Proyek Ratusan Juta di Falabisahaya Jadi Temuan BPK

MODERATORSUA.COM, SANANA – Proyek pembangunan Rumah Dinas (Rumdis) Puskesmas Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) terbengkalai.

Proyek ratusan juta yang dikerjakan CV DS pada tahun 2021 itu, kini menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Provinsi Maluku Utara (Malut).

Tercatat, nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp 615.400.000,00, dengan masa kerja selama 180 hari kalender, mulai dari tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan 10 Desember 2021. Sedangkan Pembayaran uang muka telah direalisasikan 30 persen.

Pemeriksaan fisik pekerjaan dilakukan bersama rekanan pelaksana, PPK dan Inspektorat pada tanggal 11 Februari 2022 di Kecamatan Mangoli Utara.

Baca Juga: Pastikan Uang Muka 2 Proyek Gagal di Mangoli Dikembalikan

Hasil pemeriksaan BPK, proyek itu sampai selesainya masa kontrak, progres fisik hanya mencapai 32,49 persen alias tidak terselesaikan.

“Di lapangan tidak terdapat aktivitas kegiatan. Progres pekerjaan yang terpasang di lapangan sebesar Rp 199.973.398,73 atau 32,49% dari nilai kontrak,”Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kepualan Sula tahun 2021.

Sementara, kontraktor proyek tersebut, Nurullah Umagapi dikonfirmasi Moderatorsua.com namun enggan memberi tanggapan terkait masalah tersebut.

Nurullah berkilah bahwa Direkturnya yang akan menanggapi masalah tersebut.

“Iya, nanti Derktur sudah yang berikan tanggapan. Saya kurang sehat,”pungkasnya.

Hingga berita ini ditayang, namun Dikrektur yang dimaksud belum bisa dikonfirmasi. (gun).

Pastikan Uang Muka 2 Proyek Gagal di Mangoli Dikembalikan

MODERATORSUA.COM, SANANA – Anggaran proyek fisik ruas jalan di dalam Desa Waisakai dan Desa Kaporo-Capalulu, Kabupaten Kepualauan Sula (Kepsul). Masing-masing sudah dicairkan uang muka 30 persen.

Kendati begitu, kontraktor dua proyek tersebut hingga kini, tidak mengembalikan uang muka yang sudah terealisasi.

“Dua proyek itu memang baru cair uang muka 30 persen. Dan sampai saat ini tidak pengembalian terkait pencairan yang sudah realisasi,”kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sula, Gina S. Tidore, Senin (16/23).

Dua proyek jalan di Pulau Mangoli tahun 2022 itu, berbeda sumber anggarannya.

Baca: Dua Proyek Jalan di Pulau Mangoli Hangus

Jalan Kaporo-Capalulu menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 5 miliar, sedangkan jalan di dalam Desa Waisakai menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp 1,9 miliar.

Sementara itu, Abd Kadir Sapsuha, Anggota Komisi III DPRD Sula, memastikan uang muka dua proyek fisik gagal di Mangoli, yang sudah dicairkan akan dikembalikan.

“Uang muka kedua proyek itu dipastikan dikembalikan, karena selama tahun anggaran 2022 kedua proyek itu tidak dikerjakan,”pungkasnya.

Ketua Komisi III DPRD Sula, M Nasir Sangaji juga mendesak kepada pihak kontraktor, untuk segera kembalikan uang muka yang telah dicairkan itu.

“Segera dikembalikan. Sebab, pekerjaan dua proyek itu tidak ada progres,”tukasnya.

Penulis: Gunawan Tidore

Ini Tanggapan Diknas Sula, Soal Guru Honor Rangkap Aparat Desa

MODERATORSUA.COM, SANANA – Tidak sedikit guru honorer di Kabupaten Kepualauan Sula (Kepsul), yang merangkap tugas sebagai arapat desa. Praktis, proses belajar mengajar kurang efektif.

Menanggapi hal tersebut ,Pejabat (Pj) Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sula, Maulana Usia menyampaikan. Akan berkoordinasi dengan pihak Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Sula, kerkait upah yang diterima seorang guru honorer dari dua lembaga.

“Kita akan koordinasi dengan Inspektorat dan PM baru kita putuskan. Kalau tidak bisa, maka kita akan panggil guru yang bersangkutan untuk memilih salah satu dari dua profersi. Jadi guru atau aparat desa,”kata Maulana Usia pada ModeratorSua. Jum’at, (13/01/23)

Maulana bilang, aparat desa juga banyak tugas yang harus dikerjakan, begitu juga sebagai guru honor.

“Jadi nanti kita lihat aturannya bisa atau tidak. Sebab, kalau pembayaran gaji aparat desa yang bersangkutan dapat, gaji guru honor juga dapat. Kalau bukan di Dinas berarti melalui Dana BOS,”tuturnya.

Baca juga: Antisipasi Diknas Sula Hadapi Lonjakan Pelamar Honda 2023

Dia menyebut. Ada beberapa sekolah di Sula, ditemukan ada aparat desa berprofesi sebagai guru honorer.

“Ada beberapa sekolah ada bagitu. Ada BPD-nya, ada aparat desanya yang juga bertugas sebagai guru honorer. Karena itu, sekali lagi nanti koordinasikan dengan Inspektorat dan PMD,”pungkas Maulana.

Penulis: Gunawan Tidore

Antisipasi Diknas Sula Hadapi Lonjakan Pelamar Honda 2023

MODERATORSUA.COM, SANANA – Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Kepualauan Sula (Kepsul), bakal berbagi tanggung jawab dengan pihak sekolah terkait pembiayaan guru honor.

Mengingat, pelamar honor daerah (Honda) jauh lebih banyak dari kuota yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kepulauan Sula.

Dikonfirmasi ModeratorSua.com, Maulana Usia, Pejabat Kapala Diknas Sula menyampaikan, total jumlah pelamar Honda sekitar 1.190 orang. Sedangkan kuota yang disanggupi Pemda Sula, hanya 180 orang ditingkat, TK/PAUD, SD dan SMP.

“Artinya, 10.10 tidak masuk dalam kuota. Karen itu, kita panggil semua kepala sekolah untuk rapat membahas bersama. Karena tes Honda akan dilaksanakan bulan ini,”kata Maulana usai rapat dengan seluruh Kepala Sekolah di Sula, di gedung SD Negeri 1 di Desa Mangon Kecamatan Sanana, Jumat (13/01/23) malam.

Salah satu poin kesepakatan hasil rapat itu yakni, Diknas dan pihak sekolah, akan berbagi tanggung jawab dengan pihak sekolah yang nilai Dana BOS-nya (Bantuan Oprasional Sekolah) dibandingkan dengan jumlah guru honor.

Begitu juga sebaliknya, sekolah yang Dana BOS-nya besar sedangkan jumlah honorer sedikit, maka sekolah tersebut tidak diberi jatah Honda.

“Umpama ada sekolah yang BOS-nya 70 juta rupiah dan honorernya hanya 3 orang, maka sekolah tersebut tidak beri kuota Honda. Itu, dikembalikan ke pihak sekolah sesuai dengan petunjuk dana BOS. Dan itu harus pihak sekolah bikin kontrak,”jelasnya.

Maulana yang juga Kabag Humas dan Protokoler Setda Sula ini, memastikan perekrutan Guru Honda akan memprioritaskan sekolah-sekolah yang Dana BOS-nya redah, sedangkan jumlah honorernya banyak.

“Seperti SD Desa Lekosula yang BOS-nya hanya 17 juta. Itu satu tahap. Sedangkan guru honornya 12 orang. Kemudian di Sulabesi Barat, Sulabesi Tengah, Mangoli Utara, Mangoli Barat dan Mangoli Utara Timur. Itu akan kita Prioritaskan,”janjinya.

Kesepakatan lain yaitu, Guru Honda yang direkrut, merupakan Guru yang sama Sekolah dan desanya.

“Misalnya, sekolah di Desa Waisum, maka guru Honda yang direktur juga asal Desa Waisum. Ini agar pengabdiannya juga terukur,”jelas Maulana.

Lebih lanjut, Maulana yang mantan Kepala Sekolah ini menyampaikan, sekitar 80 persen sekolah di wilayah Kota Sanana tidak diberi jatah Guru Honda.

“Alasannya karena memang kita lihat dari jumlah honor dan besaran Dana BOS-nya,”tambah Maulana.

Selanjutnya, dia menjelaskan jika kuota Honda di tahun ini berkurang dibandingkan dengan sebelumnya, hal ini karena adanya rekrutmen P3K.

“Ini memang kebijakan dari Pusat. Karena P3K ini bertujuan untuk mengurangi jumlah honorer. Dan P3K ini direkrut dari tenaga honorer. Kita (Pemda Sula) sudah lakukan rekrutmen dua kali, yakni di tahun 2021 dan tahun 2022. Di tahun 2022 kita punya kuota 35 orang, tapi belum diumumkan. Sesuai Juknis akan diumumkan di bulan Februari,”pungkasnya.

Penulis: Gunawan Tidore

Wahana Mewarnai, Mengasah Bakat Menggambar Anak di Sula

MODERATORSUA.COM, SANANA – Sebagai penjual, Haris tidak hanya mencari laba dari jualannya. Namun tanpa disadari, Haris juga turut bantu tumbuhkebangkan bakat menggambar anak usia dini, di Kabupaten Kepualauan Sula (Kepsul).

Haris mulai kepakkan sayap usahannya dibidang menggambar, setelah sebelumnya hanya menjajal mainan balon anak-anak dan hewan, di oprit Jembatan Wai Belanda di desa Fagudu Kecamatan Sanana.

Ide Haris menyiapkan wahana menggambar anak itu, diserap dari tanah Jawa. Baru dua bulan terakhir, usahanya digeluti.

“Saya sempat lihat di Jawa ada model usaha ini. Dan saya coba bikin di sini (Sanana),”kata Haris yang ditemui Moderatorsua.com di lokasi kerjanya Jumat (13/01/23).

Pria asal Solo, Jawa Tengah itu tak menyangka, jika usaha barunya itu ada peminatnya.

“Tapi namanya juga usaha. Kita coba-coba dulu,”tuturnya.

Setiap malam, Haris membuka wahana menggambar itu di sudut kanan Taman Wan Sosa, Desa Fagudu.

“Tiap malam dibuka. Kecuali kalau hujan, memang tidak di buka,”ucapnya.

Ada dua model bahan untuk menggambar, dengan harga yang berbeda pula. Untuk gambar berbahan gabus, dijual dengan harga Rp 25 ribu per satu gambar. Sedangkan yang berbahan kertas Rp 35 ribu.

Dua jenis bahan menggambar itu, sudah terlukis aneka gambar karton. Anak-anak hanya mewarnai mengikuti gambar yang ada. Setelah diwarnai dan dibayar, gambar bisa dibawa pulang.

Haris bilang, banyaknya peminat sangat tergantung. Untuk malam-malam biasa, paling sedikit 10 sampai 20 anak-anak yang datang menggambar.

“Paling banyak itu kalau ada acara-acara besar. Misalnya tahun baru. Itu sampai 50 orang anak yang datang menggambar,”ungkapnya.

Kendati masih jomblo, Haris berharap anak-anak usia dini di Sula, bisa mengembangkan bakat menggambar melalui wahana yang disediakannya.

“Memang setiap penjual tetap cari untung. Tetapi, saya berharap dengan adanya media menggambar ini, bisa mengembangkan potensi dan bakat menggambar adik-adik kita dan anak-anak kita di Sula,”ujarnya.

Masni, salah seorang pelanggan mengaku bersyukur dengan adanya wahana tersebut. Sebab menurutnya, media mewarnai gambar yang sediakan Haris, tidak sekedar untuk menghibur anak, melainkan juga mengasa potensi menggambar anak.

“Tentunya ini sangat membantu kita sebagai ibu. Karena wahana ini selain sebagai media hiburan, juga media belajar dan mengasa bakat anak,”pungkasnya.

Penulis: Gunawan Tidore

Ini Alasan 445 Honda Non ASN di Lingkup Dinkes Sula Dirumahkan

MODERATORSUA.COM, SANANA – Sebanyak 445 Honor Daerah (Honda) Non ASN di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dirumahkan.

Ke 445 Honda tersebut tersebar di Dinkes 60 orang dan 385 orang di 13 Puskesmas di Sula.

Kebijakan Pemda Sula melalui Dinas Kesehatan ini, tertuang dalam surat keputusan Nomor : 837/004.a/Dinkes-KS/1/2023 tertanggal 4 Januari 2023.

Sebagaimana dalam surat yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Sula, Suryati Abdullah. Bahwa, kebijakan dirumahkan ratusan honor tersebut, berhubung dengan berakhirnya Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Dinkes, dan Tenaga Kerja Non ASN. Dengan nomor perjanjian : 928/260.1/SPK-Dinkes-KS/IV/2022 tentang jangka waktu kerja.

Dengan demikian, terhitung mulai 31 Desember 2022 dinyatakan telah berakhir.

Dikonfirmasi ModeratorSua.com, Suryati membenarkan hal tersebut. Menurutnya, kebijakan dirumahkan ratusan Honda Non ASN di lingkup Dinkes Sula ini, sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Kesehatan.

“Kita menyesuaikan kembali dengan jumlah kebutuhan SDM nakes, setelah dilakukan penerimaan P3K kemarin, dengan adanya tambahan tenaga Nusantara sehat,”katanya, Kamis (12/01/23).

Suryati bilang, mereka (Honda) bisa masuk kerja, namun tidak lagi dibayar Daerah.

“Mereka itu bisa masuk kerja. Tapi itu suka rela. Karena tidak lagi dibayar Daerah,”jelasnya.

Suryati optimis, dengan dirumahkan Honda Non ASN tersebut tidak berdampak pada pelayanan kesehatan di Sula.

“Insya Allah tidak berpengaruh, karena kemarin sudah ada pemerataan ASN hampir di seluruh PKM,”pungkasnya.

Penulis: Gunawan Tidore

22 Unit Body Fiber Belum Disalurkan ke Kelompok Nelayan

MODERATORSUA.COM, SANANA – Proyek pengadaan body fiber 22 unit di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) telah rampung. Hanya saja, belum didistribusikan ke kelompok nelayan yang berhak mendapatkan.

Informasi yang dihimpun Moderatorsua.com, proyek yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2022 dengan nilai miliaran itu sudah selesai dikerjakan oleh pihak ke tiga beberapa bulan lalu.

Toni, pihak ketiga, ketika dikonfirmasi mengaku jika proyek tersebut telah rampung dan sudah dilakukan serah terima dengan DKP Sula.

“Sudah selesai dikerjakan sejak tahun lalu. Serah terima dengan Dinas terkait juga sudah. Tapi saya tidak tau kenapa belum diserahkan, itu tanya ke Dinas terkait,”kata Toni di kediamannya di Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara, Rabu (11/01/23).

Menurut Toni, proyek yang ditanganinya hanya body fiber. Sedangkan untuk mesin bukan lagi dirinya.

“Sebenarnya yang punya proyek ini sudah meninggal dunia. Saya hanya dipercayakan untuk dampingi pekerjaan ini saja. Jadi, body fiber itu kami yang kerjakan. Tapi untuk mesinnya orang lain. Bukan kita,”ungkapnya.

Toni juga tidak mengetahui pasti berapa nilai satu unit body fiber yang dikerjakan.

“Kalau itu saya tidak tau. Karena saya hanya mendampingi pekerjaan,”ucapnya.

Sementara itu, Sahlan Norau Kepala DKP Sula dikonfirmasi berujar, nilai proyek body fiber tersebut senilai Rp 1 miliar.

“Body fiber untuk kelompok nelayan. Ada 22 unit bodi fiber yang menggunakan DAK 2022 senilair Rp 1 miliar,”kata Sahlan.

Hanya saja, Salhan enggan membeberkan jumlah kelompok nelayan dengan sebaran desa-desa mana saja yang akan mendapatkan body fiber tersebut.

Sahlan bilang, pembagian body fiber ke kelompok nelayan akan disesuaikan dengan waktu Bupati, Fifian Adeningsih Mus.

“Masih tunggu waktu ibu Bupati untuk penyerahan. Mudah-mudahan minggu-minggu depan,”pungkasnya.

Amantan media ini, 22 unit body fiber masih terparkir di lokasi pabrik Fiber di Desa Waihama Kecamatan Sanana. Bahkan puluhan body fiber mulai tertutup rumput ilalang. (gun).

Penulis: Gunawan Tidore

PT. Sempoerna Kayoe Diminta Kendaraan Oprasional Gunakan Nomor Polisi DG

MODERATORSUA.COM, SANANA – Salah satu poin kesepakatan dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dengan pihak Perusahan PT. Mangoli Timber Prosedur dan PT. Sampoerna Kayoe yakni partisipasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Komisi II DPRD Sula, Ramli Sade kepada Moderatorsua.com menyampaikan, bentuk partisipasi yaitu pihak perusahaan harus menggunakan plat nomor DG untuk kendaraan oprasionalnya.

“Iya, dalam RDP itu kita usulkan dan sepakati pihak perusahan terkait peningkatan PAD. Bentuk partisipasinya adalah kendaraan oprasional perusahan harus menggunakan plat nomor DG,”katanya, Rabu (11/01/23).

Sebab menurut politisi Partai Berkarya ini, jika kendaraan oprasional perusahan menggunakan plat nomor DG maka pajaknya akan masuk ke daerah.

“Praktis PAD kita akan bertambah. Dan itu disepakati pihak perusahan saat RDP,”tutur Ramli.

Untuk itu, Ramli ingatkan agar pihak perusahan segera menindaklanjuti kesepakatan sersebut.

“Karena sudah disepakati, maka saya ingatkan kembali agar pihak perusahan segera tindaklanjuti,”ujarnya. (gun).

Ketua DPRD Tepis Tudingan Ketua KNPI Sula

MODERATORSUA.COM, SANANA – Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Sunaryo Thes tepis tudingan Ketua KNPI Sula, Rifai Umasugi bahwa ada oknum DPRD yang terima amplop dari pihak perusahan.

Menurut Sunaryo, statemen Rifai tersebut hanya untuk memancing suasana.

“Itu mereka (KNPI) hanya pancing. Mereka pancing suasana saja,”kata Sunaryo usai gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (10/01/23).

Sunaryo Ketua Partai Demokrat Sula ini bilang, tudingan Rifai tersebut dengan maksud agar mereka (KNPI) bisa dilibatkan dalam RDP yang dilaksankan Sekretariat Dewan bersama pihak Perusahan PT. Mangoli Timber Prosedur, PT. Sampoerna Kayoe, Pemerintahan Kecamatan Mangoli Utara dan Pemerintahan Desa Falabisahaya.

Berita terkait: KNPI Sula Tuding DPRD Terima Amplop Dari Perusahaan

“Mereka hanya mau agar dilibatkan dalam RDP tadi saja. Yang jelas DPRD tidak ada yang terima uang dari pihak Perusahan,”tegasnya.

Sebelumnya, Rifai melalui aksi demonstrasi di Kantor DPRD Sula menuding ada oknum DPRD Sula yang menerima uang dari pihak Perusahan PT. Mangoli Timber Prosedur dan PT. Sampoerna Kayoe.

“Saya tau mereka (DPRD) siapa-siapa yang telah menerima amplop coklat dari pihak Perusahan,”sindir Rifai.

Penulis: Gunawan Tidore

5 Petahana Bakal Bertarung di Satu Dapil, Siapa Berpeluang.?

MODERATORSUA.COM, SANANA – Peraturungan pemilihan legislatif (Pileg) 2024, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kabupaten Kepulauan Sula (Sula) bakal sengit.

Bagaimana tidak, di dapil tersebut ada 5 petahana yang saat ini duduki jabatan sebagai unsur pimpinan, dan Ketua Komisi DPRD Sula saat ini.

Ketiga unsur pimpinan DPRD tersebut yakni Sunaryo Thes (Ketua DPRD), Ahkam Gajali (Wakil Ketua I), Hamja Umasangaji (Wakil Ketua II).

Selain itu ada M Nasir Sangaji (Ketua Komisi III DPRD) dan Ajhar Makian (Anggota Komisi I DPRD), yang akan berkompetisi pada Pileg 2024 mendatang.

Partai Golkar Sula misalnya. Pada Pileg 2024 nanti, partai yang dinakhodai Ahkam Gajali ini, menargetkan minimal 5 kursi dan maksimal 8 kursi di Parlemen.

“Kita target minimal 5 kursi, dan maksimal 8 kursi di parlemen 2024 mendatang. Kita optimis, bisa capai target ini, karena pada pemerintahan Hendrata Thes saja, Golkar bisa keluar sebagai pemenang ke dua di legislatif, apalagi saat ini Golkar juga turut mengantarkan FAM-SAH menjadi bupati dan wakil bupati pada pilkada kemarin,” kata Ahkam baru-baru ini.

Sama halnya dengan Golkar. Partai NasDem Sula juga punya target 5 kursi pada Pileg 2024 mendatang.

“Jadi harus 5 kursi. Kalau di masing-masing dapil, 1 kursi itu artinya sudah 4 kursi, dan itu kita sudah memenangkan Pemilu,”papar Hamja Umasangaji.

Tak seperti Partai Golkar dan NasDem. Partai Gerindra hanya menargetkan fraksi penuh. Artinya 4 Dapil ditargetkan terisi semua.

“Empat Dapil saat ini, minimal Gerindra dapat 1 kurisi di masing-masing Dapil,”turur Natsir

Begitu juga dengan Sunaryo Thes, Ketua DPC Partai Demokrat Sula. Adik kandung mantan Bupati Sula, Hendrata Thes ini, masih sangat optimis bakal pertahankan mayoritas 5 kurisi di Parlemen saat ini pada Pileg 2024 mendatang.

“Sebagai Ketua Partai Demokrat Sula, saya optimis Demokrat masih akan raih mayoritas kursi pada Pileg 2024,”ucap Sunaryo Selasa (10/01/23).

Orang nomor satu di DPRD Sula itu juga sudah mantap untuk bertarung Dapil 4 yang Pileg sebelumnya masih tergabung dalam Dapil 3. Dia berkompetisi bersama 3 petahana lainnya.

“Saya masih tetap maju di Dapil yang sama,”ujar Sunaryo.

Namun ditanya soal dirinya bakal keluar sebagai pemenang atau tidak di Dapil 4 di tahun 2024, Sunaryo hanya pasrah.

“Kita semua pasrah pada yang di atas (Tuhan). Kita tidak bisa bicara lebih. Karena orang punya hati ini kita tidak bisa tebak. Prinsipnya, kita kerja sajalah,”pungkas Sunaryo.

Penulis: Gunawan Tidore