Tag: Kantor Bupati

Terhalang Status Plt, Kaban BKPSDM Sula: Anggaran Diklatpim II Dihapus Lagi

MODERATORSUA.COM, SANANA – Pemerintah Dearah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM), mengaku baru satu kali menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kepemimpinan.

Hal itu disampaikan Kepala BKPSDM Fadila Waridin, saat ditemui wartawan di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Rabu (30/08/2023)

“Di tahun 2022 dan 2023 secara keseluruhan, diklatnya baru untuk prajabatan ASN,” kata Fadila Waridin.

Menurutnya pemerintah daerah belum memiliki sumberdaya mumpuni, untuk menggelar Diklat Kepemimpinan.

Karena itu kata Fadila, jika dilaksanakan Diklatpim pihaknya harus bekerjasama dengan pemerintah provinsi, baik Maluku Utara maupun Maluku.

“Diklat kepemimpinan itu kita Pemda Sula belum bisa bikin sendiri, karena ASN kita belum punya sertifikat untuk melaksanakan hal itu, makanya di tahun lalu itu kita kerjasama dengan BKPSDM Ambon,” terangnya.

Dia menjelaskan anggaran Diklatpim II pada APBD induk 2023 sempat ditolak, lantaran bertentangan dengan status pejabat yang belum dilantik.

“Kalo untuk Diklatpim II kami prioritas dan diusulkan pada APBD induk 2023 tapi dihapus lagi karena belum pelantikan, sebab syarat Diklatpim II itu harus jabatan definif,” ujar Fadila.

Karenanya Pemda Sula merencanakan, tahun 2024 mendatang Diklat khusus bagi ASN golongan II a.

“Insya Allah kalo sudah bisa, nanti prioritaskan untuk Sekda, kita sesuaikan dengan anggaran,” pungkasnya.
Penulis: Gajali Fataruba

Pemda Sula Tak Punya Uang Penuhi Kebutuhan Nelayan

MODERATORSUA.COM, SANANA – Gabungan kelompok nelayan dari Desa Malbufa, Bajo, Waiboga, Waiman, dan Paratina menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Senin, (6/2/23).

Aksi tersebut buntut dari ketidakpuasan kelompok nelayan, atas kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sula, mengamankan kapal tangkap ikan di perairan Sula yang dianggap melanggar aturan baru-baru ini.

Puluhan massa aksi yang dipimpin oleh Harahab Lek itu, menuju kantor Bupati menggunakan dua unit mobil pick up dan satu unit mobil angkutan umum, lengkap dengan sound system.

Di depan kantor Bupati, Harahab meminta agar pihak DKP memfasilitasi armada tangkap dan pengangkutan ikan.

“Kalau bisa pemerintah daerah seharusnya mampu menyediakan armada, supaya potensi mengelola ikan ini juga dengan baik dan menghasilkan ikan yang lebih banyak,”kata Harahab.

Baca juga: Proyek BRS di Sula Gagal Dibangun Tuntas, Kadis Perkim Bungkam

Harahab yang juga Ketua Kelompok Nelayan KUB Maju Bersama Desa Malbufa ini menyatakan, Pemda Sula yang harus menyediakan kapal tangkapan ikan, sebab mereka yang lebih paham prosedurnya.

“Kami sangat berharap semoga tuntutan ini bisa terima dan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Dan itu tidak dapat merugikan kami para nelayan,” imbuhnya.

Massa aksi pun meminta agar Kepala DKP, Sahlan Norau bisa menjelaskan terkait tuntutan para kelompok nelayan secara terbuka.

Permintaan massa aksi diakomudir. Sahlan pun mendatangi puluhan massa aksi tersebut.

Di hadapan massa aksi, Sahlan mengaku jika daerah tidak punya anggaran yang cukup untuk mengakomodir kebutuhan nelayan.

“Daerah kita daerah tidak mampu, karena tidak ada anggaran sampai sebesar itu, dan kementerian pun kita sudah usulkan dengan jumlah yang banyak. namun, dari hasil verifikasi hanya sekian buah yang diberikan ke kita,”ungkapnya.

Kendati begitu, Sahlan mengaku akan berupaya mendorong kebutuhan nelayan di Sula.

“Kami terus berupaya mendorong kebutuhan nelayan di Sula. Misalnya seperti nelayan ikan tuna dan sebagainya yang membutuhkan Armada dan juga nelayan ikan dasar,”pungkasnya. (Diman)