Anak Mantan Imam dan Pembersih Jalan Raih Prestasi Gemilang

“Dibalik Prestasi gemilang, Nuraini menyimpan sejuta kisah sulit. Hampir tidak bisa mendaftar sebagai perserta PPL dan KKLI lantaran tak punya uang”, Laporan Moderatorsua.com, Sanana.

RASA haru bercampur sedih menyelimuti Nuraini Fatmona (22 tahun) di acara Wisuda STAI Babussalam Kepualauan Sula Maluku Utara, Selasa (24/01/23).

Gadis asal Desa Pohea Kecamatan Sanana Utara itu, menyelesaikan kuliahnya di STAI Babussalam Sula tepat empat tahun.

Cita-citanya menjadi mahasiswa terbaik terjuwud. Dari 17 peraih predikat Cumlaude, salah satunya adalah Nuraini, dengan nilai IPK 90,03 pada wisuda angkatan ke- IX STAI Babussalam Sula.

Namun dibalik prestasi gemilangnya, anak pasangan Nasbia Umasangaji dan Imin Fatmona ini, banyak lalui kesulitan dalam menempuh pendidikan.

Cita-cita Nuraini untuk membanggakan ke dua orangnya sudah tertanam sejak kecil. Latar ekonomi kedua orang tua Nurani serba pas-pasan. Ibunya hanya petugas pembersih jalan di kawasan Kantor Bupati di Desa Pohea. Sedangkan ayahnya hanyalah seorang petani, dengan pekerjaan sampingan sebagai Imam Mesjid Pohea.

Praktis, untuk mewujudnya amatlah sulit. Terlebih ketika sang ayah tercinta meninggal dunia pada tahun 2011. Kala itu Nuraini kecil masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) Pohea.

Semenjak kepergian sang ayah, tulang punggung keluarga beralih ke sang ibu dan kakaknya, Irwandi Kailul yang juga bekerja sebagai petugas kebersihan.

Di rumah beton yang belum rapih di Desa Pohea, Nuraini hidup bersama Ibunya dan dua kakak beradik.

“Saya hidup bersama Ibu, satu orang kakak laki-laki (Irwandi Kailul) dan satu adik perempuan,”katanya kepada ModeratorSua disela-sela acara Wisuda.

Di tengah kesempitan ekonomi keluarga, Ibu Naraini tetap mengutamakan pendidikan anaknya.

Nuraini pun tamat SD dan lanjut ke jenjang SMP Negeri 2 Sanana Utara, kemudian masuk SMK dan lulus pada tahun 2018.

Setelah lulus SMK, Nuraini hendak lanjut ke perguruan tinggi. Keinginan Nuraini itu nyaris terkubur mengingat profesi Ibunya yang hanya sebagai pembersih lajan.

“Saya sadar ekonomi keluarga saya tidak akan sanggup mebiayayi saya. Tapi dengan berat hati saya bilang pada ibu dan kakak saya bahwa saya ingin kuliah walaupun tidak sampai ke luar kota,”tuturnya.

Keinginan Nuraini dituruti sang ibu dan kakaknya dengan syarat: kuliah baik-baik sampai selesai.

“Iya, boleh daftar kuliah, asal kuliah baik-baik, kasiang mama ini cuma karja sapu jalan, kita ini tidak banyak uang,”pesan Ibu pada Nuraini.

Kendati sudah kuliah, Nuraini harus membagi waktunya urusan kampus dan pekerjaan ibunya. Di Waktu senggang, Nuraini kerap membantu pekerjaan ibunya memberisihkan jalan di kawasan kantor Bupati di Pohea.

“Melihat kondisi ibu saya yang makin hari makin tua, saya memutuskan untuk sebisa mungkin, tiap harinya meluangkan waktu untuk membantu ibu saya membersihkan halaman tempat ibu bekerja,”kisahnya.

Hari-hari sulit tampaknya belum berakhir. Himpitan ekonomi kembali dialami dipenghujung masa kuliah. Nuraini tak bisa mendaftar sebagai peserta PPL tahun 2021 dan KKLI tahun 2022 lantaran keterbatasan biaya.

“Namun itulah hidup, apapun kondisinya kita harus tetap berusaha dan berdoa, alhamdulillah Tuhan memberikan kemudahan dan saya bisa melalui itu semua,”paparnya.

Selama kurang lebih empat tahun bergelut di dunia kampus, Nuraini akhirnya bisa wisuda dengan prestasi yang membanggakan.

“Kalau ada rejeki saya ingni melanjutkan kuliah lagi, tapi kalau belum ada, ya saya harus mencari kerja untuk sedikit meringankan tanggung jawab ibu,”imbuhnya.

Nuraini berpesan kepada para generasi muda untuk tetap memiliki prisip dalam hidup. Dengan begitu pasti bisa lalui semua rintangan.

“Apapun yang kita alami hari ini, tetaplah melangkah dan jangan pernah menyerah, tetaplah rendah hati, hormati orang tua, karena tidak ada proses yang menghianati hasilnya,”pungkasnya. (mg).

Karena Ini, Perwakilan Kopertais Capek Hadiri Wisuda STAI Babussalam Sula

ModeratorSua.com, Sanana – Perwakilan Kopertais Wilayah VIII, merasa capek hadiri wisuda di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara, karena hal ini.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kopertais Wilayah VIII Sulawesi, Maluku dan Papua, Dr. M. Nur Taufiq, ketika memberi sambutan saat menghadiri wisuda angkatan ke IX STAI Babussalam Sula Maluku Utara. Selasa, (24/01/2023).

Dalam sambutan singkatnya, M. Nur Taufiq manyampaikan. Paling sedikit, dia telah menghadiri wisuda di STAI Babussalam Sula sebanyak 3 kali.

“Saya tidak banyak-banyak, tapi sudah tiga kali datang mewakili Kopertais Wilayah VIII untuk wisuda mahasiswa STAI Babussalam Sula, dan sebenarnya saya sudah capek,” keluhnya.

Ungkapan capek dari sekretaris kopertais wilayah VIII itu, disampaikan untuk memotivasi petinggi STAI Babussalam Sula dan Pemerintah Daerah Kepulauan Sula, agar berkolaborasi untuk meningkatan status sekolah tinggi berubah menjadi Institut.

Menanggapi hal itu, Ketua STAI Babussalam Sula, Sahrul Takim ketika diwawancarai ModeratorSua.com, menyampaikan. Pihaknya terkendala syarat sumberdaya manusia.

“Untuk perubahan status STAI ke Institut, kita membutuhkan 4 doktor dan penambahan 3 program studi. Untuk program studi kita sedang usulkan,” tegas Sahrul.

Ketua STAI yang juga mantan Ketua Umum HMI Cabang Sanana itu, menjelaskan. Sebanyak dua sumberdaya manusia di STAI saat ini tengah mengikuti program doktoral.

“Kita belum punya doktor, yang ada ini pun doktor pinjam pakai dari kampus lain. Sementara sumberdaya kita yang Ikut program doktor ada dua orang,” tutupnya (Jali)

BPK Temukan Kejanggalan Pembayaran Gaji ASN di Sula

MODERATORSUA.COM, SANANA – Ini menjadi catatan bagi pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul).

Bagaimana tidak, terjadi kesalahan pembayaran gaji di tiga Instansi di Kepsul. Hal tersebut disebabkan karena belum ada pemutahiran data pegawai.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Maluku Utara mencatat, ada tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah memasuki batas masa pensiun, namun masih dicairkan gajinya.

Ke tiga orang itu, tersebar di RSUD Sanana inisial SM, MU, dan HP di Dinas Pendidikan Kepulauan Sula.

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, tercatat SM terhitung pensiun mulai tanggal 1 Februari 2021, namun masih menerima pembayaran gaji bulan Februari dan Maret 2021 sebesar Rp 10.924.000,00 yang tidak tercatat dalam SKPP.

Sedangkan MU, terhitung pensiun mulai tanggal 1 Desember 2021, namun masih menerima pembayaran gaji pada bulan Desember 2021 sebesar Rp5.865.700,00.

Terakhir HP, terhitung pensiun mulai tanggal 1 Juli 2021, namun masih menerima pembayaran gaji pada bulan September dan Oktober 2021 sebesar Rp 10.815.000,00.

Selain di RSUD dan Dinas Pendidikan, ditemukan juga seorang ASN di Dinas Pertanian inisial SA yang terima gaji, padahal yang bersangkutan tercatat tidak berkantor kurang lebih satu tahun, yakni sejak tahun 2019 sampai Desember 2021. Namun, dari hasil pemeriksaan BPK, ditemukan ada pencairan gaji pegawai tersebut pada bulan September-Desember 2021 sebesar Rp 13.087.200,00.

Praktis, hal itu tidak sesuai dengan Pasal 4 huruf f, Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Secara total, nilai pencairan gaji terhadap empat ASN tersebut kurang lebih Rp 40 juta lebih.

BPK menyebutkan, masalah itu disebabkan karena Direktur RSUD dan Kepala Dinas Pendidikan belum memutakhirkan data pegawai secara tepat waktu.

“Bendahara gaji OPD kurang cermat melakukan verifikasi daftar pembayaran gaji OPD dengan data pegawai yang sesuai dan Dinas Pertanian kurang optimal dalam melakukan pengawasan pengelolaan pegawai,”catatan LHP BPK RI Maluku Utara tahun anggaran 2021.

Sementara itu, Pemda Sula melalui Direktur RSUD Sanana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pertanian menyatakan akan melakukan perbaikan atas masalah tersebut. (gun).

Dorong Pemerataan Jaringan Listrik di Sula, DPRD Rapat Bersama PLN Wilayah Maluku-Malut

MODERATORSUA.COM, SANANA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) terus mendorong pemerataan jaringan listrik secara menyeluruh.

Karena itu, Komisi III DPRD Sula gandeng Komisi I dan II menggelar rapat bersama pihak PLN Wilayah Maluku-Maluku Utara (Malut), guna membahas kesulitan jaringan listrik di Sula.

Rapat berlangsung di Kantor PLN Wilayah Maluku Utara, di Ambon. Rabu (18/01/23).

Ketua Komisi III DPRD Sula, M Nasir Sangaji menyampaikan, hasil rapat tersebut pihak PLN siap lakukan pemerataan penjaringan listrik sampai ke pelosok desa, dengan catatan akses jalan yang layak.

“Setelah akses jalan terpenuhi, maka jaringan listrik akan masuk pada semua pelosok di Kepulauan Sula. Karena perencanaan PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara akan melakukan program 1 titik pembangkit saja,”kata Nasir, Kamis (19/01/23).

Sebagai contoh, di Pulau Mangoli akan satu titik saja seperti di Desa Dofa atau Desa Mangoli.
“Sehingga mesin yang tersisa akan di fokuskan pada PLTD , contohnya di Desa Pastabulu dan Desa Pas Ipa,”jelas Nasir.

Diketahui, di Pulau Sulabesi (Sanana) saat ini hanya satu titik pembangkit listrik di kompleks Waikalopa Desa Fukweu.

Dengan demikian, kata Natsir, berdasarkan data dari PLN Wilayah, tidak ada alasan kekurangan daya bagi PLN Sanana yang melayani di pulau Sulabesi, PLN Dofa dan Mangoli yang melayani di Pulau Mangoli.

“Karena sudah Cukup maksimal, dan terpenuhi, termasuk cadangan daya,”turur Nasir.

Baca: Patung Moh Hatta di Taman Mangon Jadi Ikon Daerah

Politisi Partai gerindra ini berujar, pihaknya juga memintah ke Manajer PLN Wilayah Maluku Utara, bahwa kebiasaan mati lampu pada waktu ba’da Magrib segera dievaluasi.

“Apalagi ini sudah mau masuk bulan Ramadhan. Dan telah disetujui sebagai bahan pertimbangan evaluasi, terkecuali saat-saat pembersihan jaringan. Kalau soal daya tidak ada masalah lagi,”ujarnya.

Nasir bilang, satu tahun lalu pihaknya sudah berkordinasi dengan PLN wilayah Maluku dan PLN Maluku Utara terkait bantuan mesin PLN.

“Dan Alhamdulillah, Kepulauan Sula telah terbantukan 2 Mesin di Sulabesi dan 1 Mesin di PLN Mangoli. Maka untuk kapasitas, cukup melayani pelanggan, malah melebihi kapasitas,”Jabar Efen, sapaan akrab Natsir.

Lanjut Natsir, saat ini Komisi III DPRD fokus mendorong jaringan listrik untuk segera masuk ke pelosok-pelosok desa.

“PLN wilayah hanya minta akses jalan saja, jadi ini menjadi tanggung jawab kita, agar akses jalan selesai sehingga listrik juga tuntas,”pungkasnya. (gun).

Silang Pendapat Dinkes Sula dan Perusahan Soal Proyek Rumdis PKM Falabisahaya

MODERATORSUA.COM, SANANA – Masalah Proyek pembangunan Rumah Dinas (Rumdis) Puskesmas (PKM) Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) hanya keterlambatan input dari Dinas Kesehatan Sula. Hal ini disampaikan, Kuasa Direktur CV Duta Sarana, Sukiman.

Dikatakan, setelah pihaknya masukkan progres pekerjaan, hanya saja pihak Dinas Kesehatan terlambat input ke aplikasi Omspan.

“Kita masukkan progres pekerjaan. Tapi memang terlambat input ke Omspan,”Sukiman Selasa (17/01/23).

Sukiman bilang, pihaknya juga ingin agar proyek tersebut tuntas dikerjakan, hanya terkendala anggaran.

“Kalau anggarannya ada tentu kita lanjut kerja. Tapi ini anggarannya sudah tidak bisa lagi ciarkan. Kalau bisa terinput di Omspan, maka kita bisa adendum waktu kerja,”jelasnya.

Bahkan, kata Sukiman, kendati realisasi anggaran baru 30 Persen, tapi progres pekerjaan di palangan 32,49 persen.

Lanjutnya, progres pekerjaan 32,49 persen tersebut belum terhitung dengan timbunan (CCO) di lokasi atau areal di atas bangunan.

“Jadi itu hanya masalah keterlambatan input progres pekerjaan ke Omspan saja,”ujarnya.

Baca: Proyek Ratusan Juta di Falabisahaya Jadi Temuan BPK

Selain itu, Sukiman juga menanggapi terkait kesalahan cepat papan informasi tertulis nomenklatur jenis kerjaan.

“Itu hanya salah cepak. Bukan Rehabilitasi, tapi bangun baru,”ungkapnya.

Berbeda dengan Sukiman, Kepala Dinas Kesehatan Sula, Suryati Abdullah menyampaikan, pihaknya terpaksa tidak menindaklanjuti pencairan 70 persen, lantaran presentase progres pekerjaan pertama hanya capai 16 persen.

“Presentase progres perkejaan pertama itu hanya 16 persen. Waktu juga sudah mepet, tidak memungkinkan pekerjaan terselesaikan 70 persen. Sehingga tidak bisa dicairkan,”jelasnya, Rabu (18/01/23).

Sementara terkait kelebihan volume pekerjaan, Suryati menegaskan akan jadi tanggunngan Dinas.

“Soal kelebihan pekerjaan proyek, kita Dinas akan tetap bertangggunng jawab,”ujarnya.

Sekedar diketahui, nilai proyek tersebut sebasar Rp 615.400.000,00, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2021. (gun).

Proyek Ratusan Juta di Falabisahaya Jadi Temuan BPK

MODERATORSUA.COM, SANANA – Proyek pembangunan Rumah Dinas (Rumdis) Puskesmas Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) terbengkalai.

Proyek ratusan juta yang dikerjakan CV DS pada tahun 2021 itu, kini menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Provinsi Maluku Utara (Malut).

Tercatat, nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp 615.400.000,00, dengan masa kerja selama 180 hari kalender, mulai dari tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan 10 Desember 2021. Sedangkan Pembayaran uang muka telah direalisasikan 30 persen.

Pemeriksaan fisik pekerjaan dilakukan bersama rekanan pelaksana, PPK dan Inspektorat pada tanggal 11 Februari 2022 di Kecamatan Mangoli Utara.

Baca Juga: Pastikan Uang Muka 2 Proyek Gagal di Mangoli Dikembalikan

Hasil pemeriksaan BPK, proyek itu sampai selesainya masa kontrak, progres fisik hanya mencapai 32,49 persen alias tidak terselesaikan.

“Di lapangan tidak terdapat aktivitas kegiatan. Progres pekerjaan yang terpasang di lapangan sebesar Rp 199.973.398,73 atau 32,49% dari nilai kontrak,”Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kepualan Sula tahun 2021.

Sementara, kontraktor proyek tersebut, Nurullah Umagapi dikonfirmasi Moderatorsua.com namun enggan memberi tanggapan terkait masalah tersebut.

Nurullah berkilah bahwa Direkturnya yang akan menanggapi masalah tersebut.

“Iya, nanti Derktur sudah yang berikan tanggapan. Saya kurang sehat,”pungkasnya.

Hingga berita ini ditayang, namun Dikrektur yang dimaksud belum bisa dikonfirmasi. (gun).

Berpidato Pada Jalan Sehat Kerukunan, Ini Harapan Pendeta Robert

ModeratorSua.com, Sanana – Rohaniwan Kabupaten Kepulauan Sula, mengapresiasi jalan sehat yang diselenggarakan Kantor Kementerian Agama Sula, dengan memberi pesan-pesan perdamaian.

Hadir sebagai perwakilan dari umat Kristiani, pada kegiatan Jalan Sehat Kerukunan Kemenag Sula.

Pendeta Robert Salipaya berharap persatuan umat terus terjalin dengan baik.

Robert yang juga anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini, menurutkan. Harmonisasi antar umat beragama menjadi tanggungjawab semua kalangan.

“sebagai rohaniwan, kami menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan Kemenag Sula, haparan saya kerukunan umat di Sula tetap terjaga dan terus ditingkatkan sehingga muncul harmonisasi yang indah,”harap Pendeta Robert ketika diwawancarai ModeratorSua.com Sabtu, (14/01/23)

Dia bilang, kebersamaan yang sudah terjalin dengan baik saat ini, agar tidak terhenti hingga masa-masa akan datang.

“harapan kami, kebersamaan hari ini tidak hanya berhenti sampai disini, tetapi terus berkelanjutan, itu menjadi tanggungjawab kita bersama,”harapnya

Robert menambahkan. “Serta mempererat tali silaturahmi antar umat beragama, inter umat beragama, dan seluruh komponen masyarakat,’’tutupnya.

Penulis: Gajali Fataruba | Editor: Gun

Wahana Mewarnai, Mengasah Bakat Menggambar Anak di Sula

MODERATORSUA.COM, SANANA – Sebagai penjual, Haris tidak hanya mencari laba dari jualannya. Namun tanpa disadari, Haris juga turut bantu tumbuhkebangkan bakat menggambar anak usia dini, di Kabupaten Kepualauan Sula (Kepsul).

Haris mulai kepakkan sayap usahannya dibidang menggambar, setelah sebelumnya hanya menjajal mainan balon anak-anak dan hewan, di oprit Jembatan Wai Belanda di desa Fagudu Kecamatan Sanana.

Ide Haris menyiapkan wahana menggambar anak itu, diserap dari tanah Jawa. Baru dua bulan terakhir, usahanya digeluti.

“Saya sempat lihat di Jawa ada model usaha ini. Dan saya coba bikin di sini (Sanana),”kata Haris yang ditemui Moderatorsua.com di lokasi kerjanya Jumat (13/01/23).

Pria asal Solo, Jawa Tengah itu tak menyangka, jika usaha barunya itu ada peminatnya.

“Tapi namanya juga usaha. Kita coba-coba dulu,”tuturnya.

Setiap malam, Haris membuka wahana menggambar itu di sudut kanan Taman Wan Sosa, Desa Fagudu.

“Tiap malam dibuka. Kecuali kalau hujan, memang tidak di buka,”ucapnya.

Ada dua model bahan untuk menggambar, dengan harga yang berbeda pula. Untuk gambar berbahan gabus, dijual dengan harga Rp 25 ribu per satu gambar. Sedangkan yang berbahan kertas Rp 35 ribu.

Dua jenis bahan menggambar itu, sudah terlukis aneka gambar karton. Anak-anak hanya mewarnai mengikuti gambar yang ada. Setelah diwarnai dan dibayar, gambar bisa dibawa pulang.

Haris bilang, banyaknya peminat sangat tergantung. Untuk malam-malam biasa, paling sedikit 10 sampai 20 anak-anak yang datang menggambar.

“Paling banyak itu kalau ada acara-acara besar. Misalnya tahun baru. Itu sampai 50 orang anak yang datang menggambar,”ungkapnya.

Kendati masih jomblo, Haris berharap anak-anak usia dini di Sula, bisa mengembangkan bakat menggambar melalui wahana yang disediakannya.

“Memang setiap penjual tetap cari untung. Tetapi, saya berharap dengan adanya media menggambar ini, bisa mengembangkan potensi dan bakat menggambar adik-adik kita dan anak-anak kita di Sula,”ujarnya.

Masni, salah seorang pelanggan mengaku bersyukur dengan adanya wahana tersebut. Sebab menurutnya, media mewarnai gambar yang sediakan Haris, tidak sekedar untuk menghibur anak, melainkan juga mengasa potensi menggambar anak.

“Tentunya ini sangat membantu kita sebagai ibu. Karena wahana ini selain sebagai media hiburan, juga media belajar dan mengasa bakat anak,”pungkasnya.

Penulis: Gunawan Tidore

Benarkah Nakes Honorer Daerah diberhentikan?

ModeratorSua.com, Sanana – Cek fakta terkait terbitnya kebijakan dirumahkan ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes), Honorer Daerah (Honda), oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula.

Apakah tenaga honorer diberhentikan tanpa alasan, ataukah berakhir masa kerja.

Diketaui saat ini, sebanyak 445 Honorer Daerah (Honda) telah diberhentikan. Lantas, apa alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan kebijakan tersebut?

Dari 445 Honorer Daerah (Honda) yang dirumahkan, sebanyak 60 orang bekerja di Dinas Kesehatan. Sementara 380 lainnya, tersebar di 13 Puskesmas di Kepulauan Sula.

Sejak beredarnya kebijakan tersebut, saat ini telah ramai diperbincangkan. Bahkan, ada yang menyebut tak adil jika tenaga honorter diberhentikan.

Fakta Honorer tak lagi dikerjakan dilingkungan Dinas Kesehatan.

  • Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK), Nomor 837/004.a/Dinkes-KS/1/2023. Tertanggal 4 januari 2023.
  • Dijelaskan dalam Surat Keputusan tersebut, 445 Tenaga Kesehatan (Nakes) dirumahkan, karena telah berakhir masa kerjanya, yang terhitung sejak 31 Desember 2022 lalu.
  • Setiap tenaga honorer menandatangani surat perjanjian kontrak kerja, sesuai dengan regulasi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
  • Kebijakan ini mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas kesehatan. Nomor 868/484.a/DINKES-KS/VI/2022. Tentang pengangkatan pegawai tidak tetap, di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula, pasal 7, ayat 1 poin B
Dokumen kesepakatan kerja tenaga honorer di lingkungan Dinas Kesehatan Kepulauan Sula.

Sumber: Kepala Dinas Kesehatan, Suriyati Abdullah.

Penulis: Gajali Fataruba | Editor: Gun

PT. Sempoerna Kayoe Diminta Kendaraan Oprasional Gunakan Nomor Polisi DG

MODERATORSUA.COM, SANANA – Salah satu poin kesepakatan dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dengan pihak Perusahan PT. Mangoli Timber Prosedur dan PT. Sampoerna Kayoe yakni partisipasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Komisi II DPRD Sula, Ramli Sade kepada Moderatorsua.com menyampaikan, bentuk partisipasi yaitu pihak perusahaan harus menggunakan plat nomor DG untuk kendaraan oprasionalnya.

“Iya, dalam RDP itu kita usulkan dan sepakati pihak perusahan terkait peningkatan PAD. Bentuk partisipasinya adalah kendaraan oprasional perusahan harus menggunakan plat nomor DG,”katanya, Rabu (11/01/23).

Sebab menurut politisi Partai Berkarya ini, jika kendaraan oprasional perusahan menggunakan plat nomor DG maka pajaknya akan masuk ke daerah.

“Praktis PAD kita akan bertambah. Dan itu disepakati pihak perusahan saat RDP,”tutur Ramli.

Untuk itu, Ramli ingatkan agar pihak perusahan segera menindaklanjuti kesepakatan sersebut.

“Karena sudah disepakati, maka saya ingatkan kembali agar pihak perusahan segera tindaklanjuti,”ujarnya. (gun).