Disdukcapil Sula Buka Layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

MODERATORSUA.COM, SANANA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, segera membuka program layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Bambang Fataruba Kepala Disdukcapil dikonfirmasi menjelaskan, program nasional ini dengan dasar hukum Permendagri 72 tahun 2022 tentang Penyelenggaran IKD

“Penggunaan dan fungsinya sama dengan KTP fisik dan bukan pengganti KTP fisik. Jadi KTP fisik tetap ada namun untuk mempermudah layanan disediakan KTP dan KK digital,” katanya, Kamis (09/03/23).

Bambang menuturkan, Identitas Kependudukan Digital ini terkoneksi dengan lembaga lain yang menggunakan NIK seperti BPJS, NPWP, Kartu Vaksin, Data Kementerian Sosial dan lainnya juga akan muncul di aplikasi IKD.

“Pengaktifan IKD bisa di Kantor Disdukcapil Sula dan Kantor Camat Maupun Kantor Desa Se-Kabupaten Kepulauan Sula. Itupun kalau sudah ada pegawai Disdukcapil di wilayah tersebut,” jelas Bambang.

Disebutkan, syarat untuk aktivasi IKD adalah memiliki HP berbasis Android, Email aktif, KTP Elektronik.

“Dan yang bersangkutan harus datang langsung untuk mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital karena tidak bisa diwakili. Untuk pengguna Iphone atau ios belum tersedia namun masih berproses, semoga dalam waktu dekat bisa mendowload di ApsStore,” tuturnya.

Pihaknya akan terus melakukan sosialisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital kepada Pegawai swasta, Para ASN dan Masyarakat Kepulauan Sula terkait penggunaan IKD ini. (Irlo)

SMK se-Maluku Utara Bakal Miliki Laboratorium Pendidikan Terpadu

MODERATORSUA.COM, SOFIFI – Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba (AGK) akan membangun Laboratorium Pendidikan Terpadu (LPT).

Rencana membangun LPT disampaikan langsung Gubernur kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim di lantai III gedung Kemendikbudristek, Jakarta, Selasa (14/02/23).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur AGK menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Malut pada tahun 2023 akan membangun LPT. Langkah Pemprov itu sebagai jawaban atas masalah pengelolaan SMK di Malut saat ini.

Orang nomor satu di Malut ini bilang, ada dua titik LPT yang rencananya dibangun yakni di Desa Wairoro, Halmahera Tengah dan di Kayasa, Kota Tidore Kepulauan.

“Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui APBD tahun 2023 akan membanguan laboratorium pendidikan terpadu di Dua wilayah yakni di desa Wairoro Kabupaten Halmahera Tengah dan di desa Kayasa, Kota Tidore Kepulauan,”katanya.

Tak hanya itu, Gubernur dua periode ini juga meminta saran dan dukungan mendikbud terkait peraturan Menpan, terkait guru PNS yang bertugas di sekolah negeri agar tidak dialihkan sepenuhnya.

“Sehingga ada keseimbangan. Mengingat sekolah swasta juga membutuhkan tenaga guru PNS sebagai penguatan sumber daya manusia guru apalagi telah melalui pengabdian yang lama di sekolah tersebut,”pintanya.

Baca juga: Sampah di Pasar Sanana Menumpuk, Ini Alasan DLH Sula

Langkah Pemprov Malut membangun LPT ini mendapat apresiasi hangat dari Mindikbud, Madiem Amwar Makarim.

Ikut mendampingi menteri pendidikan dan kebudayaan, sejken kemendikbud Sekretaris Jenderal. Ir. Suharti, M.A., Ph.D. dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Dr. Iwan Syahril, Ph.D. Sedangkan Gubernur Maluku Utara didampingi Sekretaris Dikbud Malut Fahmi Alhabsi. (gun)

Dibalik Perbedaan Data Pangkalan Minyak Tanah di Sula

MODERATORSUA.COM, SANANA – Perbedaan data jumlah pangkalan minyak tanah, antara Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah (Koperindag dan UKM) dan pihak PT. Sanana Lestari masih menjadi tanda tanya bagi publik di Kabupaten Kepulauan Sula.

Bagaimana tidak, pihak PT. Sanana Lestari mengklaim ada 101 pangkalan, sedangkan dari Koperindag dan UKM bersikukuh hanya 98 pangkalan.

Sementara itu, dari jumlah pangkalan yang berbeda, namun kuota minyak per bulan tetap 460 ton.

Publik menduga ada ‘permainan gelap’ dibalik selisih tiga pangkalan tersebut.

Praktisi Hukum, Zulfitrah Hasim menduga ada yang tidak beres dari sistem distribusi minyak tanah.

“Jumlah pangkalan berbeda namun kuotanya sama yakni 460 ton. Artinya ada dugaan permainan di balik sistem distribusi minyak tanah,”kata Zulfitrah, Sabtu (04/02/23).

Masalah minyak tanah di Sula, menjadi tanggungjawab bersama. Karena itu harus diusut hingga ditemukan dalang di balik masalah ini.

Baca juga: Ada Peristiwa Hukum-Dibalik Kemelu Minyak Tanah di Sula

“Subsidi minyak tanah ini untuk masyarakat, karena itu sama-sama kita harus kawal hingga terbongkar apa dibalik tidak beres ini,”imbuhnya.

Dugaan tersebut diperkuat dengan beberapa temuan lapangan Kadis Koperindag dan UKM Sula, Jena Tidore melalui tim satgas.

Jena mengungkapkan, ada tiga pangkalan baru dari pihak PT. Sanana Lestari yang dibangun diam-diam, alias tanpa sepengetahuan Koperindag.

“Ada tiga pangkalan yang dibangun baru tanpa sepengetahuan kami (Koperindag). Dan ketika saya diminta tanda tangan (tambahan pangkalan) untuk dikirim ke Pertamina, saya tidak mau,”ungkapnya belum lama ini.

Jena bilang, data 98 pangkalan minyak tanah, sudah sesuai dengan ketetapan BPH Migas 460 ton minyak yang disuplai habis ke pangkalan.

“Kouta 460 ton minyak per bulan itu terbagi habis ke 98 pangkalan. Itu data kami, dan itu akurat,”ucapnya.

Bahkan, kata Jena, banyak ditemukan di lapangan dimana kuota minyak melebihi jumlah KK (Kepala Keluarga).

“Banyak ditemukan. Misalnya, kuota 5 ton minyak yang tersalur di pangkalan, tapi yang terjual ke konsumen akhir atau KK hanya 3 ton,”tuturnya.

Jena blak-blakan, ada dugaan main curang atas kelebihan minyak tanah di tingkat pangkalan.

“Kelebihan ini yang biasa dijual di atas harga. Ini banyak kedapatan. Ini kita mau evaluasi,”bebernya.

Hanya saja Jena belum tahu pasti, kelebihan minyak akan dijual ke mana.

Jena juga membantah, Pangkalan Hikmah di Desa Pastina Kecamatan Sanana yang dikalim PT. Sanana Lestari, masuk dalam 101 pangkalan.

Menurutnya, pangkalan tersebut masuk dalam data 98 pangkalan.

“Di Pastina itu masuk dalam data 98 pangkalan yang kami kantongi,”cecarnya.

Masalah serupa juga ditemukan di pangkalan Fitriansyah di Desa Falahu Kecamatan Sanana. Pangkalan milik mantan Manajer PT. Sanana Lestari, Yusuf Buamona itu menaungi tiga pangkalan lainnya yang tidak terdaftar di Koperindag.

“Tiga pangkalan itu tidak terdaftar. Memang awal terdaftar, kemudian mereka hapus. Contoh, dia beli pangkalan di Mangoli. Karena kapasitas dibeli, maka pangkalan itu melekat di pangkalan Fitriansyah. Satu pangkalan ini, kouta minyaknya 15 ton,”pungkasnya.

Masalah lainnya ditemukan di Pangkalan Nurmaida di Desa Mangega Kecamatan Sanana Utara. Pangkalan tersebut terpaksa dipindahkan ke Baleha, Kecamatan Sulabesi Timur. Lantaran data konsumen yang diambil sebagai syarat izin pendirian, menggunakan KK warga Desa Baleha.

“Karena datanya dari KK warga Baleha, sehingga harus dipindahkan ke sana (Baleha),”jabarnya.

Sementara itu, Sofyan Anwar, Manager PT Sanana Lestari dikonfirmasi Moderatorsua.com mempertanyakan SOP (Prosedur Operasi Standar) pembukaan pangkalan minyak tanah.

“SOP Pembukaan pangkalan seperti apa sebenarnya, coba konfirmasi ke dinas,”ujarnya.

Sofyan menegaskan, jika Dinas Koperindag tidak mengakui tiga pangkalan tersebut, bulan depan akan ditutup.

“Kalau dinas tidak mengakui pangkalan tersebut, bulan depan saya tutup. tidak ada masalah,”pungkasnya. (gun).

Empat Langkah BNN Malut Wujudkan Sula ‘Bersinar’

MODERATORSUA.COM, SANANA – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara (Malut), menggelar sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Kamis (02/02/23).

Giat yang berlangsung di Istana itu, dipimpin langsung oleh Kepala BNN Malut, Brigjen (Pol) Agus Rohman.

Kepada awak Media, Agus menyampaikan, giat tersebut bertujuan untuk ciptakan daya tangkal yang kuat di tingkat masyakarat.

“Tujuan dari kegiatan ini untuk menciptakan Sula lebih Bersinar (Bersih Dari Narkoba),”katanya usia giat.

Ada empat langkah BNN mewujudkan Sula ‘Bersinar’. Pertama, upaya pencegahan atau pendekatan secara lunak, kedua upaya pemberantasan yaitu melalui penyelidikan dan menyidikan, upaya rehabilitasi dan upaya pasca rehabilitasi.

“Pasca rehabilitasi ini berupa kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada eks napi Narkoba sehingga punya keterampilan agar bisa berkerja,”tuturnya.

Jenderal bintang satu ini menyatakan, Sula mendapat kiriman barang haram itu dari beberapa daerah, diantaranya: Ambon Maluku, Luwuk Sulawesi Tengah, Medan Sumatra Utara, serta Makassar dan Manado.

“Ini semua sudah kita deteksi, dan sudah kita lakukan upaya-upaya persuasif maupun upaya-upaya hukum secara tegas,”ungkap Agus sembari mengatakan dari 10 Kabupaten Kota di Malut, kasus narkotika terbanyak di Kota Ternate.

Lanjut Agus, pihaknya berencana mambangun kantor BNN di Kepsul. Karena itu, diharapkan Pemda Sula bisa menyiapkan lahannya.

“Nanti kita akan layangkan permohonannya terlebih dahulu kepada Bupati untuk mendapatkan hibah tanah,”ujarnya.

Pemda Sula menyambut baik rencana dari Kepala BNN tersebut. Karena itu Pemda akan berusaha siapkan lahan untuk pembangunannya.

“Karena ini untuk keselamatan generasi kita. Nanti saya laporkan kepada ibu Bupati dan saya pastikan ibu Bupati merespon ini dengan baik,”tutur Wakil Bupati, M Saleh Marasabessy.

Di tempat yang sama, Kapolres Kepulauan Sula, AKBP Cahyo Widyatmoko membeberkan kasus narkoba yang ditangani. Di tahun 2022, ada tiga kasus narkoba yang ditangani Polres Sula.

“Masing-masing sudah ada yang tahap penyidikan dan ada yang sudah ditahan di Lapas. Mereka ada yang warga biasa juga ada residivis,”bebernya.

Cahyo menegaskan, pihaknya tidak akan beri ampun terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

“Kami dari Polres Sula tetap konsisten dan komitmen, terkait dengan pemberantasan narkoba. Dan itu kami tidak main-main dengan penyalahgunaan narkoba,”pungkasnya.

Amatan Moderatorsua.com, kegiatan sosialisasi BNN Malut itu, dirangkaikan dengan tes urine. Sejumlah pejabat dan Wartawan ikut tes urine, termasuk Wakil Bupati Sula. (gun).

Rumah Sakit Terakhir Untuk Wan Manis

MODERATORSUA, JAKARTA – Dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanana, Kepulauan Sula, dirujuk ke RSUD Chasan Boesoirie Ternate, ini rumah sakit terakhir untuk upaya kembalikan penglihatan korban kembang api Tahun baru 2023.

Wan Manis, nama akrab dari Ridwan Buamona. Petugas Satpol-PP asal Desa Fagudu, Kabupaten Kepulauan Sula.

Letusan petasan raksasa menganai kedua mata Wan Manis, pada perayaan tahun baru 2023 di Istana Dearah Kepulauan Sula, 4 minggu lalu.

Didampingi Kepala Dinas BPBD, Buhari Buamona, Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus. Berharap, Wan Manis bisa melihat lagi.

“Saya diberi tugas oleh Ibu Bupati untuk dampangi Wan (Korban) berobat. Ibu bilang, usahakan sampai matanya sembuh, biar bisa lihat anak dan istrinya lagi,” pesan Bupati Sula pada bawahannya itu.

Menurut Haji Buhari, peluang untuk Ridwan bisa melihat lagi sangat kecil, hal ini karena saraf bagian dalam kedua matanya ikut terbakar.

“Waktu di RS Gatot Subroto juga operasi matanya, setelah itu setiap tiga hari ke poli mata untuk kontrol tapi belum ada perubahan. kata dokter, saraf matanya sudah hangus semua,” ujar Buhari, mengutip keterangan dokter RS Gatot Subroto.

Namun tambah Buhari, Pemerintah Daerah Sula tetap berupaya untuk mengembalikan penglihatan Ridwan Buamona.

“Saya minta rujukan dari RS Subroto, untuk berobat ke rumah sakit spesialis mata JEC di Menteng, saat ini kita mau bertemu dokter ahli,” tegas Buhari saat menghubungi ModeratorSua.com, Selasa (31/01/23).

Menurutnya, Rumah Sakit JEC adalah tempat terakhir untuk pengobatan Wan Manis, karena tak ada tak ada lagi rumah sakit khusus mata di Indonesia selain JEC.

“Ini pengobatan terakhir, karena tidak ada rumah sakit lain lagi selain ini, seandainya bisa donor mata, maka kita akan lakukan. nanti liat hasilnya karena ini kita mau bertemu dokter,” jelasnya

Sampai berita ini dipublish Kepala BPBD Kepulauan Sula, Buhari Buamona masih mendampingi Wan Manis dan istrinya di Rumah Sakit Mata JEC. (jali)

Motoris di Sula Siap-siap Ganti Onderdil Mesin, Jika Perpres 191 Diterapkan Pemda

MODERATORSUA.COM, SANANA – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) belum terapkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Buktinya masih banyak para motoris yang menggunakan bahan BBM jenis minyak tanah (Mita), untuk kebutuhan transportasi laut.

Dalam ketentuan Perpres 191 ini, secara tegas hanya mengakomodir tiga kelompok pengguna Mita, yakni konsumsi rumah tangga, pelaku usaha kecil menangah (UKM) dan perikanan. Artinya, para motoris tidak diakomudir dalam Perpres 191 tahun 2014 ini.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah (Koperindag dan UKM) Kepulauan Sula, Jena Tidore menyampaikan, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, untuk mencari formula sebelum diterapkan Perpres tersebut.

Jena bilang, opsi sementara yang direncanakan adalah memberikan waktu ke motoris untuk menggantikan onderdil mesin, agar tidak lagi menggunakan Mita.

“Itu opsi sementara. Nanti akan kita diskusikan bersama dengan pihak Keposilan, Dinas Perhubungan dan pihak Pertamina serta satgas, “katanya, Jumat (27/01/23).

Informasi yang himpun Moderatorsua.com, sekitar 120 ton Mita yang terpakai para motoris dalam satu bulan.

Di lain tempat, Manajer PT. Sanana Lestari, Sofyan Anwar menyatakan, motoris yang menggunakan BBM jenis Mita untuk transportasi laut, sangat berdampak terhadap konsumsi rumah tangga.

“Contohnya, 25 liter minyak tanah dipakai masak sebulan untuk satu kepala keluarga, tapi motoris hanya sehari. Artinya, motoris berpotensi merusak konsumsi rumah tangga selama sebulan,”ucap Sofyan sembari mengatakan Kuota Mita untuk PT. Sanana Lestari sekitar 460 ton per bulan.

Karena itu, Sofyan menawarkan, agar motoris mengganti alat mesin yang menggunakan BBM jenis Pertalite atau Pertamax.

“Pemda bisa cari jalannya. Ganti mesinnya. Pemda bisa subsidi. Jangan pakai minyak tanah,”pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sula, Chairullah Mahdi dikonfirmasi terkait kepastian jumlah dan kebutuhan Mita untuk motoris, namun tidak direspon. (gun).

Wakil Bupati Sula Pimpin Upacara HAB Kementerian Agama

ModeratorSua.Com, Sanana – Wakil Bupati Kepulauan Sula, memimpin upacara peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama RI ke – 77 tahun, yang berlangsung di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula.

Hari Amal Bhakti (HAB) tahun ini, mengusung tema “Kerukunan Umat Untuk Indonesia Hebat”  Kegiatan berlangsung khidmat hingga selesai tanpa suatu kendala apapun.

Tutur hadir dalam kegiatan tahunan Kementerian Agama pagi tadi diantaranya: H. Saleh Marasabessy (Wakil Bupati), mewakili Dandim 1510 Sula, Kapten Inf. Awad M (Danramil), mewakili Kapolres Sula, Akp. Mohtar Saniapon, (Kabag Sumda).

Melalui pidato Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas. Orang nomor dua di Kepulauan Sula ini, mengajak semua pegawai di Kontor Kementerian Agama untuk mengenal lebih dalam mengapa Kemenag didirikan.

“Pada peringatan HAB ke 77 tahun ini, saya mengajak kepada semua ASN Kementerian Agama untuk memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat,” ajak Haji Saleh megutip sambutan Menteri Agama. Selasa, (03/1/2023).

“Jadikan peringatan Hari Amal Bhakti ini sebagai penanda sejarah panjang Kementerian Agama dalam melayani seluruh umat beragama,” Sambungnya.

Pada pidato panjang Menteri Agama yang dibaca. Saleh Marasabessy menghimbau semua pegawai, untuk terus bekerja keras meningkatkan prestasi Kementerian Agama dari tahun sebelumnya.

“Pada tahun 2022 kita diganjar lebih dari 22 penghargaan, kita jaga prestasi di atas, dan tahun ini harus lebih dari tahun-tahun kemarin (2022 red),” tutup Haji Saleh mengakhiri sambutan menteri.

Penulis: Gajali Fataruba