester Tantry segera dilaksanakan, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara memastikan, anggota DPRD yang bakal dilantik sesuai usulan pengurus ke DPP.

“Kami memproses sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pergantian Antar Waktu (PAW). Di dapil V, Sula-Taliabu pemenang ke-dua itu adalah Dedi Mirzan tapi Dedi juga ikut kontestasi (Cawabup) di Taliabu,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara, Rahmi Husen saat diwawancara, Jumat (07/02/2025)

“Sehingga kemudian dia mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Demokrat, nah itu tertulis dengan materai, jadi secara keanggotaan dia gugur dengan sendirinya. Maka, Pak Alex Paka urutan ke tiga yang kita usulkan,” sambungnya

Meskipun Dedi Mirzan sempat ajukan keberatan ke pengurus DPP, namun hal itu tidak mengubah usulan yang disampaikan pengurus DPD Partai Demokrat Maluku Utara sejak akhir 2024 lalu.

“urusan partai sudah clear, memang si Dedi Mirjan itu ke DPP menyampaikan keberatannya, sehingga Saya juga ditelpon untuk itu (laporan Dedi), lalu saya jelaskan. Ternyata Dedi menyampaikan lain, bahwa dia tidak undur dari keanggotaan dan pengurus partai, Saya bilang ini ada suratnya bermaterai 10 ribu,” ujar ketua partai Demokrat.

“Padahal dari awal saya sudah ingatkan dia untuk tidak maju calon wakil Bupati,” tegasnya Rahmi

Ia menegaskan, saat ini proses administrasi di internal Partai Demokrat sudah rampung, sehingga pihaknya tengah menunggu jadwal pelantikan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

“Proses sudah berjalan secara administratif, terakhir saya dapat informasi sudah di pemerintah provinsi, tinggal disampaikan ke Kemendagri, mungkin dalam Minggu depan sudah,” pungkasnya.

Sementara itu, Alexander Paka tak banyak berkomentar saat ditemui Moderatorsua, ia menyerahkan semua proses PAW kepada pengurus partai tingkat provinsi juga pengurus DPP.

“Semua saya serahkan pada DPP, yang pastinya kalau sudah dilantik nanti, kita bekerja fokus pada kebutuhan masyarakat Sula-Taliabu,” ungkap Alexander.

Penulis: Gajali Fataruba
Editor: Redaksi Moderator

Wujudkan Pilkada Berkualitas, Bawaslu Awasi Kampanye di Pulau Mangoli

Sanana, Moderatorsua – Hindari curi start,  Bawaslu Kepulauan Sula turun lapangan awasi kampanye salah satu pasangan calon Gubernur Maluku Utara di Pulau Mangoli, Minggu (06/10/2024)

Gunakan transportasi laut, Ketua Bawaslu Sula, Ajuan Umasugi, dua anggotanya Zulfitrah Hasyim dan Safrin Titdoy serta sekretaris juga satu anggota Gakkumdu terjun ke dua titik kampanye pada Senin tadi malam.

Pengawasan kampanye yang dilakukan Bawaslu Kepulauan Sula terdiri dari Kecamatan Mangoli Tengah di Desa Mangoli dan Kecamatan Mangoli Timur  di Desa Waitina.

“Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan pihak-pihak yang dilarang tidak ikut dan dilibatkan dalam pelaksaan kampanye, dan juga termasuk memastikan tidak ada hal-hal yang di dilarang untuk disampaikan pada saat kampanye,” kata Zulfitrah pada Moderatorsua, Senin (07/10/2025)

“Misalnya ujaran kebencian, penghinaan, penghasutan, fitnah, maupun politisasi berbau SARA tidak dilakukan pada saat kampanye,” sambung Zul

Bawaslu Sula juga mengimbau, para kompetitor Pilkada Gubernur maupun Bupati, serta tim kampanye supaya taat atas ketentuan kampanye yang telah ditetapkan.

“Diantaranya UU 10 tahun 2024 tentang Pemilihan Kepala Daerah, PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Nomor 1363 tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis  Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernu dan Wkl Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta  Wali Kota dan Wakil Walikota,” pungkasnya.

Penulis: Gajali Fataruba
Editor: Redaksi Moderatorsua

Ratusan Pendukung Sambut Kedatangan Benny Laos dan Hendrata Thes

Sanana Moderatorsua – Antusias warga Desa Waitina menyambut kedatangan Calon Gubernur Maluku Utara, Benny Laos dan Calon Bupati Sula, Henderta Thes, pada kampanye yang berlangsung di Pulau Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula. 

Dalam orasi politiknya, Benny Laos lebih dulu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan pendukungnya di Desa Waitina.

Ia lantas meminta masyarakat untuk serius memikirkan kemajuan Maluku Utara, karena itu Benny mengimbau warga Desa Waitina untuk tidak memilih karena dibayar.

“Pilkada adalah momentum paling penting untuk masa depan kita dan generasi anak-anak kita. Karena itu jangan kita main-main dalam menentukan pilihan,” kata Benny Laos, Minggu (06/10/2024)

“Bapak, Ibu yang menentukan masa depan Maluku Utara dengan menentukan pilihan yang paling tepat,” tambahnya.

Ratusan pendukung Benny Laos dan Hendrata Thes padati tenda kampanye di Desa Waitina.

Namun Benny meyakini, pemilih di Desa Waitina merupakan pemilih cerdas, ia juga meminta masyarakat untuk mempelajari rekam jejaknya dan 3 orang rival politik dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara.

“Pemilih yang cerdas akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Dari 4 kandidat, saya yang paling junior dalam menjabat sebagai pejabat negara,  silahkan bapak, ibu pelajari rekam jejak kami,” ujar Benny Laos

Benny yang pernah menjadi Bupati Pulau Morotai ini, meminta masyarakat Waitina supaya menyampaikan kebutuhan utama di Pulau Mangoli, yang hingga kini belum teratasi oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara.

“Saya dari desa ke datang desa untuk mengenal bapak ibu semua, supaya semua harapan ibu dan bapak disampaikan langsung kepada saya dan Pak Sarbin,” pungkasnya.

Penulis: Gajali Fataruba
Editor: Redaksi Moderatorsua

Modus Foto Saat Coblos Terdeteksi, Ini Langkah Bawaslu Sula

Sanana, Moderatorsua.com – Bawaslu Sula mendeteksi adanya modus baru politik uang, serta dugaan intimidasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Kepulauan Sula.

Hal ini dijelaskan Kordiv HP2H Safrin Titdoy. Menurutnya, jika modus ini tidak dicegah, maka selain digunakan untuk money politik, juga merupakan tindakan intimidasi terhadap pemilih.

Ia menuturkan, modus tersebut ialah setiap pemilih nantinya diminta mengambil gambar saat lakukan pencoblosan surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Karena itu, Bawaslu merencanakan meningkatkan pengawasan terhadap pengawas di tingkat kecamatan untuk bekerja profesional dalam mengawasi proses pencoblosan.

“Untuk mencegah hal itu, kami akan lakuan bimtek pada tingkatan bawah khususnya di pengawas TPS, kalau bisa ketika pemilih masuk tapi hp dititip, karena takutnya ada intimidasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Safrin pada modertorsua, Kamis (25/07/2024)

Ia menegaskan, terus mempelajari modus baru tersebut, serta berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, tentang regulasi yang akan diterapkan untuk mencegah dugaan kecurangan tersebut.

“Hal itu juga merupakan politik uang, ini menjadi issue kerawanan ditingkatkan bawah, itu pun kita koordinasikan ke Bawaslu terkait aturan yang akan diterapkan pada saat pengawas TPS nanti,” pungkasnya.

Penulis: Gajali Fataruba
Editor: Redaksi Moderator

Transparansi Informasi Publik, Bawaslu Sula Berkawan Dengan 20 Media

Sanana, Moderatorsua.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kepulauan Sula, Maluku Utara. Hari ini Kamis (25/07/2024) resmi berkawan dengan 20 jurnalis.

Kemitraan tersebut, disepakati selama tahapan Pilkada serentak 2024 berlangsung di Kabupaten Kepulauan Sula.

Selain membahas kerja-kerja pemberitaan, Bawaslu juga berkomitmen untuk melibatkan jurnalis dalam memantau proses pungut hitung pada November mendatang.

Karena itu dalam pertemuan tersebut, Kordiv Hukum, Pencagahan, Partisipasi Masyarakat & Humas (HP2H) Safrin Titdoy, menyampaikan tujuan utama bermitra dengan media adalah mengedukasi masyarakat Kepulauan Sula.

“Kami berharap teman-teman wartawan selalu profesional, meskipun adanya komitmen ini, kami tidak membatasi atau melarang kebebasan pemberitaan. Karena informasi dari pers kami yakin menambah wawasan masyarakat terutama pemilih tentang Pilkada,” ujar Safrin Titdoy, Kamis (25/07/2024)

Bawaslu merencanakan Coffe Morning bersama wartawan, kegiatan tersebut untuk mengevaluasi kerja pengawasan Bawaslu di semua tingkatan.

“Selama Coffe Morning berlangsung, kami memberi kesempatan wartawan mendiskusikan fakta-fakta lapangan selama peliputan, mulai dari tahapan Pilkada berlangsung,” pungkas Koordinator Sekretariat Bawaslu Sula, Husein Adam.

Penulis: Gajali Fataruba
Editor: Redaksi Moderator

Lantai Rumah Sakit Fam Ambruk, M. Saleh: Oh begitu ya

Sanana, Moderatorsua.com – Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, terkejut atas kerusakan lantai pada bangunan Rumah Sakit FAM yang baru saja di bangun di Kecamatan Mangoli Barat.

Ditemui awak media saat paripurna di kantor DPRD, Wakil Bupati Sula M. Saleh Marasabessy mengaku tidak tahu tentang kerusakan bangunan tersebut.

”Oh begitu ya, kalau saya sih, belum memantau kondisi itu secara baik, jadi belum bisa menjelaskan itu secara detail,” kata Saleh sore tadi, Kamis (11/07/2024)

Namun menurutnya, kerusakan pada fasilitas kesehatan baru itu, seharus menjadi perhatian dinas terkait, mengingat sudah masa akhir tahun anggaran.

”harus ditindaklanjuti secara cepat, Insya Allah mungki besok saya panggil kadis (kepala dinas kesehatan) atau saya konfirmasi, kalau informasi ini betul maka segara ditindaklanjuti,” tegasnya

“Apalagi ini akhir tahun anggaran, apalagi masuk tahapan Pilkada ini, Bupatinya juga ikut Pilkada, jadi harus sesegera mungkin,” sambungnya mengakhiri.

Penulis: Gajali Fataruba

Janji Mangoli Mekar Hanya Omong Kosong

Sanana, Moderatorsua.com – Ketua DPC Partai Gerindra Kepulauan Sula, M. Natsir Sangadji merasa geram ketika pemekaran Pulau Mangoli kerap diucapkan seolah-olah akan mekar besok.

Bukan tanpa alasan, M. Natsir menyampaikan hal tersebut, karena ia merasa janji pemekaran Mangoli selalu besar-besarkan saat momentum politik.

“Ini muatan politik, karena moratorium belum dicabut. Kalau menyiapkan dokumen dan verifikasi dokumen, itu wajar saja untuk kembali disampaikan ke departemen dalam negeri. Tapi memberi harapan seakan-akan besok atau lusa Mangoli mekar, itu omong kosong,” kata M. Natsir saat diwawancarai Moderatorsua, Sabtu (01/06/2024)

Menurutnya, pemerintah cukup mengedukasi masyarakat tentang moratorium, bukan terus menjanjikan pemekaran.

“Seharusnya mengedukasi masyarakat saja, tapi ini yang disampaikan harapan terus,” sesalnya.

Meski demikian, politisi Gerindra itu juga, mendukung untuk Mengoli dimekarkan menjadi kabupaten baru di Maluku Utara.

“Sebagai putra Mangoli, saya sangat mendukung apa yang sudah diperjuangkan dari sejak Pemerintahan sebelumnya hingga pemerintahan saat ini. Karena pemekaran itu kebutuhan, bukan keinginan,” pungkasnya.

Penulis: Gajali Fataruba

Tangan Dingin FAM-SAH Berhasil Tekan Angka Stunting

MODERATORSUA.COM, SANANA – Hanya tiga tahun lebih, kepemimpinan Fififan Adengingsi Mus dan M. Saleh Marasabessy (FAM-SAH) mampu menekan angka stunting turun urutan ke dua atau 18,8 persen setelah Pulau Morotai tingkat Provinsi Maluku Utara. 

Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Marini Nur Ali mengatakan, di tahun sebelumnya Kepulauan Sula berada di urutan kelima angka stunting.

Menurut Marini, upaya penurunan angka stunting ini tidak terlepas dari peran penting serta komitmen Bupati dan Wakil Bupati, Ketua TTPS serta aksi-aksi konvergensi dari semua OPD.

“Konvergensi yang dimaksud diantaranya, DPPKB, Dinkes, Pertanian, Ketahanan Pangan, PMD, Dinas Pendidikan, dan beberapa Dinas yang juga ikut berperan penting,” kata Marini, Kamis (25/04/24).

Marini yang juga Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) ini mengapresiasi ke semua pihak yang bergandengan tangan untuk menekan angka stunting di Sula.

Ia berharap, TPPS mampu mencapai target penurunan angka stunting di Sula sesuai dengan standar Nasional.

“Semoga di Tahun 2024 ini, kita TPPS Sula bisa capai target penurunan stunting,” harap Marini.

Berikut data penurunan angka stunting Maluku Utara berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, Halbar naik 2,2 persen, Halteng turun 2,7 persen, Kepulauan Sula turun 9,7 persen, Halsel turun 1 persen, Halut turun 0,6 persen, Haltim turun 13,3 persen dan Morotai turun 19,5 persen, Taliabu naik 6,9 persen, Ternate naik 3,4 persen serta Tidore naik 2,2 persen.

Penulis: Gunawan Tidore
Editor: Gajali Fataruba