KepulauanSula – Laman 3

Tampuk Pimpinan DPRD Sula Fraksi Partai NasDem Segera Berganti

MODERATORSUA.COM, SANANA – Kursi Tampuk pimpinan DPRD fraksi Partai NasDem Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) segera berganti.

Ini dibuktikan dengan SK (surat keputusan) usulan pergantian unsur pimpinan dari DPP Partai NasDem yang sudah dikantongi Sekretariat DPRD.

Kursi pimpinan DPRD Fraksi Partai NasDem yang saat ini dipercayakan Hamja Umasangaji bakal diganti dengan Safrin Gailea.

Hanya saja, Safrin yang juga sebagai Ketua Komisi II DPRD itu dikonfirmasi enggan memberikan keterangan secara detil.

“Tunggu nanti paripurna pemberhentian unsur pimpinan baru kasi tayang berita sudah,”katanya, Senin (20/02/23).

Berbeda dengan Safrin. Hamja Umasangaji ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut namun tidak direspon.

Sementara itu, di lain tempat, Ali Umanahu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sula dikonfirmasi mengaku, atas usulan pemberhentian dari DPP NasDem, maka hari ini akan digelar rapat Badan Musyawarah (Banmus).

Rapat Banmus tersebut sekaligus untuk mengakomodir agenda pelantikan pergantian unsur pimpinan DPRD.

“Rapat Banmus hari jam 10 tadi. Jadi rapat Banmus ini untuk dimasukan agenda pelantikan pergantian unsur pimpinan dalam masa sidang dua tahun 2023,”katanya, Selasa (21/02/23).

Ali bilang, usulan pergantian pimpinan tersebut tembusan dari DPP NasDem.

“Usulan dari DPP. Setelah masuk dalam Banmus barulah tahapannya jalan. Administrasinya, persyaratan pengusulannya apakah sudah terpenuhi atau belum, sampai pada tahap paripurna,”jelasnya.

Lanjut Ali, hasil paripurna akan disampaikan ke Gubernur Maluku Utara melalui Bupati Kepulauan Sula.

“Kenapa diusulkan ke Gubernur, karena pengangkatan pimpinan itu dengan SK Gubernur. Olehnya itu pergantian pimpinan juga harus melalui SK Gubernur,”jelasnya.

Hanya saja, Ali belum pastikan kapan pelaksanaan paripurna pergantian kursi pimpinan dari fraksi Partai NasDem.

“SK usulan dari partai sudah ada. Soal waktu paripurna kita belum bisa prediksi. Tapi tahapannya sudah jalan saat ini,”pungkasnya. (gun)

Incinerator Limbah Medis di RSUD Sanana Rencana Dipindahkan ke TPA

MODERATORSUA.COM, SANANA – Mesin incinerator di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, rencananya mau dipindahkan ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di kompleks Waikalopa, Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara.

Alasan pemindahan mesin incinerator ini, agar sedikit jauh dari pemukiman warga, dan terutama ruang rawat inap di RSUD.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepulauan Sula, Ridwan Buamona dikonfirmasi Moderatorsua.com, membenarkan rencana tersebut.

“Mau dipindahkan ke TPA itupun kalau RSUD mau karena incinerator RSUD dekat pemukiman dan ruang rawat inap,”kata Ridwan, Senin (20/02/23).

Ridwan bilang, rencana pemindahan mesin incinerator itu berdasarkan permintaan dari pihak RSUD Sanana.

“Mereka (RSUD) minta petunjuk ke DLH baiknya inseneratornya ditaruh dimana, jadi kami sarankan lebih baik pindahkan ke TPA saja,”tutunya.

Kendati begitu, kata Ridwan, pengelolaannya tetap dari pihak RSUD Sanana.

“Tapi pengelolaannya tetap dari RSUD,”tambahnya.

Kepastian pemindahan mesin incinerator itu menunggu respon pihak RSUD Sanana.

“Tinggal respon dari RSUD saja mau atau tidak,”tukasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Sanana, Ulia H. Ngofangare dikonfirmasi terkait hal tersebut namun belum direspon. (gun)

Soal Proyek Bantuan Rumah Swadaya, DPRD Sula Segera Menyurat ke BPK

MODERATORSUA.COM, SANANA – Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), tampaknya tidak main-main dengan kejanggalan beberapa proyek pekerjaan fisik tahun anggaran 2022.

Dalam waktu dekat, Komisi III DPRD Sula akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Maluku Utara.

“Kita segera menyurat ke BPK untuk konsultasi terkait beberapa pekerjaan fisik di Sula,”kata Ketua Komisi III DPRD Sula, M Nasir Sangaji, Jumat (17/02/23).

Bebepa proyek fisik di Sula yang dinilai janggal pekerjaannya, yakni proyek ruas jalan Kaporo-Capalulu dan ruas jalan dalam desa Waisakai, termasuk proyek 139 Bantuan Rumah Swadaya (BRS) tahun 2022.

Menurut Nasir, berdasarkan hasil temuan lapangan, 8 desa yang dapat proyek tersebut hampir semua belum 100 persen selesai.

“Sementara informasi yang kita peroleh, anggarannya sudah terealisasi 100 persen,”ucap Nasir sembari mengatakan pihaknya sudah pamanggil Dinas Perkim Sula dan pihak suplayer. (gun).

Tidak Dapat Data DP4, Bawaslu Sula Akui Jajarannya Kesulitan Dalam Pengawasan Coklit

MODERATORSUA.COM, SANANA – Petugas pengawas tingkat desa di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) kesulitan dalam proses pengawasan pencoklitan data pemilih. Pasalnya, mereka tidak tidak kantongi data kependudukan Daftar Penduduk PontensiAl Pemilih Pemilu (DP4). Hal ini diakui Ketua Bawaslu Kepulauan Sula, Iwan Duwila.

“Keluhan secara lansung pengawa tingkat bawah memang tidak. Hanya saja menyulitkan penyelenggara kami di tingkat bawah karna melakukan pengawasan tanpa memiliki data,”kata Iwan, Jumat (17/02/23).

Menurut Iwan baru kali Bawaslu tidak dapat salinan DP4 dalam tahapan pengawasan cokit.

“Kalau dulu dapat. Ini bukan saja di Sula tapi semua Provinsi dan Kabupaten Kota,”ucapnya.

Dikatakan, secara kuantitas, jumlah pengawas tingkat desa dengan jajaran KPU di bawah tidak sebanding. Sehingga dalam proses pengawasan jajaran Bawaslu hanya bisa mengawasi sampelnya.

“Jumlah penyelenggara kami tidak sebanding dengan jajaran KPU di tingkat bawah ( PPS dan Pantarli). Sehingga dalam melakukan pengawasan coklit Daftar pemilih, kami hanya bisa mengawasi sampelnya saja,”tutur Iwan.

Lantaran tidak kantongi data DP4, sehingga proses pengawasan coklit jajaran Bawaslu tidak punya pegangan data penduduk.

“Kami tidak memiliki DP4 sehingga dalam pengawasan coklit daftar pemilih kami tidak punya pegangan data penduduk,”imbuhnya.

Sementara Ketua KPU Sula, Yuni Yuningsih Ayuba dikonfirmasi menyatakan, terkait DP4 bukanlah kewenangan mereka.

“Terkait DP4 bukan kewenanngan KPU Kabupaten Kota. Data semua terpusat di KPU RI,”pungkasnya. (gun).

Disebut Hanya ‘Cuci Tangan’, Kadis Pendidikan Sula Tertawa

MODERATORSUA.COM, SANANA – Tak dilibatkan pada puncak Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) tangkat Nasional, Koordinator Gerakan Pendidikan Sula (GPS) cecar Kepala Dinas Pendidikan Sula, Maulana Usia.

Melalui press release yang diterima redaksi ModeratorSua.com, Rabu, 15/2/23). Koordinator GPS keluhkan sikap Kadis Pendidikan yang tak libatkan meraka, padahal menurutnya, GPS punya andil besar sejak awal.

“Sayangnya prestasi mentereng yang ditoreh kadis lama (Rifai Haitami) dan teman-teman komunitas GPS, seakan di cederai oleh sikap pak kadis yang saat ini,” sesal Koordinator GPS Alfarabi Umaternate.

Padahal kata Alfarabai, sejak edaran dari Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara untuk lanjutan peserta dari Sula menuju FTBI tingkat nasional, dia telah berkoordinasi tapi tak direspon Kepala Dinas Pendidikan Sula.

“Teman-teman GPS tidak menuntut untuk berangkat, tapi paling tidak dari persiapan adik-adik latihan kita dihubungi, sampai upacara pelepasan keberangkatan, kita juga tidak di undang. Kami tidak tahu maksud dari pak kadis itu apa,” ujarnya.

Dia menyebut, Kadiknas Sula Maulana Usia, hanya cuci tangan atas jerih payah GPS dan kepala dinas sebelumnya.

“Kalau kita mau bicara kasar, pak kadis yang sekarang enak bawa produk yang sudah jadi, siap pakai. Tapi beliau tidak tahuu bagaimana kita dengan kadis lama, susah payah, membina peserta” tulis koordinator GPS

Terpisah dari Alfarabi. Kepala Dinas Pendidikan, Maulana Usia hanya tertawa saat dikonfirmasi ModeratorSua.com melalui pesan whatsapp di nomor 08124108++++ (jali)

Sampah di Pasar Sanana Menumpuk, Ini Alasan DLH Sula

MODERATORSUA.COM, SANANA – Sampah di lokasi Pasar Basanohi Sanana mulai meresahkan warga dan pengunjung pasar. Ini alasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepulauan Sula.

Nampak berbagai jenis sampah membumbung pada sebuah bak Sampah berukuran besar. Petugas mengaku sudah berhari-hari tak diangkut.

Pantauan ModeratorSua.com Selasa, (14/02/2023) sekitar pukul 13:10 WIT. Terlihat sampah berserakan dibeberapa titik. Diantaranya: Taman Pasar Basanohi di Desa Fogi dan bahu jalan, serta sepanjang trotoar komplek pertokoan Desa Fagudu Kecamatan Sanana.

“Menurut saya, saat ini kami di Desa Fogi sangat merasa terganggu jika tumpukan sampah ini sudah membusuk, pasti dampak bau busuknya akan kita rasakan. Sudah berapa hari ini petugas kebersihan belum lagi membersihkan sampah tersebut,” beber Tina, warga Desa Fogi, pada ModeratorSua.com Senin,(14/02/2023).

Ia berharap agar tumpukan sampah di Taman Pasar Basanohi segera diatasi agar tidak terlihat kotor dan jorok.

Nasir Ibrahim (57), petugas kebersihan di kawasan Pasar Basanohi mengaku, pihaknya terkendala operasional pengangkut sampah.

“Saat ini kami mengalami sedikit kendala, karena mobil pengangkut sampah yang beroperasi di Pasar Basanohi ini sedang rusak, sehingga kami juga belum bisa bekerja untuk membersihkan sampah yang ada,” ungkapnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepulauan Sula, Ridwan Buamona saat dikonfirmasi, dia juga menyampikan hal yang sama.

“Mobil yang melayani pasar mengalami kerusakan,” katanya.

Namun, Ridwan memastikan hari ini semua sampah segera diangkut.

“Tapi sudah selesai diperbaiki insya Allah sebentar sore atau besok sudah bisa melayani pasar,” tutupnya (Irlo)

Peduli Bahasa Ibu, Bupati Sula Diberi Penghargaan Mendikbudristek

MODERATORSUA COM, SANANA – Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Fifian Adeningsi Mus dapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sebagai kategori Kepala Daerah peduli bahasa daerah atau bahasa ibu.

Penghargaan tersebut diberikan pada acara pergelaran Festival Tunas bahasa Ibu Nasional, yang buka langsung Mendikbudristek, Nadiem Makarim di Balai Room Hotel Sultan Jakarta, Senin (13/02/23).

penghargaan itu diberikan ke 16 Kepala Daerah termasuk Bupati Sula, Fifian Adeningsi Mus.

Nadiem menyampaikan, penghargaan tersebut diberikan kepada kepala daerah yang terus memberikan support, terhadap pengembangan dan melestarikan bahasa daerah dimasing-masing daerah, termasuk Kabupaten Kepulauan Sula.

“Kepada seluruh kepala daerah agar terus mengembangkan dan menjaga, bahasa masing-masing daerah. Sebab bahasa adalah budaya bangsa yang harus terus dilestarikan,”katanya.

Sementara itu, Bupati Sula, Fifian Adeningsi Mus kepada moderatorsua.com menyampaikan, Pemda Sula tetap berkomitmen melestarikan bahasa daerah.

“Pemda Sula terus berkomitmen menjaga dan merawat bahasa daerah Sula agar tetap lestari dan tidak punah,” ucapnya.

Komitmen Pemda Sula ini, dibuktikan dengan telah dimasukkan Bahasa Daerah Sula dalam kurikulum muatan lokal, yang diajarkan di sekolah kabupaten kepulauan Sula.

“Selain di sekolah, di lingkungan masyarakat dan atau pertemuan resmi seyogyanya juga harus mengucapkan kata-kata bahasa Sula,”ujarnya. (gun)

Lima Panwas Desa di Sula Barat Dilantik

MODERATORSUA COM, SANANA – Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara, melantik 4 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (PKD), Kamis (09/02/23).

Pelantikan yang berlangsung pukul di gedung Serta Guna Desa Kabau Pantai itu dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek).

Hadir dalam kegiatan tersebut yakni Perwakilan Bawaslu Kepulauan Sula, Komisioner Panwasca Sulabesi Barat, PPK, PPS Desa Desa Kabau Pantai, Pemerintah Desa Kabau Pantai, Tokoh Adat dan tokoh Masyarakat.

Ketua Panwaslu Kecamatan Sulabesi Barat, Ahmad Umamit dalam sambutannya mengatakan, pihaknya optimis PKD yang dilantik mampu mengembangkan tugas diberikan.

“Kami yakin, teman-teman yang baru saja dilantik merupakan insan-insan yang mampu untuk mengemban amanat, yang dipercayakan oleh negara untuk mengawal dan menyukseskan Pemilu di Desa,”ucapnya.

Ahmad bilang, Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tentunya dibutuhkan penyelenggara pemilu yang berintergritas, berkridibelitas dan profesionalitas.

“Panwaslu Desa merupakan ujung tombak penyelenggara pemilu yang bertugas untuk memastikan penyelenggaraan pemilu taat asas dan taat aturan. Oleh karena itu diharapkan, dengan dilantiknya, mulai hari ini dan hari-hari berikutnya, untuk melaksanakan tugas dan wewenang dengan penuh tanggung jawab,”pungkasnya. (gun)

Harga Sembako di Pasar Basanohi Sanana Makin Mahal

MODERATORSUA.COM, SANANA – Harga kebutuhan pokok rumah tangga, di Pasar Basanohi Sanana Kepulaun Sula, semakin tak normal.

Para pedagang mengakui, kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako) itu, telah berlangsung sejak lama.

Kata mereka, sebelumnya harga beras dan barito masih normal, namun mengalami kenaikan secara perlahan sejak 2022 sampai Februari 2023 saat ini.

“Waktu itu harga beras masih 10 ribu, tapi sekarang sudah Rp 11.000 sampai Rp 12.000 per kg. tidak pernah turun lagi, ” beber Fatma Fatin, salah satu pedagang sembako di pasar Basanohi Sanana saat diwawancarai ModeratorSua.com Senin, (13/2/2023).

Kata Fatma, beras premium juga terus mengalami kenaikan harga.

“harga beras jenis premium juga naik, sekarang sudah 13 ribu,” tambahnya

Tidak hanya beras, bawang merah dan cabai juga mengalami kenaikan harga yang tinggi dari sebelumnya.

“Biasanya harganya itu Rp 30.000 sama dengan bawang putih, tapi saat ini berkisar antara Rp 40.000 – 45.000 bahkan sampai 50.000 per kg,” jelas Yana Leko

Selain beras dan bawang, saat ini harga cabe di pasar Kota Sanana itu, juga mengalami kenaikan harga yang tinggi.

“Cabai rawait sekarang harga per kg sudah mencapai Rp 50 ribu. Sedangkan untuk harga cabai merah besar sebesar Rp 40.000 per kg. padahal sebelumnya hanya Rp. 30 ribu saja,” tutupnya. (Irhlo)

Perda Sarang Walet Menunggu Evaluasi Mendagri

MODERATORSUA.COM, SANANA – Peraturan Daerah (Perda) tentang sarang walet di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), menunggu hasil evaluasi Kementrian Dalam Negeri (Megdagri).

Budiman Duwila, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), kepada moderatorsua.com menyampaikan, Perda tersebut sudah kelar di DPRD Kabupaten dan di tingkat Provinsi.

“Sementara ini Perda tentang sarang walet masih dievaluasi oleh Kementrian Dalam Negeri,”katanya, Rabu (08/02/23).

Dalam waktu dekat, kata Budiman, pihak BPPRD akan ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan Kemendagri terkait Perda tersebut.

“Sehari dua kita akan berkoordinasi dengan Mendagri apakah Perda tersebut sudah selesai dievaluasi atau belum,”ucapnya.

Berdasarkan kesepakatan bersama DPRD, besaran pajak sarang walet 3,5 persen dari syarat maksimal 10 persen.

Hanya saja menuru Budiman, angka tersebut belum paten, sebab masih dalam tahap evaluasi di Kemendagri.

“Pajak 3,5 persen untuk sarang walet itu belum final. Nanti kita lihat hasil evaluasinya,”tuturnya.

Budiman bilang, jika sudah ada hasil evaluasi dari Kemendagri, baru lah Pemda tersebut diberlakukan dengan menggunakan SK (Surat Keputusan) Bupati sebagai payung hukum.

“Kalau sudah ada hasil evaluasi dari Mendagri, Perda itu akan diterapkan dengan menggunakan SK Bupati,”pungkasnya. (gun)