Penulis: Redaktur

BPBD Kepulauan Sula Gelar Sosialisasi dan Pelatihan Mitigasi Bencana

MODERATORSUA.COM, SANANA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) menggelar pelatihan mitigasi bencana.

Kegiatan perdana tersebut berlangsung di Gedung Serba Guna Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat, Rabu (24/05/23).

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kepulauan Sula, Buhari Buamona dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian negara untuk melindungi warganya.

“Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termasuk didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana,”kata Buhari.

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Dimana pada kenyataannya wilayah ini memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor akibat ulah tangan manusia itu sendiri.

“Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis,”jelasnya.

Buhari bilang, pelaksanaan penanganan bencana acapkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif sehingga paradigma semacam itu perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin.

“Jika penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisir kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat,”ucapnya.

Lanjut Buhari, paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen penanganan risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Mengacu pada hal tersebut maka sebagai lembaga yang relatif baru, BPBD dituntut untuk terus mensosialisasikan keberdaannya baik fungsi dan peran.

“Salah satunya adalah melalui kegiatan pelatihan seperti ini yang diharapkan dapat meningkatkan mutu sumberdaya manusia dalam penanganan bencana sehingga bisa memenuhi standar minimal pelaksanaan penanggulangan bencana.

Kegiatan tersebut melibatkan BPBD Provinsi Maluku Utara dan ratusan masyarakat desa Kabau Pantai sebagai peserta. (gun)

Gagal ! Proyek Kampung Singkong Tanpa Singkong

MODERATORSUA.COM, SANANA – Proyek kampung singkong di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) gagal. Proyek yang sumber anggarannya dari APBD tahun 2022 dengan nilai 200 juta lebih ini, tidak terealisasi sampai tuntas.

Lokasi proyek kampung singkong itu tersebar di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur, Desa Waitulia dan Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah.

Lantaran itu, Pansus DPRD untuk LKPJ tahun 2022 melakukan peninjauan proyek tersebut beberapa waktu. Tak hanya itu, Pansus DPRD yang dipimpin oleh Abdul Kadir Sapsuha itu memanggil Kadis Pertanian Sula, Nurhayati Latuconsina, Senin (15/05/23).

Dikonfirmasi Moderatorsua.com, Abdul Kadir Sapsuha menyampaikan, progam kampung singkong dianggap gagal lantaran tidak selesai dikerjakan.

Dikatakan, sebagian item program tersebut sudah terealisasi, seperti pembersihan lahan kebun dan pagar. Hanya saja bibit singkong yang belum dibelanjakan karena tidak tersedia dipasaran.

“Sebagian sudah dibelanjakan. Cuma bibitnya yang diinginkan Pemerintah Pusat tidak ada. Sehingga tidak bisa beli belanjakan,”katanya, Rabu (17/05/23).

Politisi Partai Amanat Nasional ini menegaskan, proyek dari Dinas Pertanian tersebut bukan fiktif, melainkan gagal.

Dade (sapaan akrab Abdul Kadir) bilang, Pansus bakal merekomendasikan untuk program tersebut dihentikan.

“Bukan fiktif, tapi kgiatan tidak bisa dilanjutkan lagi di tahun ini dan seterusnya. Karena programnya gagal,”tegasnya.

Senada, Nurhayati Latuconsina juga membantah jika proyek itu fiktif. Menurutnya, dari sebagai besar item kegiatan yang sudah dibelanjakan dan disalurkan.

“Tidak ada yang fiktif, karena semua item yang dianggarkan telah dibelanjakan, terkecuali bibit, karena terkendala dengan persyaratan teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak ketiga,”ucapnya.

Nurhayati berujar, total anggaran Rp 249.740.000 dengan item yang telah dibelanjakan dan sudah disalurkan yakni pupuk, obat, biaya pembersihan lahan, alat Setrum babi, pacul dan hand sprayer.

Sementara lahan kebun, Nurhayati mengaku jika lahan tersebut milik masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani.

“Lahan itu, lahan masyarakat yang memang tanam singkong. Mereka yang tergabung dalam kelompok tani sesuai hasil identifikasi CPCL. Karena bantuan yang diberikan harus dalam bentuk kelompok tani, tidak bisa perorangan,”pungkasnya. (gun).

Menjamin Layanan Hukum Perpidana Kurang Mampu, YLBH dan Lapas Kelas IIB Sanana Teken MoU

MODERATORSUA.COM, SANANA – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Walima Sula bekerja Sama dengan Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Kelas IIB Sanana, terkait dengan pelaksanaan POS bantuan Hukum Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana.

Melalui nota perjanjian kerja Sama atau MoU yang ditanda tangani oleh kedua bela pihak yaitu Ketua YLBH Walima Sula Kuswandi Buamona, S.H. dan kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana, Ardian Alamsyah A.Md. IP. S.H pada Selasa (11/04/23).

Kerja samanya tersebut berkaitan layanan bantuan hukum kepada Tahanan atau Narapidana, berupa Menjamin hak setiap tahanan kurang mampu kususnya yang menghadapi masalah hukum dengan ancaman hukuman di atas Lima tahun maupun dia bawah lima tahun untuk mendapatkan akses Keadilan.

“Memberikan Rujukan kepada tahanan dan Narapidana Miskin yang menghadapi masalah hukum, baik perkara pidana, perkara Perdata maupun perkara Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi sampai dengan Peninjauan Kembali (PK), dan juga sosialisasi bantuan hukum dalam bentuk Penyuluhan hukum maupun pemberdayaan hukum kepada Tahanan dan Narapidana Kelas IIB Sanana,”kata Kuswandi usai teken MoU.

Kuswandi menegaskan YLBH Walima Sula siap memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga binaan kurang mampu yang ada di Lapas Kelas IIB Sanana.

“Melalui kerjasama ini diharapkan dapat memperlancar pendampingan hukum bagi warga binaan dan kami pastikan layanan hukum yang kami berikan gratis,”ujarnya. (gun).

Kader Golkar Sula Ramai-ramai Setuju Bupati Fifian Dievaluasi

MODERATORSUA.COM, SANANA – Kader Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) marai-ramai setuju Bupati Fifian Adeningsi Mus dievaluasi.

Hal ini berlangsung dalam rapat konsolidasi bidang pemenangan pemilu DPP partai Golkar Malut di Sekretariat Partai Golkar Sula di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Jumat (07/04/23).

Semula rapat konsolidasi partai itu dipimpin langsung oleh Ahmad Hidayat Mus (AHM) Koordinator Bandan Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar membahas khusus Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.

“Kita tidak bicara tentang Bupati dan tidak bicara tentang Gubernur. Kita bicara Pileg dan Pilpres,”katanya.

Dipenghujung sambutannya, mantan Bupati Sula dua periode ini menyentil Fifian Adeningsi Mus, adik kandungnya yang saat ini menjabat sebagai Bupati Sula.

Di hadapan para Bakal Caleg dan Kader Partai Golkar, AHM menanyakan apakah perlu Bupati Sula harus dievaluasi. Sontak suasana forum hening.

Menurut AHM, sebagai Partai Pengusung, Bupati Sula harus dievaluasi.

“Bupati kali ini harus dievaluasi.? Menurut saya harus dievaluasi. setuju.?”tanya AHM.

Pertanyaan AHM tersebut disetujui para Bacaleg dan Kader Partai berlambang pohon beringin ini.

“Setuju,”teriak para kader penuh semangat.

AHM menegaskan, Partai Golkar tidak harus bergantung para Pemerintah Daerah.

“Kita tunjukkan bahwa Gokar tidak bersandar pada pemerintah. Kita tunjukkan bahwa Golkar tetap jalan tanpa harus bersandar pada Pemda,”pungkasnya. (gun).

Kantor UUP Sula Gelar Apel Pembukaan Posko Angkutan Laut Lebaran

MODERATORSUA.COM, SANANA – Kantor UPP Kelas lII Sanana menggelar apel pembukaan Pos Koordinasi (Posko) Angkutan Laut Lebaran Tahun 2023.

Kepala KUPP Kelas IV Sanana Idham A Basir, bertindak sebagai inspektur upacara, hadir dalam apel tersebut TNI-Polri, Basarnas, Karantina Pelabuhan, Agen-agen Pelayaran, di halaman Kantor Admintrasi Pelabuhan Laut Sanana, Jumat, (7/4/2023)

Untuk menjamin keselamatan kegiatan mudik angkutan lebaran pada tahun 2023 ini diketahui bahwa, itu didalamnya Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, Karantina Pelabuhan, Basarnas, TNI-Polri dan Agen-agen Pelayaran serta dukungan dari pemerintah lainnya.

Idham bilang, akan berusaha untuk menjamin kegiatan angkutan lebaran mudik tahun 2023 ini harus berjalan dengan baik lancar, aman, selamat, nyaman, dan berkesan.

“Jadi kita harus menjamin untuk keselamatan terhadap penumpang kapal dan kru semuanya lancar aman karena mudik pada tahun ini itu bisa banyak seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden itu karena 2 tahun belakangan kemarin Tahun 2020 dan 2021 itu belum berjalan secara baik karena ada pandemi Covid-19 sehingga pada tahun 2023 ini kan anime-nya sudah agak berkurang dan sudah tidak ada lagi,”

Idham menambahkan, Angkutan laut menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dan angkutan laut masih menjadi sarana favorit bagi masyarakat khususnya yang berada di Kepulauan Sula

“Perlunya sebuah antisipasi dan jaminan untuk keselamatannya, pastikan kondisi kapal dalam keadaan baik dan sefti, kemudian penumpang dan awak kapal juga dalam keadaan baik dan sehat,”

Ia berharap, di media ini bisa menyampaikan ke masyarakat yang baik, yang jelas dan selalu konfirmasi kepada sumber-sumber berita tentang mudik lebaran tahun 2023. (Ir/gun).

Realisasi APBD 2022 Capai 91,84 Persen

MODERATORSUA.COM, SANANA – Realisasi APBD tahun anggaran 2022 capai 91,84 Persen atau Rp 738,997 miliar dari Rp 804,603, miliar.

Hal disampaikan Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus dalam paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022 di gedung DPRD, Rabu (05/04/23).

Realisasi pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 30,957 Miliar, realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp. 22,198 miliar atau 71,70 Persen, Pendapatan transfer pada tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 752,126 miliar realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 716,799 miliar atau 95,30 Persen.

Belanja Daerah untuk tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 863,694 miliar realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp. 736,509 miliar atau mencapai 85,27 Persen. Belanja Operasional untuk tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 597,663 miliar realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 554,103 miliar atau mencapai 92,71 Persen. Dan, Belanja Modal untuk tahun 2022 sebesar Rp. 144,015 miliar dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 130,550 miliar atau mencapai 90,65 Persen.

Sedangkan, Penerimaan Pembiayaan untuk tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 61,590 miliar realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp. 61,509 miliar atau mencapai 100 Persen.

Fifian berharap kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Sula dapat memberikan pandangan dan masukan guna perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada tahun-tahun berikutnya,

“Kami menyadari bahwa yang kami laksanakan selama tahun 2022 belum sepenuhnya memenuhi harapan semua pihak, karena tuntutan dan perkembangan yang terus bergerak maju dan masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus diselesaikan, semua capaian di tahun 2022 adalah hasil kerja semua pihak yang harus disyukuri sebagai anugerah dari Allah SWT,” kata Bupati Sula. (Ir/gun).

PBB Sula Berbagi Takjil

MODERATORSUA.COM, SANANA – Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Kepulauan Sula barbagi takjil ramadhan kepada warga.

Sebelum berbagi, kader partai berlambang bulan dan bintang ini lebih dahulu memborong kue para pedagang di sepanjang kawasan pasar Basanohi di Desa Fogi Kecamatan Sanana, Rabu (05/04/23).

Ketua DPC PBB Kepulauan Sula, Lasidi Leko menyampaikan, berbagi takjil merupakan program partai dalam bulan suci ramadhan.

“Alhamdulillah, di hari ke 14 puasa ini PBB Kepulauan Sula berkesempatan berbagi takjil kepada warga. Ini sudah menjadi program kami PBB,”katanya.

Lasidi yang juga anggota DPRD Sula ini berharap, dengan takjil yang dibagikan dapat membantu warga yang menjalankan ibadah puasa.

“Semoga warga senang dengan apa yang kami lakukan. Dan semoga dapat membantu saudara-saudara kita yang saat ini menjalankan ibadah puasa,”ujarnya.

Mahdi, warga Kepulauan Sula yang merima takjil mengapresiasi langkah yang dilakukan PBB. Menurutnya, giat PBB tersebut cukup membantu ratusan warga yang hendak menjalankan ibadah puasa.

“Setidaknya, kita tidak keluarkan uang untuk beli menu buka puasa lagi. Semoga niat baik ini bernilai ibadah di sisi Allah,”imbuhnya. (gun).

Pejabat Kepala Desa Dofa Dipolisikan

MODERATORSUA.COM, SANANA – Bahctiar Kamaludin, Pejabat Kepala Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian.

Bagaimana tidak, sebanyak 27 orang mantan aparat Desa Dofa melalui kuasa hukumnya, Zulfitrah Hasim telah mengadukan Bahctiar ke Polres Kepulauan Sula, Rabu (05/04/23). Bahctiar dilaporkan ke pihak berwajib lantaran tidak membayar gaji 27 mantan aparat desanya selama 7 bulan.

Ke 27 mantan aparat desa Dofa tersebut terdiri dari Mantan Sekretaris, Kasi, Kaur, Kadus, Ketua RW, Ketua RT dan Clening Service kantor desa Dofa.

Zulfitrah kepada Moderatorsua.com menyatakan, laporan tersebut terkait dengan tidak dibayarnya gaji 27 orang mantan aparat Desa Dofa yang pernah aktif bekerja selama 7 Bulan.

“Januari 2023 lalu kami telah melayangkan Somasi ke Pj. Kepala Desa Dofa untuk segera menyelesaikan masalah pembayaran gaji 27 orang klien kami namun tidak ada itikad. Padahal 27 orang klien kami tersebut pernah aktif bekerja selama 7 bulan namun tidak pernah di hargai dan tidak pernah di bayar Hak-Haknya,”katanya usai melaporkan.

Zulfitrah bilang, dengan tidak dibayarnya gaji, tunjangan maupun insentif, kliennya itu maka, Pejabat Kepala Desa Dofa Bahctiar Kamaludin diduga melakukan tindak pidan Penggelapan atau Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana atau Pasal 374 KUHPidana atau Dugaan Tidak Pidana Korupsi berupa penyelweangan Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Dofa Tahun Anggaran 2022 yang diduga dilakukan oleh Pejabat Kepala Desa Dofa.

“Bahwa olehnya itu kami meminta kepada Yang Terhormat Bapak Kapolres Kepulauan Sula segera Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap dugaan tidak pidana Penggelapan atau Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana atau Pasal 374 KUHPidana atau Dugaan Tidak Pidana Korupsi Terhadap Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Dofa Tahun Anggaran 2022 yang diduga dilakukan oleh Pejabat Kepala Desa Dofa Bahctiar Kamaludin,”tegasnya.

Sementara itu, Pejabat Kepala Desa Dofa, Bahctiar Kalamudin hingga berita ini ditayang namun belum bisa dikonfirmasi. (gun).

Bupati Sula Borong Ikan Untuk Warga

MODERATORSUA.COM, SANANA – Bupati Fifian Adeningsi Mus, borong ikan pedagang Pasar Bajo Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula, Selasa (4/4/2023).

Sambil berjalan mengelilingi lokasi pasar ikan, Bupati menyapa para pedagang yang berjualan serta membeli setiap ikan para pedagang.

Menariknya juga, bukan hanya di beli untuk keperluan pribadi namun tampak Bupati memborong ikan dan diberikan kepada masyarakat yang ditemuinya.

“Saya berharap ikan-ikan yang diberikan kepada masyarakat dapat membantu kebutuhan mereka di bulan suci ramadhan ini,”

Lupita, salah seorang pedagang ikan pada ModeratorSua.com menyampaikan, sangat berterima kasih kepada ibu Bupati, karena sudah membantu.

“Alhamdulillah hari ini, kami sangat berterima kasih kepada ibu Bupati atas kunjungannya, karena mulai dari pagi sampai sore ini ikan kami bisa habis terjual, dengan hadirnya ibu Bupati di Desa Bajo ini membuat kami merasa senang,”

Di tempat yang sama, Lupita juga meminta kepada pemerintah daerah untuk perhatikan kondisi pasar ikan di Desa Bajo.

“Jadi dengan kehadiran ibu Bupati di pasar Bajo ini, kami meminta kepada pemerintah daerah untuk membangun pasar ikan permanen disini, karena tempat ini kami kontrak pertahun itu sebesar Rp 1.200.000,” (Irlo).

Buka Jualan di Terminal, Pedagang di Sula Dibebankan Biaya Selama Ramadhan

MODERATORSUA.COM, SANANA – Satu jalur Terminal bagian timur di Pasar Basanohi di Desa Fogi Kecamatan Sanana kini alih fungsi. Ini setelah sejumlah pedagang kaki lima mendirikan bebepa unit tenda.

Amatan Moderatorsua.com, tenda-tenda itu didirikan para sejak tanggal 23 Merat 2023 tepat puasa hari pertama.

Karena itu, para pengendara terpaksa memilih dua jalur lainnya untuk memutar balik kendaraan.

Juna Fokaaya, salah seorang supir mobil pick up pada mengaku jika sangat menggangu lalulintas kendaraan.

“Kami para supir ini sangat merasa terganggu jika para pedagang berjualan di dalam jalan. Kami minta Dinas terkait agar segera mengambil tindakan untuk menertibkan para pedagang yang ada,”ujarnya.

La Asi, salah seorang pedagang La menuturkan, ada 25 orang pedagang yang berjualan di lokasi tersebut.

La Asi bilang, mereka telah mendapat restu dari Dinas Perhubungan Sula atas pendirian tenda untuk berjualan pakaian. Aktivitas jualan disepakati selama bulan Ramadhan.

Kesepakatan lainnya yakni 25 pedagang itu di bebankan uang iuran sebesar Rp 200 ribu selama berjualan dalam Ramadhan

“Kami para pedagang ini juga ada kesepakatan bersama dengan Dinas Perhubungan, kalau selama bulan Ramadhan ini kami berjualan disini. Tapi kami akan membayar iuran kurang lebih dari Rp. 200.000,”bebernya La Asi.

Berbeda dengan La Asi, Kepala Terminal Sanana Mulyadi Umahuk mengatakan jika tenda jualan para pedagan hanya pinjam pakai.

“Jadi setahu saya, pada saat pembagian sembako ke warga pedagang kaki lima waktu itu sudah ada sedikit pembahasan terkait dengan areal terminal pasar yang mau dijadikan sebagai tempat berjualan pedagang pakaian, dan selebihnya kami juga tidak tahu lagi karena itu kebijakan pimpinan,”tuturnya.

Kepala Dinas Perhubungan Sula, Chairullah Mahdi dikonfirmasi membenarkan status pendirian tenda para pegadangan itu.

“Iya, itu hanya pinjam pakai,”imbunya.

Disentil terkait beban iuran, Chairullah mengaku tidak tahu pasti apakah apakah iuran itu diminta oleh petugas pasar atau tidak.

“Coba tanya di Kepala UPT Terminal, apakah itu mereka minta atau padagang yang kasih. Pedagang kasih berapa, masuk di mana,”tutupnya. (Irlo/gun).