BupatiSula – Laman 2 – Moderator Sua

Tujuh Siswa Bakal Pamer Bahasa Sula di Event FTBIN

MODERATORSUA.COM, SANANA – Sebanyak tujuh siswa-siswi tingkat Sekolah Dasar, SMP dan MTs di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) ikut Festival Tunas Bahas Ibu Nasional (FTBIN).

Giat tersebut akan berlangsung pada tanggal 12 sampai 16 Februari 2023 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Mereka dilepas oleh Bupati Sula, Fifian Adeningsi Mus yang diwakili Asisten Satu Bidang Pemerintahan, Zaidun di Istana Daerah, Rabu (08/02/23).

Kegiatan tersebut diikuti 16 peserta yang terdiri dari 5 Provinsi, satu kota Madya dan 10 Kabupaten, termasuk Kabupaten Kepulauan Sula.

“Untuk Provinsi Maluku Utara yang ikut berlomba termasuk kabupaten kepulauan Sula, Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Utara,”kata Zaidun usai pelepasan.

Peserta lomba asal Sula yakni Rian Tidore asal MTs Babussalam, ikuti lomba Stanup Comedi, Ibnatun Qonita Efendi asal SD Insan Cendekia ikut lobang mendongeng, Safera Putri Buamona asal SMP Negeri 3 ikut lomba Stand up Comedi, Jihan Fatgehipon asal SMP Negeri 4 Sanana Utara ikuti lomba cerpen, M. Alfazri Sarif SD negeri 2 Wai Ipa ikut lomba menyanyi tunggal, Nursafitri Upara SD Inpres Falahu ikut perlombaan mendongeng dan Athirah Ade asal SD Negeri Waibau ikut lomba puisi.

“Setiap peserta mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda dalam perlombaan tersebut,”tuturnya.

Menariknya, setiap lomba yang nantinya dipentaskan, masing-masing menggunakan menggunakan bahasa Sula di hadapan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim dan seluruh tamu undangan.

Perlombaan yang diikuti peserta asal Sula ini dalam bentuk te teatrikal dengan konsep “Suglela Balengko Kam Ana Nopa Soa Gareha”.

“Sehingga dalam kesempatan ini saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula, Maulana Usia, mengharapkan dukungan dan doa dari seluruh orang tua wali dan masyarakat Sula, senantiasa memberikan dukungan anak-anak kita yang ikut perlombaan ini,”pinta Pejabat Kepala Dinas Pendidikan Sula, Maulana Usia. (gun)

Pemda Sula Tak Punya Uang Penuhi Kebutuhan Nelayan

MODERATORSUA.COM, SANANA – Gabungan kelompok nelayan dari Desa Malbufa, Bajo, Waiboga, Waiman, dan Paratina menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Senin, (6/2/23).

Aksi tersebut buntut dari ketidakpuasan kelompok nelayan, atas kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sula, mengamankan kapal tangkap ikan di perairan Sula yang dianggap melanggar aturan baru-baru ini.

Puluhan massa aksi yang dipimpin oleh Harahab Lek itu, menuju kantor Bupati menggunakan dua unit mobil pick up dan satu unit mobil angkutan umum, lengkap dengan sound system.

Di depan kantor Bupati, Harahab meminta agar pihak DKP memfasilitasi armada tangkap dan pengangkutan ikan.

“Kalau bisa pemerintah daerah seharusnya mampu menyediakan armada, supaya potensi mengelola ikan ini juga dengan baik dan menghasilkan ikan yang lebih banyak,”kata Harahab.

Harahab yang juga Ketua Kelompok Nelayan KUB Maju Bersama Desa Malbufa ini menyatakan, Pemda Sula yang harus menyediakan kapal tangkapan ikan, sebab mereka yang lebih paham prosedurnya.

“Kami sangat berharap semoga tuntutan ini bisa terima dan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Dan itu tidak dapat merugikan kami para nelayan,” imbuhnya.

Massa aksi pun meminta agar Kepala DKP, Sahlan Norau bisa menjelaskan terkait tuntutan para kelompok nelayan secara terbuka.

Permintaan massa aksi diakomudir. Sahlan pun mendatangi puluhan massa aksi tersebut.

Di hadapan massa aksi, Sahlan mengaku jika daerah tidak punya anggaran yang cukup untuk mengakomodir kebutuhan nelayan.

“Daerah kita daerah tidak mampu, karena tidak ada anggaran sampai sebesar itu, dan kementerian pun kita sudah usulkan dengan jumlah yang banyak. namun, dari hasil verifikasi hanya sekian buah yang diberikan ke kita,”ungkapnya.

Kendati begitu, Sahlan mengaku akan berupaya mendorong kebutuhan nelayan di Sula.

“Kami terus berupaya mendorong kebutuhan nelayan di Sula. Misalnya seperti nelayan ikan tuna dan sebagainya yang membutuhkan Armada dan juga nelayan ikan dasar,”pungkasnya. (Diman)

Lagi, Pemda Sula Teken MoU Dengan Maskapai Trigana Air

MODERATORSUA.COM, SANANA – Pemerintah Kabupaten Kepualauan Sula (Kepsul), kembali teken Memorandum of Understanding (MoU) alias kerja sama dengan pihak Maskapai Trigana Air.

MoU yang ketiga ini berlangsung di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/23).

Hadir dalam penandatanganan MoU, Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus, di dampingi Kepala Dinas Perhubungan, Chairullah Mahdi. Sedangkan dari pihak Trigana Air dihadiri oleh wakil Direktur Trigana Air Erwin Asmar, Manager Service dan Development, Tatang Surya.

Kelanjutan kerja sama ini bertujuan untuk mempermudah masyakarat Sula dari sisi transportasi laut.

“Kita berharap Pihak Maskapai Trigana tetap memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga bisa mempermudah masyarakat dalam melakukan perjalanan apalagi kondisi laut yang tidak bersahabat saat ini,”kata Fifian usia teken MoU.

Kerja sama yang ke tiga ini, Pemda Sula masih tetap memberikan subsidi.

“Dengan pemberian Subsidi dapat memberi kemudahan bagi masyarakat,” ucap Fifian.

Bupati perempuan pertama di Maluku Utara ini, meminta agar pihak Trigana Air, bisa menambah satu fligh sehingga dalam seminggu tiga kali beroperasi.

“Dengan melihat Loading Factor penumpang yang selalu melebihi, agar Maskapai bisa menambahkan 1 fligh, sehingga dalam seminggu yang beroperasi hanya 2 kali, menjadi 3 dalam seminggu,”ujarnya.

Pemda Sula akan mengocek uang daerah sebesar Rp 24 juta, untuk subsidi dalam satu kali penerbangan. Sebab, dengan sistem subsidi full 40 seat (kursi) dibanderol Rp 600 ribu.

“Subsidi sesuai MoU, subsidi full seat (kursi) 40 dikalikan Rp 600 ribu per satu kali penerbangan,”jelas Kepala Dinas Perhubungan, Chairullah Mahdi.

MoU antara Pemda dengan Maskapai Trigana Air, resmi mulai dari tanggal 2 Januari sampai 31 Desember 2023.

“Dalam seminggu Trigana dua kali dan satu bulan 8 kali beroperasi,”tuturnya, pungkasnya. (gun).

Silpa Dana Covid-19 2020 Dikelola Di Era FAM-SAH

MODERATORSUA.COM, SANANA– Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) anggaran Dana Covid-19 di tahun 2020, diduga kuat dikelola di era pemerintahan Fifian Adeningsih Mus dan M Saleh Marasabessy (FAM-SAH) di tahun 2021.

Informasi yang dihimpun Moderatorsua.com, Dana Covid-19 tahun 2020 senilai Rp 46.330.729.500 hanya terealisasi kurang lebih Rp 34 miliar.

Salah satu mantan pejabat di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) kepada media ini membenarkan, jika Dana Covid-19 tahun 2020 senilai miliaran rupiah itu, ada SILPA-nya.

Hanya saja dirinya tidak mengetahui pasti, besaran SILPA dari Dana Covid-19 tahun 2020 itu.

“Iya, yang pasti ada SILPA dari Dana Covid-19 di tahun 2020. Tapi saya lupa berapa nilai SILPA-nya,”ungkap mantan pejabat Sula yang enggan namanya disebutkan.

Dirinya juga tidak mengetahui, apakah SILPA Dana Cavid-19 itu diakomudir dalam Anggaran Bejanja Tak Terduga (BTT) senilai Rp 28 miliar tahun 2021 yang kini kasusnya ditangani Kejari Sula.

“Wallahualam, kalau itu (BTT) saya tidak tahu,”ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sula, Gina S. Tidore dikonfirmasi terkait penggunaan SILPA Dana Covid-19 di tahun 2021 namun tidak direspon. (gun).

Ketua DPRD Sula Sebut BTT Tahun 2020 Tidak Bermasalah

MODERATORSUA.COM, SANANA – Selain kasus Belanja Tak Terduga (BTT) di tahun 2021, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) fokus mengungkap Kasus BTT tahun anggaran 2020 yang termasuk di dalam Dana Covid-19 tahun 2020.

Untuk mengungkapkan tiga kasus tersebut, sejumlah pihak telah dimintai keterangan oleh Kejari Sula, diantaranya para Kepala Puskesmas dan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanana.

“Masih pemeriksaan para pihak, sementara ini baru pihak-pihak dari RSUD Sanana dan para kepala Puskesmas,”kata Kasi Intel Kejari Sula, Yogi Sukmana kepada Moderatorsua.com Selasa (03/01/23).

Yogi menegaskan, selain kasus BTT tahun 2021 senilai kurang lebih Rp 28 miliar, juga kasus Dana Covid-19 tahun 2020 senilai sekitar Rp 46 miliar yang di dalamnya termasuk anggaran BTT tahun 2020 yang dikelola beberapa instansi.

“Itu BTT juga. Yg jelas dua-duanya masih dalam proses sekarang. Ada BTT 2020 sesuai sprintlidnya. Kita tau karena keterangan yang diperiksa serta dokumen yang sejauh ini dikumpulkan tertera BTT,”tuturnya.

Senada, Ketua DPRD Sula, Sunaryo Thes berujur jika ada anggaran BTT di tahun 2020. Hanya saja dirinya tak mengetahui pasti besaran nilai BTT tersebut.

“BTT itu di tahun 2020 ada dan di tahun 2021 juga ada. Tapi saya lupa besaran nilai BTT tahun 2020,”paparnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengaku, BTT tahun 2020 sesuai laporan pertanggungjawaban, tidak ada masalah.

“BTT 2020 itu sesuai dengan laporan pertanggungjawaban itu sudah selesai dan tidak ada masalah,”tukasnya. (gun).

Penulis : Gunawan Tidore

Kebocoran Kubah Masjid Agung Sula Jadi Tanggungjawab Kontraktor

MODERATORSUA.COM, SANANA– Kondisi atap Masjid Agung Al Istiqomah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) kembali dikeluhkan jamaah. Pasalnya, pasca direhab, namun masih tetap bocor.

Ismail, salah seorang jamaah Masjid Agung yang berlokasi di antara Desa Falahu dan Fatce itu menyampaikan, atap masjid tepatnya di bagian kubah besar mesjid masih bocor.

“Sehingga ketika hujan, air masih tembus hingga ke lantai,”katanya Senin (02/01/23).

Karena itu dia berharap, agar Pemda khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memanggil pihak kontraktor untuk bertanggungjawab.

“Pihak PUPR harus memanggil orang yang kerja (kontraktor) masjid ini untuk bertanggungjawab atas hasil pekerjaannya. Jangan anggaran miliaran tapi hasil tidak maksimal,”ujarnya.

Ketua Komisi III DPRD Sula, M. Nasir Sangadji dikonfirmasi Moderatorsua.com mengaku jika pihaknya sudah memanggil Dinas PUPR terkait masalah tersebut.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, masalah kebocoran di bagian Kubah utama Masjid Agung akan menjadi tanggungjawab pihak kontraktor.

“Kita sudah gelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak PUPR dan kontraktor. Dan mereka (kontraktor) bersedia lanjut kerja. Dan itu diluar anggaran daerah,”jelasnya.

Nasir bilang, dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja) proyek rehab masjid memang tak ada item pekerjaan pada bagian Kubah utama masjid.

“Yang masuk dalam item pekerjaan itu termasuk, ganti plafon, ganti semua atap masjid dan Kubah-kubah kecil. Sementara yang bocor itu bagian Kubah utama. Tapi setelah kita RDP, pihak kontraktor bersedia untuk menutup kebocoran itu,”tukasnya.

Sementara itu, Kadis PUPR Sula, Jainudin Umaternate dikonfirmasi media namun belum respon.

Sekedar diketahui, sumber anggaran rehab Masjid Agung dari APBD tahun 2022 senilai Rp 1.959.766.219. (gun).

Penulis: Gunawan