DPRD Sula Usulkan Kontraktor Dua Ruas Jalan Di Pulau Mangoli Diblacklist

MODERATORSUA.COM, TERNATE – Diduga bekerja tak sesuai ketentuan, DPRD Sula Komisi III mengusulkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, melalu Dinas Pekerjaan Umum (PU) mencopot kontraktor pekerjaan jalan dan jembatan di dua kecamatan.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III Kadir Sapsuha, ketika melakukan hearing terbuka bersama mahasiswa di Kantor DPRD. Selasa (18/07/2023)

“Proyek Waitina-Kou, kedua ruas itu ‘kemarin’ kami rapat dengan Pemda dalam hal ini Dinas PU dan kemudian kami sampaikan untuk beberapa kontraktor yang menangani ruas jalan itu diblacklist, karena mereka tidak melaksakan kegiatan sesuai ketetapan dan ketentuan,” tegas Anggota DPRD dari Partai PAN ini.

Baca juga: Mengenal Mandatory Spending Kesehatan Dan Alasan Penghapusannya

Kadir menuturkan, pihak DPRD belum update informasi lapangan karena terhalang cuaca buruk selama satu pekan.

“Kalaupun jalan dan jembatan itu ada pekerjaan lanjutan dan kami tidak tahu, itu karena kita dihadapkan cuaca, kan tidak mungkin kita menyebrang kesana” terangnnya.

Meski demikian, menurutnya DPRD telah berkomitmen untuk membongkar masalah tersebut.

“Kita sudah sampaikan ke Pemda, jika ada kontraktor yang telah melakukan pencairan 30 persen dan pekerjaannya tidak sesuai maka kami minta untuk dikembalikan ke kas daerah.” Tutupnya. (Jali)

DPRD Sula Dicecar Publik, Politisi Nasdem Geram

MODERATORSUA.COM, SANANA – Hadir sebagai pembicara pada diskusi publik, yang digelar oleh Kantor Hukum Rasman Buamona, dengan tema ”Minyak Tanah Subsidi Untuk Siapa” Ketua Komisi II DPRD Sula berbicara dengan nada tinggi.

Dikutip dari live streaming fanpage Moderator, Sabtu (28/01/2023) terlihat mantan Sekretari Daerah (Sekda) Kepulauan Sula, sangat geram saat menjelaskan kinerja DPRD Komisi II.

Pemilik Hotel Beliga itu, membantah tudingan-tudingan tak sedap yang mengarah ke lembaga perwakilan rakyat tersebut.

Menurutnya, DPRD Komisi II selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat Sula.

“Supaya saudara-saudara tau, kami juga mencari data, solusi, turun ke kantor-kantor. Tapi kami selalu dihujat, DPR penjilat, pencuri, penghianat. Siapa sih yang penghianat?” tanya Safrin Gailea dengan nada keras.

Ketua Komisi II DPRD Sula, yang juga pengusaha itu, merasa kesal karena sering mendengar tuduhan memanfaatkan jabatannya.

“Bahkan ada yang mengatakan DPR mau bikin apa? emangnya kami mau cari apa, kami mau cari duit kamu, kita sama-sama pengusaha ini, seh,” cecarnya minyinggung seorang pengusaha.

Namun, Safrin meminta maaf atas nada keras yang keluar dari ucapannya.

“Maaf saya tadi tensinya 67, saya punya perhatian serius sama ini,(minyak tanah)” ucapnya. (Jali)

Dorong Pemerataan Jaringan Listrik di Sula, DPRD Rapat Bersama PLN Wilayah Maluku-Malut

MODERATORSUA.COM, SANANA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) terus mendorong pemerataan jaringan listrik secara menyeluruh.

Karena itu, Komisi III DPRD Sula gandeng Komisi I dan II menggelar rapat bersama pihak PLN Wilayah Maluku-Maluku Utara (Malut), guna membahas kesulitan jaringan listrik di Sula.

Rapat berlangsung di Kantor PLN Wilayah Maluku Utara, di Ambon. Rabu (18/01/23).

Ketua Komisi III DPRD Sula, M Nasir Sangaji menyampaikan, hasil rapat tersebut pihak PLN siap lakukan pemerataan penjaringan listrik sampai ke pelosok desa, dengan catatan akses jalan yang layak.

“Setelah akses jalan terpenuhi, maka jaringan listrik akan masuk pada semua pelosok di Kepulauan Sula. Karena perencanaan PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara akan melakukan program 1 titik pembangkit saja,”kata Nasir, Kamis (19/01/23).

Sebagai contoh, di Pulau Mangoli akan satu titik saja seperti di Desa Dofa atau Desa Mangoli.
“Sehingga mesin yang tersisa akan di fokuskan pada PLTD , contohnya di Desa Pastabulu dan Desa Pas Ipa,”jelas Nasir.

Diketahui, di Pulau Sulabesi (Sanana) saat ini hanya satu titik pembangkit listrik di kompleks Waikalopa Desa Fukweu.

Dengan demikian, kata Natsir, berdasarkan data dari PLN Wilayah, tidak ada alasan kekurangan daya bagi PLN Sanana yang melayani di pulau Sulabesi, PLN Dofa dan Mangoli yang melayani di Pulau Mangoli.

“Karena sudah Cukup maksimal, dan terpenuhi, termasuk cadangan daya,”turur Nasir.

Baca: Patung Moh Hatta di Taman Mangon Jadi Ikon Daerah

Politisi Partai gerindra ini berujar, pihaknya juga memintah ke Manajer PLN Wilayah Maluku Utara, bahwa kebiasaan mati lampu pada waktu ba’da Magrib segera dievaluasi.

“Apalagi ini sudah mau masuk bulan Ramadhan. Dan telah disetujui sebagai bahan pertimbangan evaluasi, terkecuali saat-saat pembersihan jaringan. Kalau soal daya tidak ada masalah lagi,”ujarnya.

Nasir bilang, satu tahun lalu pihaknya sudah berkordinasi dengan PLN wilayah Maluku dan PLN Maluku Utara terkait bantuan mesin PLN.

“Dan Alhamdulillah, Kepulauan Sula telah terbantukan 2 Mesin di Sulabesi dan 1 Mesin di PLN Mangoli. Maka untuk kapasitas, cukup melayani pelanggan, malah melebihi kapasitas,”Jabar Efen, sapaan akrab Natsir.

Lanjut Natsir, saat ini Komisi III DPRD fokus mendorong jaringan listrik untuk segera masuk ke pelosok-pelosok desa.

“PLN wilayah hanya minta akses jalan saja, jadi ini menjadi tanggung jawab kita, agar akses jalan selesai sehingga listrik juga tuntas,”pungkasnya. (gun).

PT. Sempoerna Kayoe Diminta Kendaraan Oprasional Gunakan Nomor Polisi DG

MODERATORSUA.COM, SANANA – Salah satu poin kesepakatan dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dengan pihak Perusahan PT. Mangoli Timber Prosedur dan PT. Sampoerna Kayoe yakni partisipasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Komisi II DPRD Sula, Ramli Sade kepada Moderatorsua.com menyampaikan, bentuk partisipasi yaitu pihak perusahaan harus menggunakan plat nomor DG untuk kendaraan oprasionalnya.

“Iya, dalam RDP itu kita usulkan dan sepakati pihak perusahan terkait peningkatan PAD. Bentuk partisipasinya adalah kendaraan oprasional perusahan harus menggunakan plat nomor DG,”katanya, Rabu (11/01/23).

Sebab menurut politisi Partai Berkarya ini, jika kendaraan oprasional perusahan menggunakan plat nomor DG maka pajaknya akan masuk ke daerah.

“Praktis PAD kita akan bertambah. Dan itu disepakati pihak perusahan saat RDP,”tutur Ramli.

Untuk itu, Ramli ingatkan agar pihak perusahan segera menindaklanjuti kesepakatan sersebut.

“Karena sudah disepakati, maka saya ingatkan kembali agar pihak perusahan segera tindaklanjuti,”ujarnya. (gun).

Usai Demonstrasi, Biaya Sound System KNPI Sula dibayar DPRD

ModeratorSua.com, Sanana – Usai menggelar aksi demonstrasi terhadap DPRD Kabupaten Kepulauan Sula siang tadi. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), meminta anggota DPRD melunasi sewa sound system.

KNPI yang dipimpin Rifai Umasugi itu, menggelar aksi demonstrasi menuntut DPRD Sula, mengawal proses pembentukan amdal dan beberapa hal penting, yang dinilai cacat prosedur oleh PT. Sampoerna Kayoe.

Namun saat menjalani hearing terbuka, pihak KNPI menutup agenda tersebut dengan meminta biaya sound system kepada DPRD.

Hal itu disampaikan salah satu orator, ketika masa aksi berhadapan langsung dengan anggota DPRD saat menjalani hearing terbuka.

Masa aksi beralasan tidak memiliki uang untuk membayar sewa sound system.

Permintaan itu dikabulkan oleh sejumlah anggota DPRD, dan membayar lunas biaya sound system sebanyak Rp 1.500.000 langsung pada pemiliknya.

Pantaun ModeratorSua.com, terlihat sejumlah anggota DPRD yang patungan uang diantaranya:

Kadir Sapsuha (PAN), La Ode Asiran Jodi (Demokrat), dan Riyan Ardiyanto Ruslan (Golkar).

Ke-tiga anggota DPRD ini berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil III dan Dapil IV), pembayaran tersebut berlangsung di hadapan sejumlah anggota DPRD, Polisi, dan masa aksi.

Penulis: Gajali Fataruba | Editor: Gun

Ada Apa DPRD Gelar RDP Tertutup Dengan PT. Sampoerna Kayoe

ModeratorSua.com, Sanana – Ada yang aneh dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Kepulauan Sula bersama petinggi PT. Sampoerna Kayoe kali ini.

Awalnya, pihak DPRD dimintai beberapa perwakilan pemuda Desa Falabisahaya, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk menggelar RDP bersama PT. Sampoerna Kayoe.

Namun anehnya, hari digelarnya agenda penting tersebut, Pemuda Desa Falabisahaya maupun KNPI tidak dilibatkan sama sekali.

Pantauan moderatorsua.com terlihat semua pintu masuk kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Sula ini, ditutup rapat. Tak hanya ditutup, beberapa anggota Polisi pun mengawal ketat jalannya kegiatan tersebut. Selasa, (10/1/2023).

Sejak berita ini dipublish, agenda RDP antara DPRD Komisi II, Dinas Lingkungan Hidup, PT. Sampoerna Kayoe, Camat Mangoli Utara, Kepala Desa Falabisahaya, masih berlanjut.

Ketua DPRD Sula Sebut BTT Tahun 2020 Tidak Bermasalah

MODERATORSUA.COM, SANANA – Selain kasus Belanja Tak Terduga (BTT) di tahun 2021, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) fokus mengungkap Kasus BTT tahun anggaran 2020 yang termasuk di dalam Dana Covid-19 tahun 2020.

Untuk mengungkapkan tiga kasus tersebut, sejumlah pihak telah dimintai keterangan oleh Kejari Sula, diantaranya para Kepala Puskesmas dan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanana.

“Masih pemeriksaan para pihak, sementara ini baru pihak-pihak dari RSUD Sanana dan para kepala Puskesmas,”kata Kasi Intel Kejari Sula, Yogi Sukmana kepada Moderatorsua.com Selasa (03/01/23).

Yogi menegaskan, selain kasus BTT tahun 2021 senilai kurang lebih Rp 28 miliar, juga kasus Dana Covid-19 tahun 2020 senilai sekitar Rp 46 miliar yang di dalamnya termasuk anggaran BTT tahun 2020 yang dikelola beberapa instansi.

“Itu BTT juga. Yg jelas dua-duanya masih dalam proses sekarang. Ada BTT 2020 sesuai sprintlidnya. Kita tau karena keterangan yang diperiksa serta dokumen yang sejauh ini dikumpulkan tertera BTT,”tuturnya.

Senada, Ketua DPRD Sula, Sunaryo Thes berujur jika ada anggaran BTT di tahun 2020. Hanya saja dirinya tak mengetahui pasti besaran nilai BTT tersebut.

“BTT itu di tahun 2020 ada dan di tahun 2021 juga ada. Tapi saya lupa besaran nilai BTT tahun 2020,”paparnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengaku, BTT tahun 2020 sesuai laporan pertanggungjawaban, tidak ada masalah.

“BTT 2020 itu sesuai dengan laporan pertanggungjawaban itu sudah selesai dan tidak ada masalah,”tukasnya. (gun).

Penulis : Gunawan Tidore