Pejabat Kepala Desa Dofa dan Camat Mangoli Barat Disomasi

MODERATORSUA.COM, SANANA – Sebanyak 27 orang mantan Aparat Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat, layangkan somasi terhadap Pejabat Kepala Desa Dofa dan Camat Mangoli Barat, lantaran gaji mereka tidak bayar selama 7 bulan.

Ke 27 mantan aparat desa tersebut yakni mantan Sekretaris desa, Kasi, Kaur, Kadus, Ketua RW, Ketua RT dan Cleaning Service kantor desa.

Kepada Moderatorsua.com, kuasa hukum puluhan mantan aparat Desa Dofa, Zulfitrah Hasim, S.H menyampaikan, surat somasi dilayangkan pada tanggal 25 Januari 2023 lalu.

Zulfitrah bilang, 27 orang mantan aparat Desa Dofa tersebut, telah diangkat dan di-SK-kan secara sah oleh Kepala Desa Dofa, Djailan Sapsuha. Dan pernah aktif bekerja sebagai aparat desa, Sejak Bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli tahun 2022.

“Saat kepala Desa Dofa Djailan Sapsuha masih aktif sebagai Kepala Desa, pernah diusulkan pembayaran gaji Aparat desa melalui ADD Desa Dofa Triwulan I dan II tahun 2022, akan tetapi tidak bisa dilakukan karena Camat mangoli Barat, Ernawati Sapsuha tidak memberikan Rekomendasi Pencairan,”katanya, Senin (30/01/23).

Dijelaskan, pada bulan Juli tahun 2022 telah dilakukan penonaktifan sementara Djailan Sapsuha dari jabatan Kepala Desa, dan telah diangkat Pejabat Kepala Desa Dofa, Bahctiar Kamaludin. Mirisnya, 27 orang klien mantan Aparat Desa tersebut, juga ikut diberhentikan dari jabatannya dan tidak pernah menerima Gaji.

“Pada bulan Juli Tahun 2022, Pejabat Kepala Desa Dofa Bahctiar Kamaludin, telah melakukan Pencairan ADD Desa Dofa Triwulan I dan II tahun 2022, namun hanya membayar penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa Dofa Non Aktif Djailan Sapsuha, Insentif Hakim Sarah dan insentif Guru Mengaji, sedangkan klien kami 27 orang mantan aparat desa tidak dibayar gajinya hingga saat ini,”ungkap Zulfitrah.

Zulfitrah menilai, ada perbuatan melawan hukum atas masalah tersebut. Karena kliennya telah berulang kali, berkosultasi dengan Pejabat Kepala Desa maupun Camat Mangoli Barat

“Namun tidak pernah ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah Aquo, yang menyebabkan klien kami telah mengalami kerugian baik secara materil maupun imateril,”tuturnya.

Dalam somasi Zulfitrah meminta, Kepada Pejabat Kepala Desa Dofa Bahctiar Kamaludin untuk segera membayar hak dari masing-masing kliennya berupa gaji, tunjangan atau Insentif.

” Karena klien kami pernah Aktif bekerja sebagai aparat Desa Dofa selama 7 (tujuh) bulan yaitu sejak Bulan Januari tahun 2022 sampai dengan Bulan Juli Tahun 2022 dan Kepada Camat Mangoli Barat Ernawati Sapsuha untuk segera merekomendasikan pembayaran hak dari masing-masing klien berupa Gaji, Tunjangan atau Insentif karena klien kami pernah aktif bekerja sebagai aparat desa dofa selama 7 bulan yaitu sejak bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Juni Tahun 2022,”pintanya.

Apabila, lanjut Zulfitrah, setelah surat Somasi (Peringatan Hukum) ini diterima dan sampai dengan 7 hari kalender, Pejabat Kepala Desa Dofa maupun Camat Mangoli Barat, tidak memenuhi permintaan, maka akan ditempuh jalur hukum.

“Kami akan menempuh jalur hukum baik secara Pidana maupun Perdata sebagaimana diatur dalam peraturan-perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,”pungkasnya. (gun).

Ini Tanggapan Diknas Sula, Soal Guru Honor Rangkap Aparat Desa

MODERATORSUA.COM, SANANA – Tidak sedikit guru honorer di Kabupaten Kepualauan Sula (Kepsul), yang merangkap tugas sebagai arapat desa. Praktis, proses belajar mengajar kurang efektif.

Menanggapi hal tersebut ,Pejabat (Pj) Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sula, Maulana Usia menyampaikan. Akan berkoordinasi dengan pihak Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Sula, kerkait upah yang diterima seorang guru honorer dari dua lembaga.

“Kita akan koordinasi dengan Inspektorat dan PM baru kita putuskan. Kalau tidak bisa, maka kita akan panggil guru yang bersangkutan untuk memilih salah satu dari dua profersi. Jadi guru atau aparat desa,”kata Maulana Usia pada ModeratorSua. Jum’at, (13/01/23)

Maulana bilang, aparat desa juga banyak tugas yang harus dikerjakan, begitu juga sebagai guru honor.

“Jadi nanti kita lihat aturannya bisa atau tidak. Sebab, kalau pembayaran gaji aparat desa yang bersangkutan dapat, gaji guru honor juga dapat. Kalau bukan di Dinas berarti melalui Dana BOS,”tuturnya.

Baca juga: Antisipasi Diknas Sula Hadapi Lonjakan Pelamar Honda 2023

Dia menyebut. Ada beberapa sekolah di Sula, ditemukan ada aparat desa berprofesi sebagai guru honorer.

“Ada beberapa sekolah ada bagitu. Ada BPD-nya, ada aparat desanya yang juga bertugas sebagai guru honorer. Karena itu, sekali lagi nanti koordinasikan dengan Inspektorat dan PMD,”pungkas Maulana.

Penulis: Gunawan Tidore