MODERATORSUA.COM, SANANA – Tinjau lokasi ruas jalan Kou-Kawata di Pulau Mangoli, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula geram tak temukan tanda-tanda pekerjaan.
Ruas jalan Kou-Kawata dianggarkan Rp 19,400 miliar (Sembilan belas Miliar, Empat ratus juta), melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023, dan sudah dilakukan pencairan 20 persen oleh kontraktor.
Karena itu, Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Sula M. Natsir Sangdji dalam kunjungan resesnya, ia menyempatkan waktu untuk terjun ke lokasi.
“Pembangunan jalan Kou-Kawata ini dianggarkan melalui DAK dan dimenangkan PT. Raihan Khairan Pratama, serta sudah dilakukan pencairan 20 persen satu bulan yang lalu,” kata M. Natsir Sangdji, saat diwawancarai Moderatorsua.com, Minggu (03/09/2023)
Meskipun PT. Raihan Khairan Pratama telah mencairkan anggaran sebesar 20 persen. Namun kondisi jalan Kou-Kawata masih biasa-biasa saja.
“Kita menemukan sampai dengan saat ini, alat pun tidak mendarat, progres pekerjaan pun tidak ada sama sekali,” bebernya.
Karena itu, Natsir meminta direktur dan pihak-pihak terkait segera melakukan evaluasi.
“Ini sangat merugikan daerah dan terutama masyarakat di kecamatan Mongoli Timur dan Mongoli Utara Timur,” sesalnya.
Tak sampai disitu. Anggota DPRD yang juga Ketua DPD Partai Gerindra ini, mewanti-wanti beberapa OPD agar tidak gegabah melakukan pencarian.
“Kadis PU, pihak perusahaan, Kaban Keuangan tidak boleh main-main, kalau mencairkan anggaran harus memastikan dulu pekerjaan ini berjalan dengan baik atau tidak,” tegas Natsir.
Natsir menambahkan, pekerjaan di dua kecamatan tersebut menjadi atensinya sebagai Komisi III DPRD yang membidangi pembangunan di Kepulauan Sula.
“Karena nanti berdampak hukum, juga pembangunan dan akses pendapatan ekonomi juga sangat berpengaruh karena pemerintah sudah mengalokasikan akan tetapi tidak dilaksanakan sampai saat ini, dan masa pekerjaan Desember sudah selesai. Jadi jangan main-main,” sambungnya.
Baca juga: Persembahan Mahasiswa Kubermas Diresmikan P2K Unkhair Ternate
Bahkan ia mengancam tak segan-segan membawa persoalan jalan Kou-Kawata ke penegak hukum jika indikasi lain.
“Kita sama-sama memberikan pengawasan yang kuat, baik masyarakat di pesisir pulau, kalau tidak dilaksanakan kita sama-sama menyampaikan laporan ke penegak hukum, nanti kita lihat sampai tahun anggaran selesai, dikerjakan atau tidak,” pungkasnya.
Penulis: Gajali Fataruba