DBH Memanas Wali Kota Ancam Demo, Gubernur: Kepala Daerah Jaga Etika

Baru-baru ini Wali Kota Tidore Muhammad Sinen dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda saling berkomentar di media gegara pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) kabupaten dan kota di Maluku Utara.

Dikutip dari koran MalutPost edisi 16/4, Muhammad Sinen mengancam akan menggelar dan memimpin aksi demonstrasi, jika pemerintah provinsi belum juga melakukan pembayaran DBH Kota Tidore sebanyak Rp43 miliar.

Ia menilai pemerintah provinsi tebang pilih dalam proses pembayaran DBH. Karena itu Muhammad Sinen meminta, agar DBH milik Kota Tidore Kepulauan segera ditunaikan.

“Jadi saya minta ke Ibu gubernur agar sampaikan ke bagian keuangan perhatikan DBH Tidore Kepulauan, karena daerah lain sudah dibayar terus Tidore punya kapan? Pemprov terkesan tidak adil dalam merealisasikan DBH untuk kabupaten/kota,” pintanya.

Ia pun memberi waktu satu pekan untuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara menemukan solusi terbaik. jika tuntutan tidak segera direspons. Ia juga meminta aparat keamanan untuk tidak menghalangi jika pemerintah Kota Tidore memutuskan untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi.

“Jadi saya minta Pemprov agar secepatnya berikan kejelasan, sampai Minggu ini jika belum ada kejelasan, saya mohon maaf kepada pihak keamanan, jangan batasi kalau ada aksi dari pemerintah Kota Tidore, dan itu dipastikan saya pimpin langsung,” .

Menanggapi itu Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) secara transparan dan sesuai regulasi.

“Pemprov tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan Dana Bagi Hasil secara transparan, berdasarkan regulasi yang berlaku, serta memperhatikan mekanisme audit dan kemampuan fiskal daerah,” kata Sherly dikutip dari Halmeherapost, Senin (21/4/2025).

Bahkan Sherly mengultimatum agar bupati dan wali kota di Maluku Utara yang DBH-nya belum terbayar, supaya tetap memperhatikan etika berkomunikasi antarpemerintah.

“Pemerintah provinsi berharap seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan dapat menjaga stabilitas, etika, dan semangat kolaborasi demi membangun Maluku Utara yang damai, maju, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat,” pungkasnya.

Penulis: Algajali Fataruba

Author: Property: Moderatorsua

Moderator Sua adalah sarana mengakses Berita berkualitas dan berimbang. Layaknya Butterfly, ModeratorSua hadir untuk menyajikan berita perubahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *