Property: Moderatorsua – Moderator Sua

Reses di 3 Kecamatan, Wa Ode Nurlina Komitmen Perjuangkan Masalah Pendidikan, Pertanian, dan UMKM

Menjalani reses masa persidangan ke-II, Anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Wa Ode Nurlina, menyambangi tiga kecamatan dan menemukan berbagai permasalahan mendasar yang dikeluhkan masyarakat.

Wa Ode Nurlina memulai resesnya pada 9 Mei, kemudian dilanjutkan pada 27 Mei hingga terakhir pada 29 Mei 2025.

Tiga kecamatan yang ia sambangi di antaranya: Kecamatan Taliabu Barat di Desa Pancuran, Kecamatan Taliabu Selatan di Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Timur Selatan di Desa Wai Kadai.

Melalui pesan singkatnya, anggota DPRD perempuan itu menguraikan berbagai permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan UMKM.

Dari aspek pendidikan, Nurlina menemukan kekurangan guru SD, serta kekurangan guru Matematika dan Bahasa Inggris di tingkat SMP.
Tak hanya itu, ia juga menemukan sejumlah guru yang belum menerima dana daerah khusus (Dacil), sistem pendidikan yang carut-marut, serta adanya permintaan warga untuk mengganti dua kepala sekolah di tingkat SD dan SMP.

“Saya secara pribadi, khususnya di Komisi II, merencanakan selama 1 sampai 3 tahun ke depan untuk tetap memprioritaskan pengawasan terhadap infrastruktur dan mutu pendidikan di Taliabu,” ujar Wa Ode Nurlina, Sabtu (31/5/2025).

Foto bersama Anggota DPRD, Wa Ode Nurlina dengan warga Desa Bapenu.

Hal ini ia sampaikan lantaran pada tahun 2024, Komisi II DPRD Pulau Taliabu menemukan bahwa realisasi dana Dacil tidak sesuai prosedur.

“Misalnya, ada oknum guru yang hanya menitipkan data dapodik di sekolah penerima Dacil, namun guru tersebut tidak menjalankan tugasnya,” ungkapnya.

Bahkan, Nurlina menemukan dugaan pungutan liar (pungli) hingga puluhan juta rupiah saat proses pencairan Dacil. Karena itu, ia berkomitmen untuk mengawasi dan memberantas praktik tersebut.

“Pengawasan ini akan terus berlanjut hingga operator sekolah dan oknum yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan tidak lagi meminta pungutan uang senilai Rp3,5 juta hingga Rp10 juta dari setiap guru,” pungkasnya.

Berikut 15 Poin Permasalahan dari Aspek Pendidikan, Kesehatan, dan Pertanian:

Bidang Pendidikan: 1. Penambahan Guru SD. 2. Penambahan Guru SMP (khusus Guru Matematika & Bahasa Inggris). 3. Dana Dacil yang belum dibayarkan. 4. Penggantian Kepala Sekolah SD & SMP. 5. Sistem pendidikan yang belum memadai

Bidang Pertanian: 1. Obat hama untuk petani kelapa (kopra). 2. Mesin pemotong rumput

Bidang UMKM: 1. Pelatihan anak muda di bidang teknik mesin/bengkel

Fasilitas Kesehatan, Infrastruktur, dan Telekomunikasi: 1. Gedung Pustu, fasilitas, obat-obatan, dan tenaga medis. 2. Penggantian Kepala Desa. 3. Pembangunan Kantor Desa. 4. Jaringan telekomunikasi. 5. Listrik. 6. Jalan

Penulis: Algajali Fataruba
Editor: Redaksi Moderator

Soal Utang, Herwisa: Sudah Lunas dan Tidak Ada Hubungan Dengan Kantor

HWS alias Herwisa, ASN Disnakertrans Provinsi Maluku Utara membantah tudingan tentang utang yang belum dilunasi, ia menyebut ihwal piutang tidak ada hubungan dengan instansi tempat kerjanya.

Menurutnya, pemberi pinjaman Nurbaya Umaternate telah memberi informasi tidak lengkap atas hal tersebut, bahkan ia sesali nama anggota Polda dibawa-bawa.

“Terkait utang-piutang dengan Nurbaya itu, saya sudah selesaikan di Ditreskrimsus Polda Maluku Utara karena saat itu Nurbaya ada di luar pulau, dan saya tegaskan tidak ada sangkut paut dengan Pak Narjo sebagaimana diberitakan itu,” kata Herwisa, Sabtu (3/5/2025).

Ia mengakui meminta pinjaman ke Nurbaya Umaternate pada Desember 2024, namun uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadinya.

“Dan soal utang itu juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan di kantor, itu pinjaman pribadi atas nama saya, sekali lagi tidak ada hubungannya dengan kantor maupun atasan saya,” tegasnya.

Saat ditanya soal gangguan psikis anak, Herwisa membenarkan hal tersebut, bahwa setelah pemberian pinjaman mengirim pesan singkat pada akun anaknya, kondisi buah hatinya mulai tidak stabil.

“Tapi soal anak, tetap saya lanjutkan laporan, karena anak saya punya rekam medis tentang psikologi, karena akibat dari chat yang dia kirim ke anak saya kondisinya mulai kumat lagi, dia scroll postingan dan melihat beberapa postingan tentang utang di Facebook, disitu kondisinya drop lagi. Jadi tetap saya lapor masalah anak,” terangnya.

Saya juga bilang dan mohon-mohon ke Nurbaya, cukup dia membuat malu saya di publik tapi jangan hubungkan masalah ini ke anak saya,” tambah Herwisa mengakhiri.

Penulis: Algajali Fataruba
Editor: Redaksi Moderator

Pengurus Partai Lulus Seleksi PPPK, Akademisi Sebut Ada Skandal Perekrutan

Seleksi administrasi PPPK tahap II di Kepulauan Sula diduga tak lepas dari tarik-menarik kepentingan politik. Sejumlah nama yang lulus tercatat sebagai pengurus partai dan bekas calon legislatif (caleg) Pemilu 2024.

Berdasarkan Pengumuman Nomor 800.1.2.2/240/BKPSDM-KS/III/2025 terdapat beberapa nama yang diduga masih terdaftar sebagai pengurus partai dan caleg pada pemilu 2024 dengan inisial FBN, GL, EHA, dan HBE.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Fadila Waridin saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu. Ia menyebut nama yang lulus sudah sesuai prosedur seleksi administrasi.

“Oh lulus dari mana tuh, kantor mana? tanya Fadila melalui pesan WhatsApp, Kamis (24/4/2025)

Fadila bilang nama-nama yang lulus administrasi sebanyak seribu tiga ratusan orang, sementara yang terdaftar dalam dokumen pengumuman hanya 1015 orang.

Alumnus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini memastikan, akan ada evaluasi dan sangsi apabila terbukti sejumlah nama tersebut adalah pengurus partai politik.

“Bila dokumen memenuhi prosedur, tetap jalan, untuk nama-nama tahap II ini ada 1300’an, Pastinya, karena harus prosedural,” ungkapnya.

Sementara itu, akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara menilai Fadila Waridin berbohong, menurutnya tidak ada alasan jika kepala BKPSDM mengaku tidak tahu atas proses seleksi administrasi PPPK tahap II Kepulauan Sula.

“Semua berkas melalui BKPSDM, masa kepala BKPSDM bilang tidak tahu, tidak ada rumusnya itu. Dia bohong,” cecar Hardi Kemhay

Alasan Hardi sebut Fadila berbohong karena menurutnya BKPSDM mengantongi setiap data pegawai, baik ASN maupun honorer.

“Karena semua data diinput oleh BKPSDM dan ada aturan baku yang mengatur soal seleksi administrasi, masa ada anggota partai bisa lulus berkas? Ini sengaja bahkan skandal,” pungkasnya.

Dokumen Pengumuman administrasi PPPK tahap II Unduh

Untuk informasi, dalam Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pasal 16 huruf d menyebut.

“Pelamar: tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis,” demikian bunyi pasal tersebut.

Penulis: Algajali Fataruba
Editor: Redaksi Moderatorsua

DBH Memanas Wali Kota Ancam Demo, Gubernur: Kepala Daerah Jaga Etika

Baru-baru ini Wali Kota Tidore Muhammad Sinen dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda saling berkomentar di media gegara pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) kabupaten dan kota di Maluku Utara.

Dikutip dari koran MalutPost edisi 16/4, Muhammad Sinen mengancam akan menggelar dan memimpin aksi demonstrasi, jika pemerintah provinsi belum juga melakukan pembayaran DBH Kota Tidore sebanyak Rp43 miliar.

Ia menilai pemerintah provinsi tebang pilih dalam proses pembayaran DBH. Karena itu Muhammad Sinen meminta, agar DBH milik Kota Tidore Kepulauan segera ditunaikan.

“Jadi saya minta ke Ibu gubernur agar sampaikan ke bagian keuangan perhatikan DBH Tidore Kepulauan, karena daerah lain sudah dibayar terus Tidore punya kapan? Pemprov terkesan tidak adil dalam merealisasikan DBH untuk kabupaten/kota,” pintanya.

Ia pun memberi waktu satu pekan untuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara menemukan solusi terbaik. jika tuntutan tidak segera direspons. Ia juga meminta aparat keamanan untuk tidak menghalangi jika pemerintah Kota Tidore memutuskan untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi.

“Jadi saya minta Pemprov agar secepatnya berikan kejelasan, sampai Minggu ini jika belum ada kejelasan, saya mohon maaf kepada pihak keamanan, jangan batasi kalau ada aksi dari pemerintah Kota Tidore, dan itu dipastikan saya pimpin langsung,” .

Menanggapi itu Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) secara transparan dan sesuai regulasi.

“Pemprov tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan Dana Bagi Hasil secara transparan, berdasarkan regulasi yang berlaku, serta memperhatikan mekanisme audit dan kemampuan fiskal daerah,” kata Sherly dikutip dari Halmeherapost, Senin (21/4/2025).

Bahkan Sherly mengultimatum agar bupati dan wali kota di Maluku Utara yang DBH-nya belum terbayar, supaya tetap memperhatikan etika berkomunikasi antarpemerintah.

“Pemerintah provinsi berharap seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan dapat menjaga stabilitas, etika, dan semangat kolaborasi demi membangun Maluku Utara yang damai, maju, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat,” pungkasnya.

Penulis: Algajali Fataruba

Seleksi Tilawatil Qur’an & Hadits Resmi Dibuka, Wali Kota: STQH Bukan Sekedar Lomba

Ternate – Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, secara resmi membuka Pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) Tingkat Kota Ternate yang berlangsung di situs bersejarah Benteng Orange, Kamis (17/4).

Kegiatan ini, diawali dengan penampilan Seni seni Juanga Islami dan pembacaan ayat suci Al-Qur’an yang menciptakan suasana khidmat dan penuh spiritualitas di tengah Benteng Orange, simbol sejarah dan peradaban kota.

Kegiatan ini menjadi momen penting dalam upaya meningkatkan semangat religiusitas dan pengembangan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat.

Wali Kota Ternate Dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas antusiasme peserta serta komitmen panitia dalam menyelenggarakan kegiatan bernuansa spiritual ini.

“Kegiatan STQH bukan sekadar ajang perlombaan membaca dan menghafal ayat-ayat suci Al-Qur’an dan Hadist.
Lebih dari itu, STQH adalah upaya membumikan nilai-nilai Al-Qur’an di tengah kehidupan masyarakat,” ujar wali kota, Kamis (17/4/2025).

Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits tahun ini mengangkat tema, Al-Quran sebagai pedoman hidup dan sumber kebahagian. Pelaksanaan kegiatan mempertandingkan empat cabang utama lomba, yaitu Cabang Tilawatil Qur’an, Cabang Hafalan Qur’an, Cabang Hafalan Hadits, dan Cabang Karya Tulis Ilmiah Hadits.

Kegiatan ini diikuti oleh delapan kontingen perwakilan dari tiap kecamatan yang ada di Kota Ternate, ditambah satu kontingen dari LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an) Kota Ternate, dengan total 118 peserta.

Dikesempatan yang sama, Kepala Bagian Kesra, Muhammad Ikhsan mengharapkan generasi muda Kota Ternate terus mengamalkan Al-Qur’an dan Hadits sebagai petunjuk kehidupan.

“Pelaksanaan STQH ini bukan hanya sebagai ajang seleksi untuk melangkah ke tingkat provinsi maupun nasional, tetapi juga sebagai upaya nyata dalam mencetak generasi muda yang cinta terhadap Al-Qur’an dan Hadits,’ ujarnya.

Penulis: Algajali Fataruba
Editor: Redaksi Moderator

Perpustakaan Taranoate Diresmikan, Wali Kota Ternate Gaungkan Pengembangan SDM

Ternate – Peduli literasi Maluku Utara, Pemerintah Kota Ternate membangun sebuah Gedung Perpustakaan Taranoate di Universitas Khairun (Unkhair) Ternate.

Gedung tersebut merupakan aset Pemerintah Kota yang telah dibangun sebelumnya, dan pada Kamis pagi, 17 April, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, meresmikan perpustakaan itu untuk digunakan oleh mahasiswa.

Dalam sambutannya, Tauhid Soleman menegaskan peran pemerintah sebagai garda terdepan pengembangan SDM untuk bersaing di masa depan

“Saat ini dan kedepan, pemerintah Indonesia bertransformasi menjadi fasilitator yang membantu memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Tauhid

Menurutnya, salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam membangun SDM di Maluku Utara adalah pembangunan perpustakaan yang mendorong semangat belajar, memudahkan mahasiswa mengakses buku, serta menjadi wadah diskusi yang nyaman.

“Contoh nyata adalah dukungan pemerintah untuk pengembangan sumber daya manusia di Maluku Utara, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate,” pungkasnya

Untuk diketahui, turut hadir dalam peresmian tersebut diantaranya, Wakil Wali Kota, Nasri Abubakar, Rektor Unkhair Riza Adam, Sekretaris Daerah Rizal Marsaoly serta Forkopimda. Kota Ternate.

Penulis: Algajali Fataruba
Editor: redaksi moderator

Pengendara Sepeda Motor Keluhkan Jalan Rusak di Lingkungan Gambesi

Ternate – Jauh dari perhatian pemerintah, jalan rusak di lingkungan Kelurahan Gambesi Kecamatan Ternate Selatan dikeluhkan warga hingga mahasiswa.

Terletak di antara dua kampus, jalan ini harus dilintasi dengan hati-hati oleh pengendara dari arah selatan maupun barat karena terdapat kerikil dan bebatuan akibat kerusakan yang belum juga diperbaiki.

Amatan media ini di lokasi tersebut, terlihat beberapa pengendara harus mencari alternatif, lantaran kondisi jalan yang tidak layak untuk dilintasi.

Karena itu, salah seorang mahasiswa meminta Pemerintah Kota Ternate segera melakukan perbaikan agar menghindari kecelakaan bagi pengendara motor maupun mobil.

“Kalau lewat jalan ini saya sangat berhati-hati, karena ada kerikil dan batu yang berserakan, semoga secepatnya diperbaiki oleh pemerintah,” kata Samsul mahasiswa Hukum Muhammadiyah, Rabu (16/4/2025)

Sementara itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate tidak berkomentar saat dikonfirmasi.

Penulis: Gajali Fataruba
Editor: Redaksi Moderator

Melepas Napak Tilas CJH Kota Ternate, Tauhid Soleman Minta Jaga Soliditas

Ternate – Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menghadiri dan melepas kegiatan Napak Tilas Jemaah Calon Haji (JCH) Kota Ternate, Selasa (15/4/2025)

Tauhid Soleman melepas kegiatan tersebut di Halaman Kantor Wali Kota Ternate, didampingi oleh Sekretaris Daerah Rizal Marsaoly dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta dihadiri 263 calon haji.

Acara ini menjadi salah satu rangkaian penting dalam mempersiapkan secara spiritual dan mental para jamaah calon haji sebelum keberangkatan ke tanah suci.

Kegiatan Napak Tilas yang diikuti oleh ratusan jamaah calon haji ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan, kebersamaan, serta kesabaran yang menjadi landasan utama dalam menjalankan ibadah haji.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate menyampaikan apresiasi atas semangat dan antusiasme para calon haji yang turut serta dalam kegiatan ini.

“Proses ibadah haji yang akan saudara saudara laksanakan adalah proses panjang. Sampai hari ini, proses antrian jamaah haji di Kota Ternate sudah di atas 20 Tahun. Saya berharap para jamaah dapat menjaga kesehatan, memperkuat niat ibadah, dan menjadikan perjalanan haji sebagai puncak ketakwaan kepada Allah SWT,” ungkap Tauhid Soleman.

Wali kota juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan saling membantu antarjamaah selama proses pelaksanaan haji nanti. Pemerintah Kota Ternate, lanjutnya, terus berkomitmen mendukung dan memfasilitasi seluruh proses keberangkatan jamaah haji melalui koordinasi dengan Kementerian Agama dan instansi terkait.

Kegiatan Napak Tilas ini dimulai dengan doa bersama, dilanjutkan dengan pelepasan secara simbolis oleh Wali Kota, serta rute Napak Tilas yang mencerminkan simbol perjalanan spiritual. Seluruh peserta tampak penuh semangat meski cuaca cukup terik.

Turut hadir dalam acara ini, unsur Forkopimda Kota Ternate dan jajaran Kepala Bagian Lingkup Setda Kota Ternate.

Penulis: Gajali Fataruba
Editor: Redaksi Moderator

Pemkot Ternate Tambal Jalan Berlubang di Kasturian Puncak, Perbaikan Jalan Lain Menyusul

Ternate – Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai menambal jalan berlubang di kawasan Kasturian Puncak. Pemkot juga berencana memperbaiki sejumlah ruas jalan lain yang masih mengalami kerusakan.

Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Rus’an M. Nur, mengatakan penambalan jalan tersebut telah dilakukan sesuai standar oleh tim Task Force Dinas PUPR.

“Alhamdulillah, jalan berlubang di Kasturian Puncak hari ini sudah ditutup menggunakan aspal dingin oleh tim Task Force Dinas PUPR Kota Ternate,” ujarnya, Rabu (9/4/2025).

Rus’an menegaskan, perbaikan jalan dilakukan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Ia menyebut, sejumlah jalan rusak lainnya akan diperbaiki menggunakan dana APBD maupun dana reward dari Kementerian Pekerjaan Umum.

“Selain Kasturian, beberapa ruas jalan lainnya juga akan segera kami perbaiki melalui program Rutin Pemeliharaan Jalan (Task Force), kegiatan reguler APBD 2025, serta melalui dana reward dari Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2024 yang pelaksanaannya dilakukan pada 2025,” pungkasnya.

Penulis: Algajali Fataruba
Editor: Redaksi Moderator

Apel Gabungan dan Halal Bihalal Pemkot Ternate, Wali Kota Janji Tangani Longsor Hiri

Ternate – Wali Kota Ternate, Muhammad Tauhid Soleman, memimpin apel gabungan sekaligus kegiatan Halal Bihalal bersama jajaran Pemerintah Kota Ternate, Selasa (8/4/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota memaparkan langkah penanganan bencana alam yang terjadi di sejumlah titik di Kota Ternate sejak bulan Ramadan. Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam merespons dampak bencana dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Apel dan Halal Bihalal yang digelar usai Idul Fitri ini, juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

“Kita tau persis, memang produksi sampah di kota saat Ramadhan maupun pasca masih banyak, tapi alhmdulillah kerjasama yang kita bangun, termasuk beberapa armada yang kita distribusi ke kecamatan telah berjalan sebagaimana harapan kita,” kata Tauhid Soleman dalam pidatonya.

“Bahkan disaat kita berada pada malam takbiran, beberapa tempat mengalami bencana di daerah Hiri, Gambesi, Sasa, Jambula, Kastela dan yang terakhir adalah daerah Moti,” sambung Wali Kota.

Ia mengaku, aktivitas pemerintah kota dalam menangani bencana alam, dipantau langsung oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Karena itu Tauhid memastikan akan benahi semua titik bencana secara bertahap.

“Alhamdulillah sampai saat ini penanganan tersebut tetap berjalan, kita sudah selesai menangani yang ada di Kelurahan Rua karena itu cukup berbahaya, kemudian di Kastela dan Jambula belakang, mungkin dalam satu dua hari ini atau besok pekerjaan penanganan tersebut sudah selesai,” ujarnya

Untuk meminimalisir potensi bencana banjir susulan saat turun hujan, Tauhid menyampaikan saat ini pemerintah tengah melakukan normalisasi aliran sungai di Kelurahan Gambesi.

“Bahkan BPD sudah mengarah untuk membersihkan tempat bencana yang ada di Gambesi, saat ini sedangkan dikerjakan barangkanya (aliran sungai) mudah-mudahan dalam waktu dekat akan selesai, sehingga memberi rasa aman bagi masyarakat kita di daerah tersebut,” terangnya.

Meski demikian, Tauhid mengaku penanganan bencana di Pulau Hiri mendapat tantangan tertentu, hal itu terjadi lantaran belum ada kapal untuk membawa alat berat di lokasi terjadinya longsor.

“Khusus untuk daerah Hiri memang kita masih mengalami kendala karena menunggu Landing Craft Transport (LCT) yang nanti mengarah ke Ternate, Insyaallah setelah selesai pekerjaan, mungkin satu dua hari kita akan segera mengarahkan alat berat kita ke daerah Hiri untuk penanganan, yang terakhir di Pulau Moti khususnya di Tafaga,” pungkasnya.

Penulis: Algajali Fataruba
Editor: Redaksi Moderator