Antisipasi Diknas Sula Hadapi Lonjakan Pelamar Honda 2023

MODERATORSUA.COM, SANANA – Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Kepualauan Sula (Kepsul), bakal berbagi tanggung jawab dengan pihak sekolah terkait pembiayaan guru honor.

Mengingat, pelamar honor daerah (Honda) jauh lebih banyak dari kuota yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kepulauan Sula.

Dikonfirmasi ModeratorSua.com, Maulana Usia, Pejabat Kapala Diknas Sula menyampaikan, total jumlah pelamar Honda sekitar 1.190 orang. Sedangkan kuota yang disanggupi Pemda Sula, hanya 180 orang ditingkat, TK/PAUD, SD dan SMP.

“Artinya, 10.10 tidak masuk dalam kuota. Karen itu, kita panggil semua kepala sekolah untuk rapat membahas bersama. Karena tes Honda akan dilaksanakan bulan ini,”kata Maulana usai rapat dengan seluruh Kepala Sekolah di Sula, di gedung SD Negeri 1 di Desa Mangon Kecamatan Sanana, Jumat (13/01/23) malam.

Salah satu poin kesepakatan hasil rapat itu yakni, Diknas dan pihak sekolah, akan berbagi tanggung jawab dengan pihak sekolah yang nilai Dana BOS-nya (Bantuan Oprasional Sekolah) dibandingkan dengan jumlah guru honor.

Begitu juga sebaliknya, sekolah yang Dana BOS-nya besar sedangkan jumlah honorer sedikit, maka sekolah tersebut tidak diberi jatah Honda.

“Umpama ada sekolah yang BOS-nya 70 juta rupiah dan honorernya hanya 3 orang, maka sekolah tersebut tidak beri kuota Honda. Itu, dikembalikan ke pihak sekolah sesuai dengan petunjuk dana BOS. Dan itu harus pihak sekolah bikin kontrak,”jelasnya.

Maulana yang juga Kabag Humas dan Protokoler Setda Sula ini, memastikan perekrutan Guru Honda akan memprioritaskan sekolah-sekolah yang Dana BOS-nya redah, sedangkan jumlah honorernya banyak.

“Seperti SD Desa Lekosula yang BOS-nya hanya 17 juta. Itu satu tahap. Sedangkan guru honornya 12 orang. Kemudian di Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Mangoli Utara, Mangoli Barat dan Mangoli Utara Timur. Itu akan kita Prioritaskan,”janjinya.

Kesepakatan lain yaitu, Guru Honda yang direkrut, merupakan Guru yang sama Sekolah dan desanya.

“Misalnya, sekolah di Desa Waisum, maka guru Honda yang direktur juga asal Desa Waisum. Ini agar pengabdiannya juga terukur,”jelas Maulana.

Lebih lanjut, Maulana yang mantan Kepala Sekolah ini menyampaikan, sekitar 80 persen sekolah di wilayah Kota Sanana tidak diberi jatah Guru Honda.

“Alasannya karena memang kita lihat dari jumlah honor dan besaran Dana BOS-nya,”tambah Maulana.

Selanjutnya, dia menjelaskan jika kuota Honda di tahun ini berkurang dibandingkan dengan sebelumnya, hal ini karena adanya rekrutmen P3K.

“Ini memang kebijakan dari Pusat. Karena P3K ini bertujuan untuk mengurangi jumlah honorer. Dan P3K ini direkrut dari tenaga honorer. Kita (Pemda Sula) sudah lakukan rekrutmen dua kali, yakni di tahun 2021 dan tahun 2022. Di tahun 2022 kita punya kuota 35 orang, tapi belum diumumkan. Sesuai Juknis akan diumumkan di bulan Februari,”pungkasnya.

Penulis: Gunawan Tidore

Ini Alasan 445 Honda Non ASN di Lingkup Dinkes Sula Dirumahkan

MODERATORSUA.COM, SANANA – Sebanyak 445 Honor Daerah (Honda) Non ASN di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dirumahkan.

Ke 445 Honda tersebut tersebar di Dinkes 60 orang dan 385 orang di 13 Puskesmas di Sula.

Kebijakan Pemda Sula melalui Dinas Kesehatan ini, tertuang dalam surat keputusan Nomor : 837/004.a/Dinkes-KS/1/2023 tertanggal 4 Januari 2023.

Sebagaimana dalam surat yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Sula, Suryati Abdullah. Bahwa, kebijakan dirumahkan ratusan honor tersebut, berhubung dengan berakhirnya Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Dinkes, dan Tenaga Kerja Non ASN. Dengan nomor perjanjian : 928/260.1/SPK-Dinkes-KS/IV/2022 tentang jangka waktu kerja.

Dengan demikian, terhitung mulai 31 Desember 2022 dinyatakan telah berakhir.

Dikonfirmasi ModeratorSua.com, Suryati membenarkan hal tersebut. Menurutnya, kebijakan dirumahkan ratusan Honda Non ASN di lingkup Dinkes Sula ini, sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Kesehatan.

“Kita menyesuaikan kembali dengan jumlah kebutuhan SDM nakes, setelah dilakukan penerimaan P3K kemarin, dengan adanya tambahan tenaga Nusantara sehat,”katanya, Kamis (12/01/23).

Suryati bilang, mereka (Honda) bisa masuk kerja, namun tidak lagi dibayar Daerah.

“Mereka itu bisa masuk kerja. Tapi itu suka rela. Karena tidak lagi dibayar Daerah,”jelasnya.

Suryati optimis, dengan dirumahkan Honda Non ASN tersebut tidak berdampak pada pelayanan kesehatan di Sula.

“Insya Allah tidak berpengaruh, karena kemarin sudah ada pemerataan ASN hampir di seluruh PKM,”pungkasnya.

Penulis: Gunawan Tidore