FTW 2023 Resmi Ditutup, Ini Pesan Bupati Sula

MODERATORSUA.COM, SANANA – Menjaga Wisata berkelanjutan di Tanjung Waka Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur Kepulauan Sula, menjadi komitmen Bupati Fifian Adeningsi Mus. Hal ini diungkapkan Fifian pada acara penutupan Festival Tanjung Waka (FTW) tahun 2023 pada, Senin malam (06/11/23).

Bupati perempuan pertama di Maluku Utara ini menyampaikan, setidaknya ada tiga prinsip dasar dalam menjaga Wisata berkelanjutan: Pertama aspek lingkungan, kedua aspek sosial budaya, dan ketiga aspek ekonomi.

Dari aspek lingkungan, Fifian menekankan agar kesadaran menggunakan sampah plastik. Sebab menurutnya, jika tidak ada kesadaran itu maka tidak hanya mengotori lingkungan, namun juga mengancam kehidupan penyu belimbing yang dibanggakan.

Aspek sosial budaya juga tak kalah penting. Menurutnya, segala aktifitas di lokasi Tanjung Waka, tetap menghargai budaya warga tempatan, sebab jika diabaikan maka akan mengusik ketentraman dan kenyamanan warga.

Bupati bilang, jika kedua aspek tersebut dijaga secara baik, maka dipastikan perekonomian masyarakat akan berkembang.

“Jadi menjaga lingkungan, sosial budaya dan ekonomi menjadi komitmen untuk sama-sama kita laksanakan,” tuturnya.

Diakhir sambutannya, Bupati menegaskan kepada semua OPD di lingkungan Pemda Sula, agar tidak ada intervensi dalam pengelolaan stan di Tanjung Waka. Dikatakan, semua stan dikelola masyarakat dengan syarat menjaga dan merawatnya secara baik.

“Kami serahkan untuk dikelola. Tidak ada intervensi. Tapi dengan satu syarat. Lokasi dan STAN harus dijaga dan dirawat,” pungkasnya.

Penulis: Gunawan Tidore

Sudah Cair 20 Persen, Jalan Kou-Kawata Tak Kunjung Dikerjakan

MODERATORSUA.COM, SANANA – Tinjau lokasi ruas jalan Kou-Kawata di Pulau Mangoli, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula geram tak temukan tanda-tanda pekerjaan.

Ruas jalan Kou-Kawata dianggarkan Rp 19,400 miliar (Sembilan belas Miliar, Empat ratus juta), melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023, dan sudah dilakukan pencairan 20 persen oleh kontraktor.

Karena itu, Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Sula M. Natsir Sangdji dalam kunjungan resesnya, ia menyempatkan waktu untuk terjun ke lokasi.

“Pembangunan jalan Kou-Kawata ini dianggarkan melalui DAK dan dimenangkan PT. Raihan Khairan Pratama, serta sudah dilakukan pencairan 20 persen satu bulan yang lalu,” kata M. Natsir Sangdji, saat diwawancarai Moderatorsua.com, Minggu (03/09/2023)

Meskipun PT. Raihan Khairan Pratama telah mencairkan anggaran sebesar 20 persen. Namun kondisi jalan Kou-Kawata masih biasa-biasa saja.

“Kita menemukan sampai dengan saat ini, alat pun tidak mendarat, progres pekerjaan pun tidak ada sama sekali,” bebernya.

Karena itu, Natsir meminta direktur dan pihak-pihak terkait segera melakukan evaluasi.

“Ini sangat merugikan daerah dan terutama masyarakat di kecamatan Mongoli Timur dan Mongoli Utara Timur,” sesalnya.

Tak sampai disitu. Anggota DPRD yang juga Ketua DPD Partai Gerindra ini, mewanti-wanti beberapa OPD agar tidak gegabah melakukan pencarian.

“Kadis PU, pihak perusahaan, Kaban Keuangan tidak boleh main-main, kalau mencairkan anggaran harus memastikan dulu pekerjaan ini berjalan dengan baik atau tidak,” tegas Natsir.

Natsir menambahkan, pekerjaan di dua kecamatan tersebut menjadi atensinya sebagai Komisi III DPRD yang membidangi pembangunan di Kepulauan Sula.

“Karena nanti berdampak hukum, juga pembangunan dan akses pendapatan ekonomi juga sangat berpengaruh karena pemerintah sudah mengalokasikan akan tetapi tidak dilaksanakan sampai saat ini, dan masa pekerjaan Desember sudah selesai. Jadi jangan main-main,” sambungnya.

Baca juga: Persembahan Mahasiswa Kubermas Diresmikan P2K Unkhair Ternate

Bahkan ia mengancam tak segan-segan membawa persoalan jalan Kou-Kawata ke penegak hukum jika indikasi lain.

“Kita sama-sama memberikan pengawasan yang kuat, baik masyarakat di pesisir pulau, kalau tidak dilaksanakan kita sama-sama menyampaikan laporan ke penegak hukum, nanti kita lihat sampai tahun anggaran selesai, dikerjakan atau tidak,” pungkasnya.

Penulis: Gajali Fataruba

Terhalang Status Plt, Kaban BKPSDM Sula: Anggaran Diklatpim II Dihapus Lagi

MODERATORSUA.COM, SANANA – Pemerintah Dearah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM), mengaku baru satu kali menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kepemimpinan.

Hal itu disampaikan Kepala BKPSDM Fadila Waridin, saat ditemui wartawan di Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Rabu (30/08/2023)

“Di tahun 2022 dan 2023 secara keseluruhan, diklatnya baru untuk prajabatan ASN,” kata Fadila Waridin.

Menurutnya pemerintah daerah belum memiliki sumberdaya mumpuni, untuk menggelar Diklat Kepemimpinan.

Karena itu kata Fadila, jika dilaksanakan Diklatpim pihaknya harus bekerjasama dengan pemerintah provinsi, baik Maluku Utara maupun Maluku.

“Diklat kepemimpinan itu kita Pemda Sula belum bisa bikin sendiri, karena ASN kita belum punya sertifikat untuk melaksanakan hal itu, makanya di tahun lalu itu kita kerjasama dengan BKPSDM Ambon,” terangnya.

Dia menjelaskan anggaran Diklatpim II pada APBD induk 2023 sempat ditolak, lantaran bertentangan dengan status pejabat yang belum dilantik.

“Kalo untuk Diklatpim II kami prioritas dan diusulkan pada APBD induk 2023 tapi dihapus lagi karena belum pelantikan, sebab syarat Diklatpim II itu harus jabatan definif,” ujar Fadila.

Karenanya Pemda Sula merencanakan, tahun 2024 mendatang Diklat khusus bagi ASN golongan II a.

“Insya Allah kalo sudah bisa, nanti prioritaskan untuk Sekda, kita sesuaikan dengan anggaran,” pungkasnya.
Penulis: Gajali Fataruba