Usai Demonstrasi, Biaya Sound System KNPI Sula dibayar DPRD

ModeratorSua.com, Sanana – Usai menggelar aksi demonstrasi terhadap DPRD Kabupaten Kepulauan Sula siang tadi. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), meminta anggota DPRD melunasi sewa sound system.

KNPI yang dipimpin Rifai Umasugi itu, menggelar aksi demonstrasi menuntut DPRD Sula, mengawal proses pembentukan amdal dan beberapa hal penting, yang dinilai cacat prosedur oleh PT. Sampoerna Kayoe.

Namun saat menjalani hearing terbuka, pihak KNPI menutup agenda tersebut dengan meminta biaya sound system kepada DPRD.

Hal itu disampaikan salah satu orator, ketika masa aksi berhadapan langsung dengan anggota DPRD saat menjalani hearing terbuka.

Masa aksi beralasan tidak memiliki uang untuk membayar sewa sound system.

Permintaan itu dikabulkan oleh sejumlah anggota DPRD, dan membayar lunas biaya sound system sebanyak Rp 1.500.000 langsung pada pemiliknya.

Pantaun ModeratorSua.com, terlihat sejumlah anggota DPRD yang patungan uang diantaranya:

Kadir Sapsuha (PAN), La Ode Asiran Jodi (Demokrat), dan Riyan Ardiyanto Ruslan (Golkar).

Ke-tiga anggota DPRD ini berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil III dan Dapil IV), pembayaran tersebut berlangsung di hadapan sejumlah anggota DPRD, Polisi, dan masa aksi.

Penulis: Gajali Fataruba | Editor: Gun

KNPI Sula Tuding DPRD Terima Amplop dari Perusahaan

MODERATORSUA.COM, SANANA – Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), M Rifai Umasugi menguak sisi gelap DPRD Sula terutama Komisi II DPRD, melalui aksi demonstrasi di halaman Gedung DPRD Sula, Selasa (10/01/23).

Gelaran aksi demostrasi KNPI Sula itu, buntut dari tak dilibatkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarankan Sekretariat Dewan, Selasa pagi tadi.

Melalui aksi demonstrasi di Kantor DPRD Sula, Rifai menuding ada oknum DPRD Sula yang menerima uang dari pihak Perusahan PT. Mangoli Timber Prosedur dan PT. Sampoerna Kayoe.

“Saya tau mereka (DPRD) siapa-siapa yang telah menerima amplop coklat dari pihak Perusahan,”sindir Rifai.

Tak cukup menuding. Rifai juga bilang jika DPRD terutama Komisi II tidak paham ihwal kerja-kerja dua perusahan yang beroperasi di Pulau Mangoli tersebut.

“Mereka yang ada di dalam ini (DPRD yang gelar RDP) semuanya goblok. Mereka tidak paham,”beber Rifai.

Dia juga menantang DPRD yang tidak puas dengan statemennya untuk tempuh jalur hukum.

“Kalau tidak puas dengan pernyataan saya, silahkan lapor saya. Saya tau mereka tidak paham soal perusahaan ini, “tukasnya.

Hingga berita ini ditayang, ModeratorSua belum dapat tanggapan dari Komisi II DPRD.

Amatan media ini, RDP yang dimulai jam 10 pagi, hingga jam 2 siang masih berlangsung. (gun).

Ada Apa DPRD Gelar RDP Tertutup Dengan PT. Sampoerna Kayoe

ModeratorSua.com, Sanana – Ada yang aneh dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Kepulauan Sula bersama petinggi PT. Sampoerna Kayoe kali ini.

Awalnya, pihak DPRD dimintai beberapa perwakilan pemuda Desa Falabisahaya, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk menggelar RDP bersama PT. Sampoerna Kayoe.

Namun anehnya, hari digelarnya agenda penting tersebut, Pemuda Desa Falabisahaya maupun KNPI tidak dilibatkan sama sekali.

Pantauan moderatorsua.com terlihat semua pintu masuk kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Sula ini, ditutup rapat. Tak hanya ditutup, beberapa anggota Polisi pun mengawal ketat jalannya kegiatan tersebut. Selasa, (10/1/2023).

Sejak berita ini dipublish, agenda RDP antara DPRD Komisi II, Dinas Lingkungan Hidup, PT. Sampoerna Kayoe, Camat Mangoli Utara, Kepala Desa Falabisahaya, masih berlanjut.

Pengguna Gadget Siap-siap Besok Mati Lampu di Sanana

Moderatorsua.com, Sanana – Pengguna smartphone dan gadget, di Kota Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, bersiap-siap besok akan dilakukan pemadaman listrik.

Pemadaman listrik ini, dilakukan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN UP3) Sanana, dimulai besok 08/1/2023, pukul 10.00 sampai 17.00 wit.

Pemadaman listrik selama 7 jam itu, dilakukan untuk pekerjaan sewa mesin tambahan di wilayah Kota Sanana.

Untuk menghindari korslet, pihak PLN menghimbau, pengguna genset melepas sambungan listrik yang terhubung dengan instalasi PLN.

“Apabila pelanggan memakai genset, agar dipisahkan dengan instalasi PLN,” tulis PLN pada selebarannya. Sabtu, (07/1/2023).

Diduga Karyawan PT IWIP, Tewas Dilindas Alat Berat

Moderatorsua.com, Sanana – Satu lagi karyawan PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) jadi korban kecelakaan kerja.

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi moderatorsua.com, pada Sabtu (07/1/2023) sekitar pukul 03.00 wit dini hari, salah seorang karyawan diduga tewas dilindas alat berat di lokasi kerja.

“Iya kejadian sekitar jam 03.00, itu di lokasi smelter, kalo tidak salah loader yang giling” kata seorang karyawan yang meminta namanya tidak dipublish.

Penelusuran wartawan moderatorsua.com, menemukan informasi, korban berjenis kelamin laki-laki dengan inisial MIA berasal dari Kepulauan Sula.

Saat ini jenazah korban sudah dibawa ke Kota Ternate, untuk selanjutnya dipulangkan ke keluarganya di Kota Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, untuk di kebumikan.

Sampai berita ini dipublikasi belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan.

Silpa Dana Covid-19 2020 Dikelola Di Era FAM-SAH

MODERATORSUA.COM, SANANA– Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) anggaran Dana Covid-19 di tahun 2020, diduga kuat dikelola di era pemerintahan Fifian Adeningsih Mus dan M Saleh Marasabessy (FAM-SAH) di tahun 2021.

Informasi yang dihimpun Moderatorsua.com, Dana Covid-19 tahun 2020 senilai Rp 46.330.729.500 hanya terealisasi kurang lebih Rp 34 miliar.

Salah satu mantan pejabat di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) kepada media ini membenarkan, jika Dana Covid-19 tahun 2020 senilai miliaran rupiah itu, ada SILPA-nya.

Hanya saja dirinya tidak mengetahui pasti, besaran SILPA dari Dana Covid-19 tahun 2020 itu.

“Iya, yang pasti ada SILPA dari Dana Covid-19 di tahun 2020. Tapi saya lupa berapa nilai SILPA-nya,”ungkap mantan pejabat Sula yang enggan namanya disebutkan.

Dirinya juga tidak mengetahui, apakah SILPA Dana Cavid-19 itu diakomudir dalam Anggaran Bejanja Tak Terduga (BTT) senilai Rp 28 miliar tahun 2021 yang kini kasusnya ditangani Kejari Sula.

“Wallahualam, kalau itu (BTT) saya tidak tahu,”ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sula, Gina S. Tidore dikonfirmasi terkait penggunaan SILPA Dana Covid-19 di tahun 2021 namun tidak direspon. (gun).

Ketua DPRD Sula Sebut BTT Tahun 2020 Tidak Bermasalah

MODERATORSUA.COM, SANANA – Selain kasus Belanja Tak Terduga (BTT) di tahun 2021, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) fokus mengungkap Kasus BTT tahun anggaran 2020 yang termasuk di dalam Dana Covid-19 tahun 2020.

Untuk mengungkapkan tiga kasus tersebut, sejumlah pihak telah dimintai keterangan oleh Kejari Sula, diantaranya para Kepala Puskesmas dan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanana.

“Masih pemeriksaan para pihak, sementara ini baru pihak-pihak dari RSUD Sanana dan para kepala Puskesmas,”kata Kasi Intel Kejari Sula, Yogi Sukmana kepada Moderatorsua.com Selasa (03/01/23).

Yogi menegaskan, selain kasus BTT tahun 2021 senilai kurang lebih Rp 28 miliar, juga kasus Dana Covid-19 tahun 2020 senilai sekitar Rp 46 miliar yang di dalamnya termasuk anggaran BTT tahun 2020 yang dikelola beberapa instansi.

“Itu BTT juga. Yg jelas dua-duanya masih dalam proses sekarang. Ada BTT 2020 sesuai sprintlidnya. Kita tau karena keterangan yang diperiksa serta dokumen yang sejauh ini dikumpulkan tertera BTT,”tuturnya.

Senada, Ketua DPRD Sula, Sunaryo Thes berujur jika ada anggaran BTT di tahun 2020. Hanya saja dirinya tak mengetahui pasti besaran nilai BTT tersebut.

“BTT itu di tahun 2020 ada dan di tahun 2021 juga ada. Tapi saya lupa besaran nilai BTT tahun 2020,”paparnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengaku, BTT tahun 2020 sesuai laporan pertanggungjawaban, tidak ada masalah.

“BTT 2020 itu sesuai dengan laporan pertanggungjawaban itu sudah selesai dan tidak ada masalah,”tukasnya. (gun).

Penulis : Gunawan Tidore

Tak Ambisi Calon Bupati, Ini Sikap ‘Malu Kucing’ Haji Saleh

ModeratorSua.com, Sanana – Memasuki momentum politik, Wakil Bupati Kepulauan Sula, Saleh Marasabessy, hanya pasrah. Karier politiknya pada pilkada serentak mendatang, tergantung pilihan Bupati Fifian Adeningsi Mus.

“Momentum politik ini, kita siap-siap saja, intinya kita berikan yang terbaik untuk masyarakat, karena momentum ini adalah pilihan rakyat,” kata Haji Saleh pada moderatorsua.com, Selasa, (03/1/23)

Tak berambisi calon Bupati, Saleh Marasabessy juga tidak berani nyatakan diri maju sebagai calon wakil Bupati.

Namun blak-blakan pria paruh baya ini mengaku, masih berharap untuk dipinang sebagai calon wakil bupati, mendanpingi Fifian Adeningsi Mus.

“Mau jadi wakil itu bukan urusan saya, itu urusannya Bupati, kalau Bupati masih mau menjatuhkan pilihan pada saya, ya Insya Allah,” terangnya.

Namun dia juga tidak berkecil hati, jika tidak lagi berpasangan dengan Fifian Adeningsi Mus.

“Hak Bupati untuk jatuhkan pilihan politik, itu urusan ibu. Siap pun yang jadi wakil, paling penting Sula kedepannya harus lebih baik lagi, saya tidak ada tendensi apa-apa,” tegas Saleh diujung wawancara.

Penulis: Gajali Fataruba

Kemenag Sula Entry Point Sula Bahagia

ModeratorSua.com, Sanana– Program Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan, bakal menjadi atensi serius bagi Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marasabessy, karena berkaitan dengan Visi-Misi Sula Bahagia.

Hadir sebagai Inspektur Upacara Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama RI ke-77 tahun, Saleh Marasabessy (Wabup) menyatakan Kemenag Sula adalah jalan untuk menyukseskan visi pemerintah daerah poin ke-7 yakni Bahagia Agamanya.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati, karena menurut dia agama adalah pintu kesuksesan yang sesungguhnya atas kepemimpinan mereka.

“Kalau saya, untuk Kemenag Sula ini, akan jadi atensi yang cukup hebat kedepannya, karena visi Sula Bahagia pendekatan paling tepat adalah pendekatan agama,” kata Saleh kepada moderatorsua.com, Selasa (03/1/2023).

Saleh menuturkan, dari sekian pendekatan dalam visi Sula Bahagia, entry point ada pada Kemenag Kabupaten Kepulauan Sula.

“Kita punya pendekatan visi cukup banyak, ekonomi, infrastruktur, kesehatan dan lainnya, ini menuju Sula Bahagia, tapi yang utama itu agama,” tutur Wakil Bupati.

Orang nomor dua di Pemda Sula ini menegaskan, akan mendukung program Kemenag Sula kedepannya.

“Olehnya itu Kemenag Sula adalah satu-satunya solusi kita menuju kesana (Sula Bahagia, red), jadi sebagai wakil Bupati Saya kira program Kemenag Sula menjadi prioritas untuk Pemda Sula memberikan dukungan,” tegas Haji Saleh.

Penulis: Gajali Fataruba

Dua Proyek Jalan di Pulau Mangoli ‘Hangus’

MODERATORSUA.COM, SANANA – Dua proyek ruas jalan di Pulau Mangoli Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) tahun anggaran 2022 hangus. Pasalnya, hingga selesai tahun anggaran ke dua proyek miliaran tersebut sama sekali belum dikerjakan.

Kedua proyek itu yakni ruas jalan Kaporo-Capalulu dan ruas jalan di dalam desa Waisakai.

Anggota Komisi III DPRD Sula, Abd Kadir Sapsuha dikonfirmasi Moderatorsua.com menjelaskan, untuk proyek ruas jalan Kaporo-Capalulu yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2022 senilai kurang lebih Rp 5 miliar, tidak bisa lanjut dikerjakan lantaran pihak kontraktor tidak mengerjakan proyek tersebut.

“Iya, jalan ruas Capalulu-Kaporo sudah tidak bisa dilanjutkan lagi di tahun anggaran 2022. Karena dianggarkan dengan dana DAK, sementara sejak 2022 tidak ada progres alias nol progres,”katanya, Selasa (03/01/23).

Kadir bilang, Komisi III juga telah memanggil Dinas PUPR Sula untuk menanyakan masalah tersebut, namun tidak mendapat penjelasan pasti.

“Komisi III telah RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan PUPR menanyakan hal dimaksud, tapi jawabannya bahwa PUPR telah berulang kali mendesak kontraktor tapi kontraktor acuh dan bahkan tidak dikerjakan,”ungkap Kadir.

Kendati proyek tidak dikerjakan, namun pihak PUPR belum membatalkan kontrak kerjak dengan pihak perusahan yang tangani proyek itu.

“Sementara komisi III menanyakan pada PURP dalam hal ini PPK tidak membatalkan kontrak? namun PUPR terdiam alias tidak ada alasan jelas,”ucap.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Sula, M. Nasir Sangadji dikonfirmasi mengungkapkan, selain jalan Kaporo-Capalulu, proyek ruas jalan di dalam Desa Waisakai juga tidak bisa lanjut dikerjakan.

Proyek yang sumber anggarannya dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2022 senilai Rp 1,9 miliar itu terpaksa hangus lantaran tidak ada progres pekerjaan.

Nasir berujar, ke dua proyek yang tak bisa dilanjutkan itu dikarenakan pihak kontraktor tidak memiliki alat berat.

“Kita panggil mereka. Dan alasannya karena pihak kontraktor tidak ada alat untuk mengerjakan jalan,”bebernya.

Menurut Politisi Partai Gerindra ini, gagalnya dua proyek jalan di Pulau Mangoli tersebut sangat merugikan daerah. Karena itu, diharapkan kepada Pemda Sula terutama ULP agar kedepan lebih ikhtiar berikan pekerjaan kepada kontraktor.

“Yang jelas daerah yang rugi. Untuk itu, kedepan ULP harus lebih jeli dalam proses pelelangan,”pungkas Natsir.

Sementara itu, hingga berita dipublish, Kepala Dinas PUPR Sula, Jainudin Umaternate belum bisa dikonfirmasi.

Penulis: Gunawan Tidore